Kemensos dan Kemendes Jalin Sinergi Kejar Target Kemiskinan Ekstrem Nol Persen

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bakal memulai kerjasama untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem khususnya di desa.

Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan penyusunan rencana aksi bersama tersebut nantinya menggunakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar.

"Berdasarkan data-data itulah nanti kita akan melihat di daerah mana kita bisa lakukan kerja dengan berbagai instansi dan lembaga," kata Gus Ipul usai menemui Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto di Kantor Kemendes, Senin (17/2/2025).

"Jelasnya bahwa ini adalah upaya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di desa, lewat aksi-aksi nyata," sambungnya.

Gus Ipul menyampaikan, aksi-aksi nyata yang akan dilakukan terdiri dari pelindungan sosial, rehabilitasi sosial, hingga pemberdayaan sosial.

Gus Ipul meyakini bahwa melalui sinergitas antara Kemensos dan Kemendes PDT, mampu memenuhi target-target yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya, yakni 0 persen kemiskinan ekstrem selambat-lambatnya tahun 2026 dan kemiskinan turun dibawah 5 persen pada tahun 2029.

"Sekarang saya semakin yakin, sepanjang kita bisa kerja bersama sesuai arahan presiden, menggunakan setiap kekuatan yang kita miliki, baik di pusat maupun di daerah, insya Allah target-target itu bisa terpenuhi," jelas Gus Ipul.

Sementara itu, Mendes PDT, Yandri Susanto menyambut baik kolaborasi ini. Dia menyebut, Kemendes dan Kemensos memiliki kerja sama strategis lantaran lokasi persoalan kemiskinan banyak ditemukan di desa.

"Jadi ini gayung bersambut dengan Pak Menteri Sosial. Sehingga kita akan memastikan bahwa menolkan kemiskinan ekstrem itu menjadi target dua kementerian ini atas perintah bapak presiden. Apalagi, memang seiring dengan Asta Cita keenam bapak presiden. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan," ujar Yandri.

Yandri mengungkapkan, setelah pertemuan ini, Kemendes dan Kemensos bakal mencermati desa-desa yang termasuk dalam kategori miskin ekstrem berdasarkan DTSEN. Nantinya, langkah ini menggandeng para pendamping desa, kepala desa, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), hingga camat.

Lebih lanjut, Yandri menjelaskan, Kemendes PDT juga telah menyiapkan anggaran untuk melaksanakan program tersebut. Ia menyebut, anggaran itu diambil sebesar 15 persen dari total Rp 71 triliun Dana Desa 

"Kami memang di Kementerian Desa sudah menganggarkan di fokus penggunaan anggaran Dana Desa itu sebesar 15 persen dari Rp 71 triliun Dana Desa untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem," ungkap Yandri.

Yandri menegaskan inti pokoknya, Kemendes PDT dan Kemensos ingin memastikan kemiskinan ekstrem itu cepat diatasi.

"Karena dananya sudah ada, kolaborasinya sudah mantap, semangatnya sudah ada, yang lainnya tinggal kita lakukan mana desa yang harus kita kepung untuk menurunkan atau menolkan kemiskinan ekstrem itu," katanya.

(*)