Holding BUMN Tambang Terbentuk Akhir 2017

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menargetkan pembentukan holding tambang rampung pada akhir tahun ini. ‎Sebelum holding tersebut terbentuk, pemerintah tengah menyusun peraturan pemerintah (PP) sebagai payung hukumnya.

Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin mengatakan, dari enam holding BUMN yang akan dibentuk pemerintah, pembentukan holding di sektor pertambangan memang yang diharapkan untuk selesai lebih awal.

‎‎"Ibu Rini (Menteri BUMN) ingin ada enam holding yang jadi, energi, pertambangan, perbankan, perumahan, pangan, konstruksi. Memang yang diharapkan beliau, yang jadi duluan adalah energi dan pertambangan. Saya diminta mengurus holding pertambangan," ujar dia di Kantor Inalum, Jakarta, Jumat (13/10/2017).

Sebagai payung hukum dari pembentukan holding ini, lanjut Budi, pemerintah menyusun PP. PP tersebut juga sebagai payung hukum bagi Inalum untuk menjadi induk dari holding pertambangan ini.

"Sekarang sedang dalam penyusunan PP khusus untuk pemindahan kepemilikan. Tadinya kan Aneka Tambang (Antam), PT Timah, Bukit Asam dimiliki langsung oleh negara. Nanti itu akan dipindahkan ke Inalum. Itu butuh PP," kata dia.

Namun untuk menyelesaikan penyusunan PP, kata dia, perlu ada pembahasan terlebih dulu di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal ini mengingat tiga BUMN yang masuk dalam holding ini merupakan perusahaan terbuka.

"PP-nya itu sekarang sedang di RUPS, mudah-mudahan sebulan ini bisa keluar.‎ Kalau sebulan ini keluar mesti ada proses formal karena tiga dari anggota holding ini adalah perusahaan Tbk. Jadi, kan harus ada 45 hari pemberitahuan sebelum di RUPS. Di RUPS juga bikin RUPS luar biasa. Di RUPS luar biasa itu secara formal dipindahkan kepemilikannya dari negara ke Inalum," kata dia.

Menurut Budi,  pemerintah akan mengumumkan secara resmi pembentukan holding tambang pada pertengahan November 2017. Pada akhir tahun diharapkan holding sudah terbentuk dan siap beroperasi.

"Kita menargetkan tahun ini selesai, kita harapkan tahun ini selesai Desember sekitar 45 hari mundur, November pertengahan minggu ke-3 itu sudah diumumkan di publik. Kalau minggu ke-3 diumumkan ke publik, PP-nya kita harapkan Oktober," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah tengah menyiapkan skema akuisisi saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Pemerintah dan Freeport telah mencapai kesepakatan, di mana Freeport akan melepas sahamnya sampai 51 persen.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menerangkan, skema terbaik saat ini ialah pengambilan saham melalui holding tambang.

"Kalau lihat secara keseluruhan secara struktur, kita harus lihat cash flow, balance sheet. Kita lihat semua, kita analisis dan kita sanggup lakukan itu. Memang terbaik adalah sudah adanya holding, bila tidak kita jadi sudah mencari alternatif, dan itu sudah kita lakukan. Tapi paling bagus memang holding pertambangan, bisa di satu kendali karena itu bisa mengefisiensikan banyak hal," jelas dia di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Kamis, 31 Agustus 2017.

Rini bilang, skema alternatif yang disiapkan ialah dengan menggandeng pemerintah daerah dan BUMD. Pemerintah juga akan menggandeng BPJS Ketenagakerjaan. "Dalam program sekarang kita kerja sama dengan BUMD, perlu kita libatkan dari sejak awal, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah kita sudah duduk. Malah kita sekarang sedang mengajak BPJS Ketenagakerjaan," ungkapnya.

Rini menambahkan, skema serta proses akuisisi ini dapat terlaksana tahun depan. "Kita ingin 2018 bisa selesai. Dan kita targetkan, kita harapkan divestasi ini bisa selesai di akhir 2018," ungkapnya.

Skema akuisisi ini tengah dibicarakan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM. Namun, kata dia, lebih baik akuisisi ini dilakukan secara sekaligus.

"Kita memang bicara dengan Bu Menteri Keuangan dan Pak Menteri ESDM. Kami mengusulkan memang lebih baik sekaligus saja, karena kalau stages, itu malah secara financial structure akan berat buat kita," tukas dia.