Pembebasan Lahan Kereta Cepat Rampung Akhir Tahun Ini

Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Rini Soemarno memastikan pembebasan lahan mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan selesai tahun ini. Proyek ini membutuhkan lahan sepanjang 143 km membentang dari Halim Perdanakusuma di Jakarta ke Walini, Bandung Barat.

Rini mengaku saat ini proses pembebasan lahan sudah mencapai 60 persen. "Harus tahun ini selesai, kalau mau cepat selesai harus selesai semua lahannya tahun ini," kata dia di Bandara Halim Perdanakusuma, Selasa (3/7/2018).

Dengan begitu, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan memulai pembangunan konstruksi pada 2019. Masa konstruksi akan dikerjakan sesuai kontrak, yaitu selama 36 bulan.

Rini mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan apakah pada 2021 proyek tersebut akan selesai atau tidak.

Dia percaya kredibilitas China dalam membangun proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini. "Kalau kita lihat sekarang yang kerja kan siapa, kontraktor yang sudah biasa dikerjakan di China, biasa mengerjakan ini. Kita harus pasti optimis dong kecuali kalau yang baru belajar oke, tapi ini udah pengalaman di sana. apa yg kita ragukan," jelas dia.

Sampai saat ini, perkembangan pembangunan kereta cepat baru mencapai 5 persen. Sedikit kendala pembangunan dalam beberapa minggu ini karena memasuki musim Lebaran, dimana kendaraan berat tidak boleh beroperasi.

TNI AU menerima serah terima kunci rumah dinas pengganti yang terelokasi proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Serah terima dilakukan Direktur Utama KCIC, Chandra Dwiputra kepada Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Yuyu Sutisna. Turut menyaksikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, rumah dinas pengganti ini merupakan salah satu bukti komitmen KCIC dalam menjalankan proyek strategis nasional dengan baik.

"Hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi KCIC dan TNI AU. Semoga rumah pengganti ini bisa sangat bermanfaat dan memberi kenyamanan serta kehangatan bagi personil TNI beserta keluarga yang menempatinya," kata Rini di Lapangan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (3/7/2018).

Terdapat 408 unit rumah dengan ragam tipe bangunan yang diserahterimakan pada hari ini. Dengan rincian, tipe 120 sebanyak 50 unit, tipe 72 sebanyak 150 unit dan tipe 60 sebanyak 208 unit.

Tak hanya itu, KCIC pun melengkapi area rumah dinas dengan empat unit mess yang memiliki total kamar sebanyak 124 unit.

Area kompleks rumah dinas juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti gardu listrik, instalasi air bersih, balai pertemuan warga, masjid, taman, serta lapangan olahraga seperti volley, badminton, basket dan futsal.

Bahkan KCIC pun membangun tribun dan renovasi stadion di Kompleks AU Halim. Adapun sarana dan prasarana penunjang lainnya seperti jalan dan saluran, tempat parkir, rambu jalan, penerangan jalan, tempat pembuangan sampah serta pagar pembatas.

Dalam kesempatan tersebut, Rini menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung berjalannya proyek infrastruktur modern yang dibangun tanpa menggunakan dana APBN ini.

Ini termasuk Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Panglima TNI, dan Kepala Staf Angkatan Udara beserta jajaran-jajarannya yang telah dengan sepenuh hati dan kerja keras membantu proses administrasi penggunaan lahan Halim Perdanakusuma untuk dimanfaatkan sebagai stasiun dan trase Kereta Cepat Jakarta Bandung.

"Sepanjang yang saya ketahui, proses administrasi ini telah melalui pembahasan yang panjang dan tidak mudah, namun berkat kerja keras serta pemikiran yang cermat juga cerdas dari Bapak dan Ibu beserta jajaran, Alhamdulillah proses-proses administrasi dapat terselesaikan dengan baik. Salah satu hasilnya dapat kita rasakan pada hari yang berbahagia ini," tutup Rini.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengapresiasi upaya penggantian rumah dinas yang dilakukan KCIC. Selain kondisi bangunan rumah yang lebih baik dan berdekatan dengan lokasi yang terdampak proyek, jumlah rumah dinas yang dibuatkan pun unitnya terbilang jauh melebihi jumlah yang terdampak.

"Banyak keuntungan. Rumah dinas yang terdampak hanya 186 unit tapi perumahan yang dibangun oleh Kementerian BUMN sebanyak 408 unit dengan berbagai tipe. Jauh lebih bagus dari tempat tinggal sebelumnya. Bahkan, karena dekat sehingga tidak perlu merubah KTP," ujar dia.