Struktur Kepengurusan Danantara Resmi Diumumkan, Mampu Perbaiki Ekonomi?

Seiring masuk sejumlah sosok global juga menarik perhatian publik, salah satunya, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara.

Bhima menuturkan, keberadaan tenaga ahli internasional di dalam sebuah perusahaan besar sering kali dianggap sebagai keuntungan, terutama dalam hal pengalaman global, jejaring bisnis, dan manajemen profesional.

Namun, masalah utama dalam kepengurusan Danantara bukanlah dominasi individu asing itu sendiri, tetapi keberadaan sosok Thaksin yang memiliki rekam jejak kontroversial.

"Bukan masalah nama asing nya tapi ada sosok seperti Thaksin sebagai dewan penasihat yang problematis. Investor bereaksi negatif masuknya Thaksin sebagai Dewan Penasihat," kata Bhima kepada Liputan6.com, Selasa (25/3/2025). Menurut Bhima, kehadiran Thaksin dalam Danantara bisa menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor dan publik terkait kredibilitas serta potensi celah korupsi di dalam perusahaan tersebut.

Masuknya Thaksin sebagai dewan penasihat memicu reaksi negatif dari investor. Ketidakpercayaan ini bukan tanpa alasan, mengingat Thaksin memiliki sejarah panjang terkait berbagai kasus hukum, terkait korupsi dan penghindaran pajak.

Beberapa kasus yang mencoreng reputasi mantan Perdana Menteri Thailand ini antara lain pada 2006, keluarga Thaksin melepas saham Shin Corp ke Temasek Holdings, perusahaan investasi milik pemerintah Singapura.

Namun, transaksi tersebut dilakukan tanpa membayar capital gain tax. Kemudian hal itu menjadi salah satu skandal keuangan terbesar di Thailand.

"Padahal Thaksin punya deretan kasus seperti korupsi dan penghindaran pajak contohnya tahun 2006 saat keluarga Thaksin melepas saham Shin Corp ke Temasek tanpa membayar capital gain tax," tutur dia.

Selanjutnya, pada 2008, Thaksin terseret dalam kasus korupsi terkait pembelian lahan pemerintah di Ratchadaphisek, Bangkok. Dalam kasus ini, ia dituduh menyalahgunakan wewenangnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui transaksi lahan yang tidak transparan.

"Kemudian tahun 2008 Thaksin juga terseret kasus pembelian lahan pemerintah di Bangkok. Distrust terhadap Danantara bisa makin besar," ujar dia.

Di sisi lain, Wakil Direktur Utama PT Bakrie and Brothers Tbk (BNBR) Anindra Ardiansyah Bakrie berharap pengurus BPI Danantara yang sudah diumumkan itu beri keyakinan kepada investor. "InsyaAllah,” kata Ardiansyah.

Ekonom dan Direktur CELIOS Bhima Yudhistira menyoroti berbagai tugas penting yang harus dijalankan untuk kelola investasi dan proyek strategis di Indonesia setelah pengurus Danantara diumumkan.

Salah satu tugas utama Danantara yakni mempublikasikan daftar proyek yang akan dibiayai secara transparan. Bhima menekankan, publikasi ini sebaiknya dilakukan secara berkala.

Misalnya setiap tiga bulan, agar masyarakat dan investor dapat memantau proyek-proyek yang sedang berjalan maupun yang direncanakan. Transparansi ini penting untuk memastikan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap Danantara.

"Danantara punya tugas mempublikasikan list proyek yang akan dibiayai secara transparan. Kalau perlu tiap 3 bulan sekali list proyek yang akan dan sedang dibiayai laporannya bisa diakses ke publik," ujar Bhima.

Selain itu, kejelasan terkait peringkat kredit (sovereign rating) Danantara menjadi aspek lain yang perlu diperhatikan. Bhima menyoroti bahwa peringkat ini harus dibandingkan dengan BUMN yang dikelola oleh Danantara.

"Perlu ada kejelasan sovereign rating Danantara dengan BUMN kelolaan nya apakah lebih tinggi atau lebih rendah," ujarnya.

Jika saham-saham yang dimasukkan dalam Danantara berasal dari BUMN dengan kondisi keuangan yang buruk, hal ini dapat berdampak negatif terhadap rating utang Danantara. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam pemilihan aset yang dimasukkan menjadi krusial untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan.

"Kalau inbreng saham BUMN memasukkan bumn yang kondisi keuangannya buruk tentu implikasi ke rating utang Danantara. Di situ wajib hati hati," ujar Bhima.

Pemisahan Anggaran Subsidi dan Kompensasi

Bhima menambahkan, Danantara juga memiliki tanggung jawab besar dalam memisahkan anggaran subsidi dan dana kompensasi yang diberikan kepada BUMN seperti Pertamina dan PLN.

Bhima menekankan, karena kedua BUMN ini sudah tidak lagi menyetor dividen ke APBN, transparansi dan pemisahan anggaran menjadi penting. Dengan pemisahan yang jelas, pengelolaan keuangan dapat dilakukan lebih akurat dan tidak membebani keuangan negara secara tidak terkendali.

"Danantara juga punya tanggung jawab memisahkan subsidi dan dana kompensasi ke Pertamina dan PLN karena dua bumn ini sudah tidak lagi menyetor dividen ke APBN, jadi sisi keuangannya harus benar benar dipisah," kata dia.

Bangun Kepercayaan Investor

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia Budi Frensidy menilai, jajaran pengurus BPI Danantara segera memperlihatkan kinerja baik untuk membangun kepercayaan investor.

“Tunjukkan hasil kerja mereka (para pengurus Danantara) dalam beberapa bulan ke depan (untuk membangun kepercayaan investor),” tutur Budi Frensidy kepada Antara.

