Dalam 5 tahun, Kementerian PUPR Bangun 65 Bendungan dan 1.053 Embung

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, peningkatan jumlah penduduk akan berpengaruh pada meningkatnya kebutuhan air. Hal ini berdampak serius pada ketahanan nasional dan daya saing apabila ketersediaan sumber daya air tidak dikelola dengan baik.

Sebagai catatan, jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai 267 juta jiwa, dimana 147 juta jiwa atau 55 persen merupakan penduduk perkotaan dengan tingkat pertumbuhan 1,1 persen tiap tahun.

"Untuk itu, pemerintah perlu mengambil langkah memperkuat ketahanan air, termasuk membangun ketahanan terhadap bencana yang ditimbulkan oleh air (water related disaster) seperti banjir dan kekeringan," ujar Basuki keterangan tertulis, Rabu (24/7/2019).

Kementerian PUPR terus berupaya meningkatkan ketahanan air dan pangan nasional, yakni dengan menambah jumlah tampungan dan suplai air di Indonesia. Diantaranya melalui program pembangunan 65 bendungan dan 1.053 embung dalam kurun waktu 2015-2019.

Selain itu, Kementerian PUPR juga turut membangun jaringan irigasi seluas 865.393 hektare (ha) dan penyediaan air bersih 21.500 liter per detik selama periode 2015-2018.

"Sebanyak 65 bendungan yang sedang dibangun dan sebagian sudah diselesaikan, akan dilanjutkan dengan pembangunan bendung dan jaringan irigasi untuk mengairi daerah persawahan sehingga produktivitas tanaman pangan tetap stabil. Bendungan juga dimanfaatkan untuk penyediaan air baku dalam mendorong percepatan pemenuhan 100 persen akses air bersih melalui pembangunan 10 juta Sambungan Rumah (SR) di tahun-tahun mendatang," tuturnya.

Basuki mencatat, Indonesia hingga kini memiliki 231 bendungan besar yang mampu mengairi sawah irigasi sebanyak 11 persen dari total 7 juta ha lahan irigasi yang di Tanah Air.

Di samping untuk penyediaan jaringan irigasi dan konsumsi masyarakat, infrastruktur sumber daya air yang dibangun juga digunakan untuk mengatasi bencana ekstrim. Seperti banjir dan kekeringan hidrologis berdampak pada kawasan permukiman dan pertanian.

Menurut data World Risk Level, Indonesia termasuk negara yang memiliki risiko tinggi akan bencana banjir sebesar 43,8 persen dari total kejadian bencana alam.

Pada 2019 ini, bencana kekeringan menimpa kawasan perkotaan di 8 provinsi di Indonesia, seperti dikutip Banten, Jawa Timur, NTB, dan NTT dengan jumlah penduduk terdampak 2 juta jiwa. Sedangkan kekeringan kawasan pertanian terjadi di 12 provinsi, yakni Lampung, Jawa Tengah, Bali, dan Maluku dengan luas area irigasi terdampak sebesar 707 ribu ha.

Menteri Basuki menyampaikan, penanganan bencana kekeringan dilakukan dengan dua langkah mitigasi dan antisipasi, yakni jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek dengan memantau ketersediaan air pada tampungan air eksisting seperti waduk, embung, danau, dan bendungan. Selain itu juga menjaga pasokan air bersih konsumsi masyarakat.

Sementara secara jangka panjang, pengelolaan wilayah sungai dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga ke hilir serta kampanye masyarakat water resources management.

"One river, one management harus lebih dimantapkan dengan koordinasi lintas sektor dan komitmen yang berkelanjutan melalui upaya-upaya terpadu dan konsisten," imbuh Basuki.