Pemprov DKI Bangun 700 Unit Rumah DP 0 Persen, Kapan Berdiri?

Liputan6.com, Jakarta PD Pembangunan Sarana Jaya akan menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bertugas membangun rumah dengan uang muka (down payment/DP) 0 rupiah, sesuai rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Sebagai tahap awal, Pembangunan Sarana Jaya akan membangun sekitar 700 unit [rumah DP 0 persen]( 3142790 "").

Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan mengatakan, rumah tersebut akan dibangun di wilayah Pondok Kelapa. Sebagai tahap awal, akan dibangun 2 tower.

"Iya (700 unit), kurang lebih 780 sekian unit," kata dia, di Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Rabu (22/11/2017).

Dia mengatakan, hunian vertikal tersebut akan dibangun awal tahun depan. Rencananya, pembangunan akan memakan waktu 2 tahun.

"Itu rumah DP 0 rupiah sudah saya sampaikan di Pondok Kelapa. Dan memang sedang saya siapkan segala sesuatunya. Sementara, biarkan kita kerja dulu kalau ada kemajuan pasti akan saya sampaikan," jelas dia.

Dia menyampaikan, hunian itu menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Terkait skema pembeliannya, dia menyerahkan ke Pemprov DKI Jakarta.

"Kami serahkan Pemprov DKI. Kita rapatin dulu. Buat kami yang penting penyediannya. Kami siap menyediakan rumahnya, bangunannya. Masalah skema perlu dirumuskan kan ada kriteria nanti," ujar dia.

Tonton Video Pilihan Ini:

Salah satu program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno yang masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) APBD DKI 2018, adalah program rumah dengan uang muka (down payment/DP) 0 persen.

Pemprov DKI menganggarkan dana hingga Rp 800 miliar untuk  program hunian bagi masyarakat DKI tersebut.

"DP Rp 0 soal penyediaan rumah dan tanah sebesar Rp 800 miliar," kata Sekretaris Daerah DKI Saefullah di Balai Kota Jakarta, Jumat (3/11/2017).

Selain program DP rumah 0 persen, program lain yang masuk, yakni KJS Plus dengan anggaran Rp 100 miliar dan OK OCE sebesar Rp 92 miliar, serta penataan kampung Rp 10 miliar.

Kemudian program stadion, bioskop, dan budaya Rp 4 miliar, KJP Plus Rp 4,1 triliun, transportasi Rp 769 miliar, pasar dan pangan Rp 897 miliar.

Adapula untuk urusan sampah dianggarkan Rp 5 miliar, urusan perempuan Rp 680 miliar, tata kelola air Rp 196 miliar, difabel Rp 13 miliar, smart city Rp 49 miliar, tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP) Rp 28 miiar, manajemen risiko Rp 4 miliar, dan operasional RT/RW Rp 217 miliar.

 Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik mengaku akan mempelajari revisi KUAPPAS dari Pemprov tersebut. "Akan pelajari dulu, betul enggak visi misi gubernur sudah masuk," ujar dia.

Taufik mengatakan, pihaknya akan cepat mempelajari program-program Anies-Sandi yang masuk pada APBD 2018. DPRD menargetkan 27 November mendatang APBD DKI 2018 sudah disahkan.

"Sudah kita bamuskan, insyaallah tanggal 27 November itu APBD bisa disahkan. Kerjanya maraton," ucap Taufik.