Menko Puan: Bulog Salurkan Raskin Mulai Bulan Ini

Perum Bulog akan menyalurkan rastra atau yang dulu dikenal dengan raskin mulai Januari ini untuk mengurangi angka kemiskinan.

oleh Achmad Dwi Afriyadi diperbarui 16 Jan 2018, 17:45 WIB
Diterbitkan 16 Jan 2018, 17:45 WIB
Bahas Beras dan Bantuan Pangan, Puan Maharani Pimpin Rakor Tingkat Menteri
Menko PMK Puan Maharani saat tiba untuk memimpin Rakor Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (6/11). Rakor tersebut membahas tentang evaluasi pelaksanaan program Beras Sejahtera (rastra). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menyatakan akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) beras untuk masyarakat sejahtera (rastra) atau yang dulu dikenal dengan beras miskin (raskin) mulai Januari ini. Langkah tersebut dilakukan sebagai salah upaya untuk menekan angka kemiskinan.

"Jadi mulai Januari, insyaallah Bulog akan mendistribusikan bansos rastra kepada pemda seluruh Indonesia. Diharapkan bisa terlaksana dengan baik pada 25 Januari ini," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani di kantornya, Selasa (16/1/2018).

Dia mengatakan, pemerintah akan menyalurkan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) kepada 1,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di bulan ini.

"BPNT bulan Januari tetap akan dilaksanakan sebesar Rp 1,2 juta yang akan diberikan penerima KPM di 44 kota di seluruh Indonesia," Puan menambahkan.

Puan lebih jauh menuturkan, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap bansos rastra dan BPNT setelah penyaluran tahap awal dilakukan. Menurut politikus ini, penyalurannya harus lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

"Intinya pemerintah menginginkan bansos rastra dan BPNT pada 2018 terlaksana lebih baik di 2017," kata dia.

Dia menjelaskan, bahan evaluasi penyaluran rastra dan BPNT tersebut sebagai salah satu acuan untuk penambahan jumlah KPM BPNT di Februari. Pemerintah berencana menambah KPM BPNT sebanyak 2,6 juta penerima di Februari 2018.

"Itu sudah masuk dalam DIPA pemerintah 2018, BPNT secara bertahap masa transisi ini akan menjadi 10 juta. Namun tidak langsung 10 juta memang ada angka yang harus kami tetapkan sesuai kesiapan lapangan, infrastruktur, dan tentu saja data yang ada penambahan itu dilakukan bertahap. Tahap awalnya 2,6 juta, jadi totalnya 3,9 juta," tukas Puan.

Tonton Video Pilihan di Bawah Ini:

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya