Bappenas: Ingin Jadi Negara Maju Juga Harus Peduli Difabel

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menuturkan program SDGs diharapkan menghadirkan pembangunan yang merata.

oleh Septian Deny diperbarui 31 Okt 2017, 13:45 WIB
Diterbitkan 31 Okt 2017, 13:45 WIB
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengaku pemerintah sedang mengevaluasi PKH yang merupakan program bantuan tunai bersyarat.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengaku pemerintah sedang mengevaluasi PKH yang merupakan program bantuan tunai bersyarat.

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah daerah dan pengusaha diminta untuk mendukung pencapaian program Sustainable Development Goals (SDGs). Melalui program ini, diharapkan akan timbul pembangunan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk para penyandang difabel.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, dari data yang dimiliknya, saat ini sekitar 80 persen penyandang disabilitas berada di bawah garis kemiskinan. Data Bank Dunia (World Bank) menunjukkan jika 20 persen penduduk miskin di dunia merupakan orang dengan disabilitas.

"Jadi ini besar sekali. Kalau tidak diurus dengan benar, larinya akan ke mana-mana," ujar dia dalam Seminar Tingkat Tinggi Walikota Menuju Kota Inklusif di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (31/10/2017).

Dia mengungkapkan, salah satu isi dari SDGs ini yaitu soal pemerataan penyediaan lapangan kerja, termasuk untuk para penyandang difabel. Dalam hal ini, yang disoroti yaitu soal pemberian fasilitas dan gaji yang diterima oleh pekerja disabilitas.

"Terpenting adalah equal pay for work of equal value. Jadi kita berikan gaji dan honor bukan karena dia difabel, dan yang lain tidak. Tapi karena value dari pekerjaan yang dihasilkan. Kalau yang difabel bisa memberikan produktivitas lebih tinggi, bisa kerja dengan output lebih besar, harusnya yang produktivitas tinggi ini dapat honor lebih besar," jelas dia.

Selain itu, dalam perencanaan pembangunan kota, Bambang juga meminta agar lebih ramah terhadap penyandang difabel. Sebab, sebuah negara maju bukan hanya dinilai dari perekonomiannya, tetapi juga soal pelayanan terhadap warganya.

"Bagaimana orang dengan disabilitas tidak merasa sulit bergerak di kota, tidak merasa diasingkan, atau didiskriminasi. Untuk jadi negara maju bukan hanya jadi besar dalam ekonomi, tapi maju seutuhnya. Karena kalau kita lihat negara maju di Eropa Barat, di Amerika Utara atau Jepang, negara-negara itu sudah sangat care dengan difabel," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya