DPR Ancam Bubarkan BPH Migas dan Minta Dirut Pertamina Mundur

Liputan6.com, Jakarta - Komisi VII DPR RI Fraksi Demokrat mengancam akan membub‎arkan Badn Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan meminta mundur Direktur Utama PT Pertamina (Persero).

Ancaman terebut diucapkan ketikan Kepala BPH‎ Fanshurullah Asa memaparkan mengenai Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR dan badan usaha penyalur BBM nonsubsidi.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Demokrat, Muhamad Nasir, m‎eragukan kegiatan verifikasi badan usaha yang melakukan penyaluran BBM nonsubsidi oleh BPH Migas setiap tiga bulan sebab dia masih mendapat laporan masih ada mobil tangki yang menyalurkan BBM tidak tepat sasaran.

"‎Bagaimana verifikasi, saya mendapat laporan masih ada yang kencing di jalan," kata Nasir, dalam rapat di ruang rapat Komisi VII DPR, Jakarta, Senin (18/3/2019).

Menurut Nasir, BPH Migas harus bekerja lebih baik lagi, sebab lembaga negara tersebut dibiayai oleh negara. Dia pun mengancam akan membubarkan BPH Migas. "BPH Migas ini dibiayai negara, atau bubarkan saja BPH Migas," tegasnya.

Setelah melakukan dialog dengan pihak BPH Migas, kemudian Nasir kembali menanyakan keberadaan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati yang tidak hadir dalam rapat tersebut.

"Dirut Pertamina ke mana, atau komisi VII meminta mundur. Tolong suruh hadir," tandasnya.

Akibat beberapa perusahaan tidak langsung diwakili Di‎rektur Utama, maka Pimpinan Rapat Ridwan Hisjam memutuskan untuk menunda rapat tersebut.

"Karena Dirut PGN juga tidak hadir, maka rapat ‎ ditunda," tandasnya.

PT Pertamina (Perero) akan mengevaluasi penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi. Ini seiring perkembangan harga minyak dunia yang terus turun hingga di bawah level‎ USD 60 per barel.

Direktur Pemasaran Ritail Pertamina Mas'ud Khamid mengatakan, untuk menurunkan BBM non subsidi mengikuti perkembangan harga minyak du‎nia, perusahaan masih menunggu sinyal dari pemerintah untuk membahasnya. 

"Kita menunggu pemerintah. Menunggu dipanggil dulu," kata Mas'ud, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (26/11/2018).

Menurut Mas'ud, Pertamina akan melakukan kajian bersama Kemente‎rian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selaku regulator yang berwenang, untuk mengambil keputusan terhadap harga BBM non subsidi, atas perkembangan harga minyak dunia yang turun.

"Ya nanti kajianya bersama. Nunggu kita dipangil, nah baru hasilnya kita kasih tau, kan kita belum tau," tutur dia.

‎Mas'ud mengungkapkan, Pertamina akan mengikuti hasil evaluasi harga BBM non subsidi yang dilakukan bersama Kementerian ESDM.‎"Kita rapat dengan Kementerian terkait baru operator menyesuaikan. Kita evaluasi dulu penyesuaian harganya," tandasnya.