Soal Izin Impor Beras, Ini Kata Mendag Enggar

Izin impor ini merupakan ketiga kalinya setelah sebelumnya pemerintah secara berturut-turut memberikan izin impor beras sebesar 500 ribu sebanyak dua kali kepada Bulog.

oleh Merdeka.com diperbarui 27 Agu 2018, 12:45 WIB
Diterbitkan 27 Agu 2018, 12:45 WIB
Gaya Mendag Enggartiasto Lukita Saat Pemotretan
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita berpose saat pemotretan dalam kunjungannya ke Kantor Liputan6 di SCTV Tower, Jakarta (4/5). Enggartiasto juga pernah menjabat sebagai Ketua IKA UPI selama dua periode. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali mengeluarkan izin impor beras bagi Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) sebesar 1 juta ton di pertengahan tahun ini.

Izin impor ini merupakan ketiga kalinya setelah sebelumnya pemerintah secara berturut-turut memberikan izin impor beras sebesar 500 ribu sebanyak dua kali kepada Bulog.

"Itu tuh enam bulan lalu sudah diputusin jadi bukan sekarang kita putusin. Jadi keputusan itu sudah dari bulan April, yang melakukan itu adalah Bulog," ungkap Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita, usai melangsungkan rapat koordinasi terkait dengan beras, di Kementerian Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (27/8/2018).

Enggar mengatakan, keputusan izin impor yang dilakukan oleh Perum Bulog tersebut untuk menjaga ketersediaan stok beras. Di mana, persediaan stok beras di dalam negeri sendiri semakin menipis.

"Mengapa mengimpor? karena bicara supply dan demand. Suplainya berkurang maka untuk mengisi itu dan kita lihat kecenderungan harganya meningkat stoknya berkurang maka kita isi," imbuh Emggar.

Dia menyatakan, impor beras sebanyak 2 juta ton secara keseluruhan pada tahun ini bukanlah yang terbesar. Sebab, pada 2014 lalu, impor beras telah mencapai 2 juta ton lebih.

"Dan tolong diingat 2014 kita impor 2,5 juta ton. 205-2016 kita impor 1,5 juta ton. Itu kan akumulasi sehingga persediaan tetap berjalan. Kemudian (2018) kita mengimpor 500, 500, dan 1 juta ton," kata Enggar.

"Dengan asumsi bahwa produksinya juga berjalan dengan baik yang pasti kita tidak akan impor kalau ketersediaannya cukup dan harganya sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi)," tambahnya.

Sementara itu, Enggar menambahkan, dalam rakoor yang digelar bersama Menteri Perekonomian Darmin Nasution tersebut juga membahas bagaimana untuk melakukan stabilisasi harga beras di seluruh pasar. Yakni dengan melakukan penetrasi pasar.

"Nah sekarang kita sudah tadi rakor memperhatikan guyur pasar, penetrasi pasar itu mulai hari ini segera," imbuh Enggar.

Hal itu dilakukan, untuk menekan harga beras medium yang dipatok pemerintah sebesar Rp 9.450 per liter sesuai dipasaran. Mengingat saat ini harga beras dipasaran sudah mulai bergejolak. "Targetnya sampai harga stabil sesuai HET," tandasnya.

 

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

 

* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini

 

Redam Spekulasi, Mendag Diminta Jelaskan Kebijakan Impor Beras ke DPR

20151112-Beras Impor.
Tumpukan karung beras asal Vietnam di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendukung langkah Komisi IV DPR yang segera memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukito untuk mempertanyakan soal ijin importasi beras sebanyak 2 juta ton.

"Kami mendukung rencana pertemuan komisi IV dengan Menteri Perdagangan untuk memperoleh penjelasan yang lugas dan menyeluruh atas kebijakan impor beras," kata Bamsoet, sapaan akrab Politikus Golkar itu, Kamis (23/8/2018).

Kemendag diketahui telah menambah izin impor beras kembali untuk Perum Bulog sebesar 1 juta ton. Dengan begitu, total izin telah mencapai 2 juta ton pada tahun ini.

Izin penambahan impor tersebut dikatakan telah diputuskan sekitar tiga bulan lalu dan berlaku hingga Agustus 2018. Impor diperlukan demi memperkuat cadangan stok beras nasional.

Menurut Bamsoet, selama ini permasalahan importasi kerap memunculkan berbagai spekulasi. Maka rapat antara DPR dengan kementerian diharapkan bisa menjernihkan segala pertanyaan yang muncul. 

"Jadi DPR berharap penjelasan Menteri Perdagangan dapat meredakan spekulasi," ujar Bamsoet.

 

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya