Dubes Jepang Beberkan Alasan Tertarik Rekrut SDM Terampil dari Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Jepang untuk Indonesia, Masafumi Ishii mengungkapkan sejumlah alasan khusus mengapa Jepang tertarik merekrut tenaga terampil dari Indonesia.

Dia menjelaskan, Indonesia memang menjadi salah satu negara prioritas teratas ketika berbicara perekrutan tenaga asing untuk negeri tirai bambu tersebut.

"Kita memang juga negosiasi dengan negara-negara lain dan Indonesia masuk salah satu pilihan teratas. Alasan lain seperti diketahui potensi anak muda di Indonesia begitu besar. Perekonomian Indonesian juga tengah bertumbuh," tuturnya di Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Hal itu dibenarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri yang menyebutkan bahwa bonus demografi yang dinikmati Indonesia kini menjadi keuntungan tersendiri untuk RI.

Kata dia, manfaat bonus demografi ialah investasi pada sumber daya manusia terutama pada anak muda. Pemerintah pun dinilai harus mendongkrak potensi penduduk usia produktif agar mampu bersaing di pasar internasional.

"Karena problem populasi mereka (Jepang) menjadi lebih terbuka untuk penempatan tenaga kerja. Jepang akan mengalami shortage tenaga kerja dan aging society. Sedangkan, kita sedang memiliki bonus demografi, jadi masuk ke pasar mereka," paparnya.

Sementara itu, Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Maruli Hassoloan menjelaskan bahwa karakter Indonesia yang sopan dan gemar bekerja menjadi pertimbangan menarik bagi pemerintah Jepang.

"Tinggi minatnya, orang Indonesia disukai pekerja keras, sopan, santun. Program Pemagangan juga mereka disukai," tegas dia.

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang sepakat menjalin kerja sama di bidang penempatan tenaga kerja berketerampilan spesifik atau Specified Skilled Worker (SSW) untuk bekerja di Jepang.

Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Cooperation (MoC) oleh Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii.

“Kerja sama ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja usia produktif di Jepang. Ini kesempatan bagi kita untuk mengisi jabatan-jabatan di sektor formal yang banyak dibutuhkan di Jepang,” tuturnya di Kantor Kemnaker, Jakarta Selasa (25/6/2019). 

Hanif menjelaskan, saat ini hingga beberapa tahun ke depan, Jepang akan mengalami shortagetenaga kerja dan aging society. Sehingga, untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan usia produktif, Jepang harus merekrut tenaga kerja asing.

Untuk menghadapi masalah tersebut, pada tanggal 1 April 2019, Pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan baru terkait regulasi keimigrasian, yaitu residential status baru bagi SSW (TKA berketerampilan spesifik) yang akan bekerja ke Jepang.

"Melalui kebijakan residential status tersebut, Pemerintah Jepang membuka peluang kerja pada 14 sektor bagi tenaga kerja asing SSW. Total kuota SSW untuk seluruh negara, termasuk Indonesia adalah 345.150 tenaga kerja," ujarnya.

Adapun sektor-sektor pekerjaan yang dibutuhkan antara lain Care worker; Building Cleaning Management; Machine Parts and Tooling Industries, Industrial Machiner, Industry Electric, Electronics, and Information Industries Construction Industries Shipbuilding and Ship Machinery Industr, Automobile repair and maintenance.

Kemudian Aviation Industry, Accomodation Industry, Agriculture, Fishery and Aquaculture, Manufacture of food and beverages dan Food service industry.

“Berdasarkan arahan Pak Wakil Presiden Jusuf Kalla, Pemerintah Indonesia menargetkan agar tenaga kerja Indonesia dapat memenuhi 20 persen atau 70 ribu orang dari kuota tersebut,” jelas Hanif.

Dia melanjutkan, Kemnaker sendiri tengah fokus menggenjot peningkatan kompetensi SDM melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Optimalisasi ini dilakukan agar lulusan BLK mampu bersaing di dunia industri, baik di dalam maupun di luar negeri, termasuk di Jepang.

"Kita harus menyesuaikan sistem dan kurikulum pelatihan di BLK dengan kebutuhan sektor industri di Jepang sehingga lulusan BLK sesuai dengan standar yang diharapkan, termasuk juga kemampuan Bahasa Jepang,” paparnya.

"Jadi Pemerintah Indonesia harus mengikuti standar kerja di Jepang sebagai standar kompetensi kerja (SKK) khusus yang akan menjadi standar dan pedoman dalam proses pelatihan maupun uji kompetensi bagi calon tenaga kerja yang nantinya akan bekerja di Jepang," tambah dia.