Pemerintah Tambah 2,6 Juta Penerima Bansos, Tapi Ada Syaratnya

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan menambah jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) sebanyak 2,6 juta keluarga pada Februari 2018. Akan tetapi, penambahan itu baru bisa dilakukan setelah penyaluran BPNT tahap awal sebanyak 1,2 juta KPM terealisasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menerangkan, pemerintah akan menyalurkan BPNT kepada 1,2 juta KPM pada Januari ini.

"Tapi kita tetap membicarakan rencana penambahannya di Februari nanti. Kalau sudah beres yang 1,2 juta akan ditambah lagi dengan 2,6 juta yang bantuan nontunai," kata Darmin di Jakarta, Selasa (16/1/2018).

Darmin menerangkan, bantuan yang diberikan dalam bentuk kartu. Sehingga, kartu tersebut bisa dibelanjakan membeli kebutuhan pokok, seperti beras dan telur.

"Dia (KPM) lebih bebas kalau dapat kartu, dia bisa belanja di warung yang paling dekat dengan dia. Tentu saja nanti kartunya harus bisa dibaca sama alatnya. Sehingga dia bisa beli bukan hanya beras, tapi juga telur atau apa," sambungnya.

Lebih jauh Darmin menuturkan, penyaluran Bantuan Pangan Nontunai dilakukan setiap tanggal 25. Dia bilang, supaya pemerintah bisa menambah jumlah KPM BPNT, penyaluran di tahap awal harus berjalan dengan baik.

"Rencananya Februari akan dinaikkan dari 1,2 juta ditambah 2,6 juta KPM. Tetapi ada syaratnya, 1,2 juta itu benar-benar sudah beres. Artinya, keluarga miskin itu sudah dapat rekeningnya, kartunya. Kalau belum beres jangan ditambah dulu," ujar dia.

Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu menambahkan, keputusan penambahan KPM dilakukan setelah penyaluran tahap awal 25 Januari mendatang. Jika beres, maka pemerintah akan menyepakati penambahan Bantuan Pangan Nontunai terhadap 2,6 juta KPM.

"Kapan itu bisa diketahui benar-benar sudah beres? Memang masih akan ada rapat setelah pengiriman 25 Januari, mungkin dua minggu setelah itu akan ada rapat beres atau nggak. Tambah 2,6 juta dan itu persiapannya sudah jalan dari sekarang. Tapi dia baru dilaksanakan kalau beres yang 1,2 juta," tukas Darmin.

Tonton Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berbagi pengalaman mengenai kebijakan reformasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan pemerintah Indonesia, kepada perwakilan dari Italia.

Hal ini disampaikan Sri Mulyani usai menghadiri Joint in Person Meeting Indonesia-Italy G20 Peer Review Fossil Fuel Subsidy Reform di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (12/4/2017).

"Indonesia dan Italia diberikan tugas oleh G20 untuk melakukan review mengenai kebijakan reformasi subsidi BBM yang pernah dilakukan Indonesia sejak periode 2000 sampai sekarang, apa pelajaran yang bisa didapatkan dan di-share di negara G20," dia menuturkan.

Menurutnya, negara lain di G20 dan di luar G20 pun memiliki pelajaran untuk melakukan reformasi subsidi BBM. "Jadi ini adalah forum untuk kami mendiskusikan pengalaman," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Dalam sambutannya, Sri Mulyani menyampaikan, Indonesia terus berkomitmen menjalankan reformasi subsidi BBM. Indonesia telah menggelontorkan anggaran subsidi BBM sebesar 30 persen dari produk domestik bruto (PDB) selama 10 tahun terakhir.

"Indonesia adalah negara yang pertama kali mereformasi subsidi BBM. Kami berkomitmen mengurangi BBM fosil karena dalam 10 tahun terakhir, subsidi BBM di APBN sebesar 30 persen dari PDB," dia menerangkan.

Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) menghapus subsidi BBM pada 2014. Anggaran subsidi dialihkan ke pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial untuk rakyat miskin.

"Indonesia berani mengambil langkah ini dan mengalihkannya untuk pengeluaran yang sifatnya produktif, membantu rakyat miskin dengan subsidi yang lebih tepat sasaran," pungkas Sri Mulyani.