‎Jurus Pemerintah Turunkan Jumlah Orang Miskin di RI

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan jumlah orang miskin di Indonesia bertambah 6.900 orang menjadi 27,77 juta orang pada Maret 2017 dibanding September 2016. Angka kemiskinan tersebut setara dengan tingkat 10,64 persen atau masih lebih tinggi dari target pemerintah sebesar 10,50 persen di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, peningkatan jumlah orang miskin selama 6 bulan ini (September 2016-Maret 2017) disebabkan karena keterlambatan distribusi bantuan pemerintah kepada rakyat miskin.

"‎Di awal tahun ada keterlambatan pencairan berbagai bantuan pemerintah untuk rumah tangga sasaran," tegas Bambang dalam pesan singkatnya yang diterima Liputan6.com, Jakarta, Selasa (18/ 7/2017).

Namun Bambang memastikan bahwa penyaluran bantuan pemerintah untuk rumah tangga miskin saat ini sudah berjalan normal. Ia pun menegaskan, pemerintah akan mengawasi secara ketat distribusi bantuan tersebut agar diterima masyarakat miskin tepat waktu sehingga mampu menurunkan angka maupun tingkat kemiskinan.

"Sekarang sudah berjalan normal dan diawasi ketat agar bisa menurunkan kemiskinan. Termasuk memberi lebih banyak bantuan secara tepat," jelas Mantan Menteri Keuangan itu.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah akan segera mengeksekusi kebijakan penanaman kembali (replanting) untuk tanaman kelapa sawit di perkebunan rakyat seluas 30 ribu hektare (ha).

"Program replanting tahap I pilot project seluas 30 ribu ha. Kita laksanakan tahun ini," ujar Eks Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu.

Kebijakan tersebut, kata Sofyan, dapat menurunkan angka kemiskinan di Indonesia karena akan menyentuh perkebunan rakyat. "Tentu (menurunkan kemiskinan). Replanting kan untuk tanaman kelapa sawit rakyat yang sudah tua. Karena yang perlu di replanting saja ada 1 juta ha kebun," jelasnya.

Lebih jauh tutur Sofyan, program peremajaan kebun sawit 30 ribu ha akan dijalankan dengan menggunakan gabungan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit sekitar Rp 20 juta per ha, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan para pengusaha sawit yang ditunjuk menjadi pembina, avalis, serta off taker.

"Kita juga akan berikan sertifikat tanah, sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), bantuan teknis, jaminan ‎avalis dari pengusaha , serta bibit sawit terbaik, karena rakyat selama ini menjadi korban dari bibit yang tidak berkualitas," tegasnya.

Menurutnya, pemerintah akan memilih lokasi peremajaan kebun sawit yang sektor koperasinya berjalan kuat. "Kan kita beri pinjaman, bantuan replanting, sertifikat ISPO. Jadi koperasi yang akan mendisiplinkan orang-orang (petani) karena kalau diberikan individu nanti tidak dibayar," ujar Sofyan.

Pemerintah bakal menjalankan pilot project replanting 30 ribu ha kebun sawit pada tahun ini. "Kalau pilot project ini berhasil, kita akan tambah lagi di tahun depan," papar Sofyan.

‎Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, berupaya untuk mempercepat pelaksanaan paket kebijakan pemerataan ekonomi melalui redistribusi lahan, dan lainnya untuk menurunkan angka kemiskinan.

"Kebijakan pemerataan ekonomi harus bisa di push. Itu kan belum jalan. Baru mulai jalan sedikit, tapi Agustus ini kita akan percepat," ia menerangkan.

Tonton Video Menarik Berikut Ini: