Pemerintah Percepat Pembangunan Bendungan di Sumut

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendukung percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air seperti bendungan di Sumatera Utara (Sumut). Ini untuk mendorong pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

"Pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk mendorong perkembangan ekonomi di kawasan perkotaan dan kawasan maju lainnya, tetapi juga infrastruktur di kawasan yang sedang berkembang dan perbatasan untuk mengurangi disparitas sosial, ekonomi dan wilayah," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sebuah keterangan resmi, Kamis (25/7/2019).

Guna mendukung kedaulatan pangan serta meningkatkan produktivitas di sektor pertanian, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air telah menyelesaikan antara lain pembangunan Bendung dan Daerah Irigasi (DI) Sidilanitano di Kabupaten Tapanuli Utara.

Bendung dan jaringan irigasi yang dikerjakan mulai 2015 hingga 2017 tersebut dibangun dengan biaya Rp 25,3 miliar dengan luas potensial 2.000 ha dan saluran primer sepanjang 9,52 km, yang manfaatnya untuk meningkatkan indek pertanian sebesar 150 persen.

Kementerian PUPR juga membangun Bendungan Lausimeme Di Kabupaten Deli Serdang. Pembangunan Bendungan dikerjakan dalam dua paket, yakni paket pertama dimulai dari persiapan, pembangunan jalan masuk, bendungan utama, dan pekerjaan lain-lain. Sementara paket kedua meliputi pekerjaan jalan relokasi, bangunan pengelak, bangunan pelimpah, bangunan pengambilan, hidromekanikal, dan bagunan fasilitas.

Proges fisik pekerjaan bendungan hingga 24 Juli 2019 mencapai 5,6 persen dengan massa pelaksanaan 2017-2022. Bendungan Lausimeme memiliki kapasitas tampung seluas 28 juta m3 yang bermanfaat untuk menambah pasokan air baku bagi masyarakat Deli Serdang sebanyak 3 m3 per detik.

Kehadiran Bendungan Lausimeme diharapkan dapat menjadi tampungan air pengendali banjir sebanyak 68,1 m3 per detik dari derasnya aliran air di hulu Sungai Percut dan Sungai Deli, sehingga nantinya akan mengurangi risiko banjir bagi warga Kota Medan dan Deli Serdang. Bendungan juga bermanfaat untuk pembangkit listrik (PLTA minihidro) sebesar 2,80 MW serta sebagai pariwisata.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Di sisi lain, Kementerian PUPR juga saat ini tengah melakukan pelebaran alur Tano Ponggol di Danau Toba Kabupaten Samosir untuk memberikan kesempatan kepada wisatawan dapat mengelilingi Pulau Samosir menggunakan kapal pesiar berukuran besar.

Tano Ponggol merupakan satu-satunya akses darat untuk menuju Pulau Samosir yang berada di tengah Danau Toba. Alur Tano Ponggol mempunyai lebar rata-rata 25 m dalam kondisi dangkal dan di beberapa bagian mengalami penyempitan hingga tinggal 8 meter. Alur Tano Ponggol dilakukan pelebaran menjadi 100 meter sepanjang 1.476 meter.

Sementara itu, untuk pekerjaan pendalaman dilakukan penggalian sedalam 5 meter untuk mendapatkan elevasi dasar alur pada 807 dpl. Proges fisik pengerjaan mencapai 76,09 persen dengan masa pelaksanaan mulai 22 Desember 2017 dan ditargetkan selesai 21 Desember 2019. Biaya pelebaran Alur Tano Ponggol Danau Toba sebesar Rp 320,5 miliar dengan skema tahun jamak kontrak.

Selain itu juga dilakukan penataan kawasan Tomok di Kabupaten Samosir untuk mendukung pengembangan Kawasan Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang bertaraf internasional. Pekerjaan dimulai sejak Juli hingga Desember 2017 dengan mencakup penataan kawasan Museum Batak di Tomok hingga infrastruktur pendukung, seperti toilet dan tempat pembuangan sampah sementara. Anggaran penataan sebesar Rp 3,4 miliar.

Dukungan terhadap KSPN Danau Toba juga dilakukan Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya dengan menyelesaikan pembangunan SPAM paket 2 di kawasan rest area Silangit. Pengerjaannya telah selesai pada 2018 lalu dengan biaya Rp 18,4 miliar.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) target membangun tambahan 15 bendungan baru hingga 2023.

Proses konstruksinya akan dimulai sejak 2021 hingga dua tahun berikutnya. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menyampaikan, pengerjaan 15 bendungan baru tersebut baru ditetapkan pada 2021 lantaran sampai 2020 nanti masih ada sekitar 36 proyek waduk yang harus diselesaikan.

"Untuk ketahanan air, kita juga masih membutuhkan beberapa bendungan baru lagi. Tapi itu akan kita mulai tahun 2021. Yang untuk 2020 ini, kita masih 36 lagi yang on going under construction, sehingga harus fokus di situ dulu," ujar dia, seperti dikutip Jumat (5/7/2019).

Adapun dalam kurun 2015-2019, pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR menargetkan pembangunan 65 bendungan, yang sebanyak 49 di antaranya merupakan bendungan baru dan 16 bendungan lanjutan. 

Hingga 2018, sebanyak 55 dari 65 unit bendungan sudah dalam tahap konstruksi, dimana 14 bendungan sudah rampung atau dalam tahap penyelesaian akhir konstruksi.

Terkait pembangunan 15 bendungan tambahan nanti, Basuki melanjutkan, itu menjadi rencana pemerintah untuk menambah daya tampung dan suplai air sampai 2024. Proses pembangunannya sendiri akan dilakukan setiap tahun sekali untuk 5 unit bendungan.

"5 tahun ke depan, bendungan baru yang tambahannya hanya sekitar 15. Jadi 2021, 2022, 2023, masing-masing 5 bendungan," ujar dia.

Dia menyatakan, tahap konstruksi akan dihentikan pada 2023 lantaran satu tahun jelang masa Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 2024  negara sudah mulai fokus menghadapi tahun politik.

"Kalau berdasarkan pengalaman, tahun ke-4 kita kan biasa sudah sibuk dengan politik. Jadi 2021-2023 masing-masing 5 bendungan (terbangun) tiap tahunnya," ucapnya.

"Yang sekarang ini semua bendungan akan selesai tahun 2023, yang 65 (unit bendungan) itu. Dengan tambahan 15 tadi, kita tinggal selesaikan 10 atau 15 lagi," dia menandaskan.