Pengusaha Minta Bank Turunkan Bunga Kredit Pembelian Kapal

Liputan6.com, Jakarta - Para pengusaha kapal meminta kepada pemerintah dan otoritas keuangan untuk bisa memberikan insentif dalam pembangunan dan pembelian kapal. Salah satunya berupa keringanan bunga perbankan.

Ketua Umum Indonesian National Shipowners Associatioin (INSA) Carmelita Hartoto menegaskan, selama ini bunga untuk pembangunan dan pembelian kapal yang dikenakan perbankan cukup tinggi. Alhasil pengembangan bisnis para pengusaha kapal tidak secepat yang diinginkan.

"Kami harap dengan adanya program pemerintah seperti tol laut, menjadikan Indonesia poros maritim di dunia, kami di industri kapal ini juga sebaiknya diberikan insentif untuk mendukung itu," kata Carmelita di sela-sela Rakornas INSA di Menara UOB, Kamis (2/8/2018).

Sebagai perbandingan, Carmelita mengatakan bunga yang dikenakan perbankan dalam hal pembangunan dan pembelian kapal ini hanya di sekitar 1-2 persen. Namun di Indonesia, pengusaha kapal ini dikenakan bunga hingga 12 persen.

Angkutan logostik melalui jalur laut, saat ini memang menjadikan angkutan yang paling efisien. Untuk itu pemerintah menjadikan laut sebagai media untuk menciptakan pemerataan di berbagai wilayah Indonesia.

Nyatanya, peran industri kapal ini setiap tahun terus mengalami pemingkatan. Hal itu terlihat dari jumlah kapal yang pada 2005 masih sekitar 6.000 kapal, pada 2016 sudah mencapai 24 ribu kapal. Ini tidak terlepas dari mulai diterapkannya asas cabotage pada 2005.

Hanya saja, menurut Carmelita, diperlukan langkah lanjutan untuk mendorong kualitas armada pelayaran nasional dalam mendukung kegiatan perekonomian nasional.

"Dukungan pendanaan dari perbankan nasional dengan memberikan bunga yang kompetitif, dan jangka waktu pinjaman yang berjangka panjang dan prosedur persyaratan pinjaman yang lebih sederhana," pungkas Carmelita.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Untuk diketahui, para pengusaha kapal yang tergabung dalam DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) INSA 2018. Rakernas ini mengambil tema Peran INSA dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional.

Acara dihadiri 400 peserta yang terdiri dari pengurus DPP INSA, DPC INSA seluruh Indonesia dan anggota INSA. Hadir juga perwakilan Kementerian Perhubungan yaitu Sekjen Kemenhub Djoko Sasono.

Menurut Djoko, peran pengusaha kapal sampai saat ini terus berkembang. Ini sangat membantu pemerintah dalam mengembalikan kejayaan maritim Indonesia dan menurunkan ongkos logistik.

"Peran industri perkapalan saat ini terus meningkat dalam pertumbuhan ekonomi. Terlihat pada 2006 jumlah kapal itu hanya 6.000 kapal, di 2016 melonjak menjadi 24 ribu kapal," ucap Djoko di Menara UOB, Jakarta, Kamis (2/8/2018).

Sementara itu Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto menjelaskan, Rakernas ini bertujuan melaksanakan Anggaran Dasar INSA pasal 14 ayat 1 serta menindaklanjuti Hasil Rapat umum Anggota (RUA) INSA ke XVI di Jakarta, menginformasikan Pencapaian Program Kerja DPP INSA sesuai dengan rencana dan perkembangan pembangunan nasional di bidang kemaritiman yang akan dan sedang dilaksanakan saat ini.

Tujuan lainnya untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang masih ada dalam transportasi laut, baik persoalan kebijakan, investasi, organisasi, infrastruktur penunjang maupun operasional bottle neckbagi peningkatan daya saing usaha transportasi laut guna berpartisipasi dalam Masyarakat Ekonomi Asean.

Sekaligus bertujuan merumuskan rekomendasi dan merealisasikan aksi di bidang transportasi laut secara komprehensif dan menyerahkannya kepada pemerintah sebagai kontribusi dari industri pelayaran nasional dengan harapan terjadi revolusi mental.

Menurut Carmelita, transportasi laut memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia sebagai negara kepulauan. Selain kunci dari kelancaran arus barang dan orang, tumbuh kembangnya industri pelayaran juga akan mengerek kinerja industri terkait lainnya.

"Mengingat strategisnya industri pelayaran bagi pertumbuhan ekonomi nasional, untuk itu DPP INSA perlu mengindetifikasi hambatan yang terjadi di industri pelayaran nasional," kata Carmelita.

Sekretaris Umum INSA Budhi Halim ikut menambahkan, pertumbuhan armada niaga nasional berkualitas tentunya harus diiringi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaut yang sesuai dengan kebutuhan industri pelayaran. Hal ini tidak terlepas dari dinamisnya perkembangan industri pelayaran nasional.

Budhi pun berharap kebijakan-kebijakan yang sudah terbukti berdampak positif bagi industri pelayaran nasional dapat berjalan secara konsisten, seperti kebijakan asas cabotage yang telah mengerek pertumbuhan jumlah armada niaga nasional dan industri terkait lainnya.

"Peningkatan SDM Pelaut dan konsistensi kebijakan asas cabotage menjadi bagian penting dalam menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia," pungkasnya.