Upaya Pemerintah Tawarkan Pembiayaan Infrastruktur Lebih Menarik

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan Pemerintah serius memperbaiki kondisi ekonomi domestik. Hal ini dilakukan untuk membuat iklim pembiayaan infrastruktur, terutama oleh swasta yang makin baik.

Dia menjelaskan, paradigma baru pembiayaan infrastruktur dengan melibatkan swasta amat berkaitan dengan peran pemerintah dalam melindungi para investor dari berbagai ancaman tradisional, salah satunya fluktuasi nilai tukar.

"Kita tahu bahwa infrastruktur rentan terhadap risiko maturity, komitmen panjang, serta risiko dari sisi mata uang. Kita mengundang pembiayaan dari luar yang revenue dalam mata uang lokal. Jadi risiko tradisional harus ditangani," kata dia, dalam 'Indonesia Investment Forum', Conrad Hotel, Bali, Selasa (9/10/2018).

Selain itu, upaya lain yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menjadikan pembiayaan infrastruktur makin menarik adalah terus berusaha memperbanyak instrumen pembiayaan proyek infrastruktur oleh swasta. 

"Kita berupaya sangat keras untuk memperkenalkan lebih banyak instrumen dan lebih banyak lembaga pembiayaan (di bawah pemerintahan)," ujar dia.

Dengan demikian, diharapkan pihak investor memiliki lebih banyak pilihan ketika hendak masuk dalam pembiayaan infrastruktur.

"Setiap negara tidak bisa menarik swasta untuk terlibat tanpa menciptakan keadaan makroekonomi yang stabil. Itu adalah pekerjaan Pak Perry (Gubernur BI), saya, dan Pak Wimboh (Ketua Dewan Komisioner OJK)," tegas dia.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, menghadapi hingar-bingar disrupsi di bermacam sektor akibat perkembangan teknologi, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan untuk menghadapi risiko tersebut, dan mengubahnya menjadi peluang. Teknologi yang dibahas Sri Mulyani bukan hanya terkait efisiensi yang dihasilkan, melainkan juga isu pengelolaan data, serta keamanannya.

“Hari ini kita banyak membahas tentang kedaulatan data (data sovereignity), keamanan data dan pendidikan IT. Terkait dengan pendidikan IT, Presiden Indonesia Bapak Jokowi membuat inisiatif mengundang Jack Ma untuk memberikan course," ucap Sri Mulyani, Selasa 9 Oktober 2018 di Bali.

Itu disampaikan Menkeu dalam acara 'Pathway to Prosperity Rountable Breakfast', bagian rangkaian Pertemuan IMF-Bank Dunia 2018, yang membahas “Inclusive Growth and International Governance in the Digital Age” (Pertumbuhan inklusif dan pemerintahan internasional di zaman digital).

Selanjutnya, Sri Mulyani mendorong percepatan penyesuaian kebijakan yang ada. Ini perlu dilakukan agar inovasi yang terjadi tidak tertahan oleh peraturan.

"Sementara di Indonesia ada Gojek dan Tokopedia yang berkembang sangat cepat. Kita harus bisa catch up dengan policy,” ujar Menkeu.

Sinergi antara para pemangku kepentingan di berbagai level dibutuhkan agar perkembangan teknologi bisa menguntungkan semua pihak di Revolusi Industri 4.0 ini.  Dalam hal ini, Menkeu mengajak semua negara untuk mengupayakan itu bersama.

“Ada kebutuhan sosial di tingkat nasional maupun tingkat internasional untuk menghadapi revolusi industri baru ini yang akan menyebabkan pemerintah, warga negara dan swasta bekerjasama dan bersama-sama mempertimbangkan prinsip kerjasama kedepan dan lintas kebijakan,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani adalah Co-Chair dari Pathway to Prosperity Commission bersama Melinda Gates, yang memiliki tujuan menumbuhkan diskusi dan mendorong solusi antar negara untuk membuat perkembangan teknologi semakin berguna untuk menguntungkan negara-negara miskin dan kaum marjinal.

Dalam diskusi ini juga disampaikan oleh Stefan Dercon, Profesor Kebijakan Ekonomi dari Oxford, bahwa semua harus bekerja untuk meningkatkan istilah ekonomi untuk pertumbuhan inklusif dalam digital ekonomi dan langkah apa yang harus diambil.

Kemudian Nandan Nikelani, Chairman Infosys mengatakan bahwa, Open source adalah solusi untuk seluruh pembangunan, namun bagaimana upaya agar data tidak disalahgunakan oleh swasta.

McKinsey Global Institute Senior Fellow Jeongmin Seong juga mengatakan, saat ini 30-40 persen pengeluaran masyarakat ada pada konsumsi internet. Hal ini menstimulasi sisi suplai dari usaha kecil dan menengah.

Kondisi Indonesia adalah 35 persen belanja dipicu dari konsumsi oleh kaum wanita, dan perkembangan teknologi telah menciptakan banyak pekerjaan. Menurut Jeongmin, Pemerintah perlu membuat kebijakan terkait apa yang dapat dilakukan dan apa yang tidak boleh di lakukan dalam kompetisi di dunia digital.

* Update Terkini Asian Para Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru di Sini.

Saksikan video pilihan di bawah ini: