Jumlah Orang Miskin Naik, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Pengaruh terhadap kemiskinan baru akan terasa apabila proyek-proyek infrastruktur telah selesai terbangun.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 18 Jul 2017, 17:46 WIB
Diterbitkan 18 Jul 2017, 17:46 WIB
20170105-Kemiskinan-AY1
Warga melintas di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Kamis (5/1). Namun, keberhasilan pemerintah menekan angka kemiskinan saat ini dibayang-bayangi oleh tingginya kesenjangan antar penduduk di kawasan perkotaan dengan di pedesaan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pembangunan proyek infrastruktur yang tengah digeber pemerintah belum berdampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan. Hal ini merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat kenaikan jumlah orang miskin sebanyak 6.900 orang menjadi 27,77 juta per Maret 2017.

"Di masa pemerintah membelanjakan untuk proyek infrastruktur, mungkin kemiskinan dan pemerataan belum langsung turun," tegas Sri Mulyani usai Raker dengan Banggar DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Menurutnya, pengaruh terhadap kemiskinan baru akan terasa apabila proyek-proyek infrastruktur telah selesai terbangun, karena menciptakan geliat aktivitas perekonomian. Karena alasan itu, lanjut Sri Mulyani, pemerintah mengimbanginya dengan belanja sosial sebagai bantalan untuk rakyat miskin.

"Di masa kita mengeluarkan belanja infrastruktur, maka belanja sosial harus mengimbangi supaya masalah kemiskinan dan kesenjangan tidak makin melebar," ucap Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Sri Mulyani memperkirakan, penurunan angka tingkat kemiskinan maupun kesenjangan baru dapat dirasakan secara signifikan pada dua atau tiga tahun lalu.

"Jadi memang dari sisi statistik akan terus menerus menunjukkan indikasi bahwa kemiskinan dan kesenjangan tidak langsung menurun drastis. Mungkin ada jedanya sekitar dua atau tiga tahun sesudah ini," jelasnya.

Namun demikian, Sri Mulyani menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan untuk mengalokasikan belanja infrastruktur di APBN, serta memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, seperti jaminan kesehatan, pendidikan, program keluarga harapan (PKH), dan lainnya.

"Statistik ini (kemiskinan) menggambarkan hasil yang berimbang. Kalau Kementerian/Lembaga yang melakukan belanja sosial, makin efektif, maka kita bisa mengimbangi belanja modal yang besar ini dengan perbaikan atau penurunan kemiskinan dan kesenjangan," katanya.

Tonton Video Menarik Berikut Ini:

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya