Pemerintah AS Lobi Pemerintah Buat Longgarkan Aturan TKDN

Liputan6.com, Jakarta - Saat berpidato dalam sarasehan ekonomi bersama para ekonom, pelaku industri dan sejumlah perwakilan buruh usai libur Lebaran kemarin, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan melonggarkan aturan terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Saat ini, masalah TKDN ini akan menjadi alat negosiasi kebijakan tarif Impor Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui ada permintaan dari Pemerintah AS untuk melonggarkan aturan TKDN. Namun, Airlangga memastikan kelonggaran aturan TKDN ini dikhususkan bagi pembangunan data center bukan aktivitas ekspor dan impor.

"Terkait dengan pertanyaan terkait dengan TKDN, Bapak Presiden (Prabowo) meminta format TKDN diperbaiki menjadi incentive-based. Nah tentu dari Amerika ada permintaan terhadap produk-produk tertentu yang secara nature ataupun secara bisnis praktis, itu sifatnya bukan impor-ekspor, contohnya seperti data center. Nah itu juga kami sedang perbaiki dan sedang dibuat rekomendasinya," ujar Airlangga dalam Konferensi Pers Update Kebijakan Tarif Perang Dagang Secara Virtual, pada Jumat (18/4/2025).

Sementara itu, TKDN di luar produk Information and Communication Technology (ICT) dipastikan belum ada perubahan hingga saat ini. Akan tetapi, Prabowo berencana untuk mengubah format TKDN agar berbasis inovasi dan insentif.

Airlangga menyebut rencana kelonggaran TKDN ini untuk mendorong kemudahan bisnis dan daya saing investasi dalam negeri. Dia menyebut, rencana kebijakan kelonggaran TKDN ini semata-mata bukan hanya permintaan AS namun juga untuk memperluas kerjasama dagang Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk mengubah aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi lebih fleksibel. Menurutnya, jika tidak dilakukan perbaikan maka malah akan membuat Indonesia kalah bersaing dengan negara lain.

"Kita harus realistis, TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju, TKDN fleksibel saja, mungkin diganti dengan insentif," tutur Prabowo dalam acara sarasehan ekonomi di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Dengan TKDN yang lebih fleksibel, diyakini dapat mengangkat beban industri dalam negeri. Prabowo pun mengaku telah menginstruksikan perubahan itu kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

"TKDN sudah lah niatnya baik, nasionalisme. Saya kalau saudara mungkin sudah kenal saya lama, mungkin dari saya ini paling nasionalis. Kalau istilahnya dulu, kalau mungkin jantung saya dibuka yang keluar Merah Putih, mungkin," jelas dia.

Prabowo mengingatkan agar aturan TKDN segera diubah menjadi lebih realistis. Terlebih, kemampuan dalam negeri menurutnya merupakan aspek masalah yang sangat luas.

"Konten dalam negeri itu adalah masalah luas, itu masalah pendidikan, Iptek, sains. Jadi itu masalah, nggak bisa kita dengan cara bikin regulasi TKDN naik," Prabowo menandaskan.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan menterinya untuk tidak lagi membatasi kuota impor daging. Para pengusaha pun kini bebas melakukan bisnis dengan regulasi yang juga diminta untuk dipermudah.

Awalnya, Prabowo menyinggung persetujuan teknis kementerian yang bahkan lebih galak dibandingkan keputusan presiden. Setiap pembuatan persetujuan teknis pun kini mesti seizin dirinya selaku kepala negara.

"Saya minta, ada Menteri Pertanian? Menteri Perdagangan? Enggak usah ada kuota-kuota, apalagi semua. Enggak ada kuota-kuota itu," tutur Presiden Prabowo Subianto dalam acara sarasehan ekonomi di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

"Siapa mau impor daging, silakan. Siapa saja boleh impor. Mau impor apa, silakan. Buka saja. Rakyat kita pandai kok," sambungnya.

Menurut Prabowo, selama ini justru kuota impor malah menjadi aturan untuk dengan sengaja menunjuk perusahaan tertentu saja.

"Enak saja, sudahlah. Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Jangan pakai-pakai praktik itu lagi,” jelas Prabowo Subianto.

Upaya mempermudah bisnis para pengusaha, menurut Prabowo, sejalan untuk menghadapi beban tarif impor tinggi yang menjadi kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Justru baginya, aturan tersebut malah menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk lebih maju.

"Dia (Donald Trump) maksa kita supaya kita ramping, efisien, supaya kita tidak manja. Jadi, ini benar-benar kesempatan," Prabowo menandaskan.