Budi menuturkan, membangun dan meningkatkan kepercayaan investor kepada jajaran pengurus Danantara adalah hal utama yang harus diperhatikan pada awal pembentukan sovereign wealth fund (SWF) milik pemerintah Indonesia.

Hal itu karena kinerja dari para pengurus Danantara merupakan hal paling menentukan keberhasilan badan pengelola investasi tersebut.

“Yang utama adalah kepercayaan investor terhadap para chief officer karena merekalah yang akan paling menentukan kesuksesan Danantara,” ujar Budi.

Bhima menilai, dampak Danantara terhadap ekonomi Indonesia belum terlihat secara signifikan. Ekspektasi investor baru akan terbentuk jika proyek-proyek yang dibiayai memiliki nilai ekonomi yang jelas.

Sebagai contoh, proyek gasifikasi batu bara harus dikaji lebih dalam terkait kelayakan ekonominya serta kontribusinya terhadap pertumbuhan berkelanjutan. Dengan demikian, fokus utama bukan hanya pada struktur organisasi Danantara, tetapi juga pada kualitas dan efektivitas proyek yang dikelola.

"Belum ya. Ekspektasi investor baru terlihat dari proyek apa yang dibiayai Danantara, apakah proyek gasifikasi batu bara secara ekonomi layak dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan misalnya. Detil dari proyek nya lebih penting dari susunan pengurus," tutur Bhima.

Senior Analyst Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta menilai, pendekatan investasi Danantara bersifat jangka panjang dengan fokus utama meningkatkan daya saing serta menciptakan pertumbuhan ekonomi baru. Ini adalah langkah strategis dalam menciptakan ekosistem investasi yang lebih solid. 

Nafan menekankan pentingnya sinergi antara Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan eksekutif pemerintah dalam memperkuat pasar modal.

"Semua aktor ekonomi harus bekerja sama. Pemerintah harus berkomitmen dalam meratakan kebijakan pro-market, sementara BI dan OJK harus mendukung kebijakan ini dengan regulasi yang berpihak pada pasar,” kata Nafan.

Dalam konteks ini, Nafan menilai Badan Pengelola (BP) Danantara merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang jika diimplementasikan dengan optimal, akan memberikan manfaat besar dalam memperkuat struktur pasar dan meningkatkan kepercayaan investor. “Danantara bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baru, asalkan good corporate governance diterapkan secara optimal,” tegasnya.

Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menilai, kehadiran Danantara bisa membawa citra positif peluang investasi di Indonesia. Untuk itu, dia juga terbuka menjalin kerja sama dengan Danantara.

"Kami melihat potensi kolaborasi yang besar, khususnya dalam optimalisasi aset negara yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal," ungkap Shinta, saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (25/3/2025).

Untuk memastikan rencana itu bisa terwujud, Shinta berharap ada forum komunikasi khusus antara pelaku usaha swasta dan Danantara. Harapannya, arah dorongan investasi bisa sejalan antara swasta dan BUMN di bawah kelolaan Danantara.

"Hal ini penting agar arah investasi dan kebijakan yang diambil senantiasa sejalan dengan kebutuhan pertumbuhan industri serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan penciptaan lapangan kerja," kata Shinta.

Shinta berharap Danantara tidak hanya menjadi entitas pengelola aset, tetapi berperan aktif sebagai bagian dalam perkuat industri nasional. Termasuk berupaya mendorong inovasi teknologi, serta mengakselerasi transformasi ekonomi menuju hilirisasi dan peningkatan nilai tambah.

"Ke depan, penting untuk memastikan adanya mekanisme evaluasi berkala terhadap dampak kegiatan investasi Danantara terhadap indikator utama pembangunan ekonomi, seperti pertumbuhan sektor riil, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing industri dalam negeri," tutur Shinta.

CIO Danantara Pandu Sjahrir mengatakan, keuntungan dan pengembalian modal jadi aspek paling akhir yang dikejar oleh pihaknya. Hal utama yang dikejar lebih terkait pada efek domino dari perputaran ekonomi yang langsung menyentuh masyarakat.

"Kita menjadi agent of economic growth. Kedua, job creation juga sangat penting. Ketiga, risk management, baru return yang harus di atas cost kita, dan return itu yang harus sustainable," kata Pandu di Jakarta, Senin, (24/3/2025).

"Dari sisi fokus return kita, kita selalu melihat ini long term. Berbeda dengan misalnya private equity dimana harus menjual. Kita happy untuk own the market," dia menegaskan.

Pada tahun ini, Pandu melanjutkan, Danantara setidaknya menyasar lima sektor yang paling menjanjikan. Lantaran selaras dengan program pemerintah, semisal ketahanan pangan dan energi.

"Dari beberapa sektor yang menurut kami menarik tahun ini, satu mengenai food security, energy security, down streaming, kemudian mengenai digital infrastructure," imbuh dia.

"Ini adalah hal-hal memang di mana banyak sekali interest untuk investasi, juga ini adalah bagian untuk peningkatan ekonomi kita ke depan," dia menambahkan.

Pengawasan Danantara

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie OTP menilai, kehadiran Dewan Pengawas dan Komite Akuntabilitas untuk Danantara yang akan diisi oleh BPK, KPK, BPKP, serta Kejaksaan, pengawasan Danantara sudah dipersiapkan cukup baik.

Akan tetapi, pengawasan Danantara tentunya perlu dicermati secara berkelanjutan. "Dari sisi pengawasan sudah disiapkan dalam organisasi; Tetapi SOPnya bagaimana? maka perlu dicermati lebih lanjut,” ujar dia.