Harga Tiket Turun Harus Dapat Untungkan Maskapai dan Masyarakat

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi kembali angkat bicara suara terkait keputusan Indonesia National Air Carrier Association (INACA) yang menurunkan harga tiket pesawat domestik.

Menurut dia, kebijakan harga tiket pesawat harus bisa sama-sama baik bagi pihak maskapai maupun masyarakat pengguna jasa.

Dia menceritakan, keputusan ini diambil setelah diskusi panjang selama dua pekan dengan INACA beserta pihak maspakai yang berada di bawahnya.

"Secara kenyataan memang industri airline dalam keadaan tidak mudah. Banyak yang bangkrut, dan memang karakter dari industri airline ini fragile, yaitu capital intensive, orangnya juga banyak tapi cost USD. Kita tahu dalam negeri ini tarifnya rupiah," ujar dia di Jakarta, Senin (14/1/2019).

Oleh karena itu, ia melanjutkan, Kementerian Perhubungan terus berdiskusi dengan segala pertimbangan. Dia menyebutkan, INACA akhirnya memutuskan untuk memberikan suatu toleransi dengan ketentuan harga sama seperti tahun lalu yang relatif murah.

Akan tetapi, dia memperingatkan, pihak terkait ke depannya juga harus secara detail melihat struktur biaya dalam maskapai itu seperti apa, serta apa saja yang menjadi beban perseroan.

"Beban terberat mereka itu dua. Satu leasing pesawat yang kedua adalah avtur. Jadi itu hampir 70 persen. Avtur kira-kira 35-40 persen. Leasing pesawat mungkin 25-30 persen. SDM  10-20 persen," ujar dia.

"Kalau komponen-komponen ini bisa di-manage dengan baik, tentunya cost mereka lebih kompetitif. Tapi ini given, semua USD. Oleh karenanya kita akan bicara sama mereka," dia menambahkan.

Dengan demikian, dia menuturkan, dibutuhkan kedewasaan baik dari maskapai dan masyarakat pengguna jasa untuk menerima kebijakan baru harga tiket pesawat.

"Saya pikir kita butuh kedewasaan untuk menyikapi ini. Ke depan kita cari jalan agar satu sisi masyarakat bisa tetap menikmati LCC (Low Cost Carrier/Penerbangan berbiaya rendah) tapi kita ingin bawa penerbangan kita, korporasinya, tetap eksis," ujar dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sebelumnya, Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) angkat bicara terkait harga tiket pesawat yang akhir-akhir ini dikeluhkan terlalu mahal oleh masyarakat. JK menjelaskan, adalah wajar jika maskapai melakukan penyesuaian tarif. Sebab sebagian besar pengeluaran mereka dalam bentuk dolar AS.

"Tapi harus begini, tarif itu memang sudah dinikmati oleh konsumen tapi kita juga mengetahui (bayar tiket) dengan Rupiah. Karena mereka itu membayar Dolar. Beli pesawat dengan Dolar, beli avtur dengan Dolar, tapi tarifnya Rupiah, mau tidak mau harus ada penyesuaian-penyesuaian secara bertahap," kata Wapres JK saat ditemui di Grand Sahid Jaya, Jakarta 14 Januari 2019.

Jika tidak ada penyesuaian, Wapres JK menilai bukan tidak mungkin akan ada perusahaan maskapai yang bangkrut.

"Karena kalau tidak, bisa saja kita nikmati hari ini begitu banyak pesawat terbang. Tapi kita tahu juga berapa pengusaha yang bangkrut dan berhenti," ujarnya.

Jika banyak maskapai yang bangkrut, dia menegaskan otomatis tarif pesawat akan menjadi jauh lebih mahal lagi.

"Kalau nanti (banyak maskapai) yang berhenti gimana? tarif akan semakin tinggi lagi. Kalau monopoli, hati-hati juga. Kita harus mempertimbangkan itu, unsur kepentingan konsumen dan unsur kepentingan perusahaan," tutupnya.