Sistem Kelistrikan RI Paling Kompleks di Dunia?

Liputan6.com, Jakarta - Padamnya listrik di Jakarta, Jabar dan Banten pada Minggu (4/8/2019) lalu telah memperlihatkan betapa rapuhnya sistem kelistrikan Indonesia. Kerapuhan ini merupakan dampak dari jaringan listrik Tanah Air yang dinilai sangat kompleks.

“Sistem jaringan listrik Indonesia adalah salah satu yang paling kompleks di dunia,” kata Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Heru Dewanto, di Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Dia memaparkan, sistem jaringan listrik Indonesia itu berupa kombinasi sistem besar (150-500 KV), sistem menegah (20-70 KV), sistem kecil tegangan rendah (220 V) dan sistem isolated.

“Bayangkan, semuanya harus melistriki lebih dari 17.500 pulau yang tersebar di seluruh nusantara,” kata Heru.

Parahnya lagi, lanjut dia, sistem kelistrikan yang kompleks ini bergantung hanya pada satu institusi saja, yaitu PLN. Oleh karenanya, PLN yang kuat, sehat dan digdaya adalah syarat mutlak.

“Ibaratnya jangan sampai PLN batuk. Karena kalau sudah batuk, maka seluruh sistem dan jaringan listrik akan demam,” ujar Mantan CEO Cirebon Power ini.

Menurut Heru, PLN ke depan tidak mungkin lagi sendirian dalam mengurusi tantangan kelistrikandi negara kepulauan seluas dan sebesar Indonesia.

“Kalau akar masalahnya tidak diselesaikan maka ada kemungkinan listrik bisa padam lagi,” ungkap Heru.

Lebih jauh dari itu, melihat beban saat ini dan tantangan ke depan, Heru mengatakan sudah saatnya pemerintah mengkaji ulang struktur pasar ketenagalistrikan. Apalagi disruptive technology telah tiba, seperti rooftop revolution, distributed generation, electric vehicles, energi baru dan terbarukan. 

“Semua itu akan melahirkan generasi prosumer, produsen yang juga consumer. Karenanya, opsi seperti vertical dan horizontal unbundling misalnya layak untuk dikaji lagi,” tutup dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Insiden pemadaman listrik massal menimpa kawasan Jabodetabek dan sebagian Jawa pada Minggu siang hingga Senin. PT PLN (Persero) melaporkan, peristiwa itu terjadi akibat adanya gangguan transmisi pada sirkit utara Ungaran-Pemalang sistem Jawa-Bali 500 kilo Volt (kV).

Lantas, apakah perlu adanya keterlibatan lebih besar dari pihak swasta untuk membantu PLN dalam pengoperasian listrik secara nasional?

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, pengelolaan listrik nasional sebenarnya sudah melibatkan sektor swasta sejak dahulu. Dia juga menyatakan, banyak kawasan industri besar yang kini pasokan listriknya juga berasal dari pihak swasta.

"Swasta sudah terlibat kok sejak dulu. Sekitar 30 persen penyaluran listrik nasional sekarang dipegang swasta," ujar Fabby kepada Liputan6.com, Senin (5/8/2019).

"Kayak di kawasan industri di Cikarang sana. Itu kan yang menyalurkan listrik ke sana swasta," dia menambahkan.

Sementara itu, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah Redjalam menilai, permasalahan utama sistem ketanagakistrikan saat ini bukan terkait minimnya peran swasta, tapi lebih kepada keterlambatan pembangunan pembangkit yang menyesuaikan laju pertumbuhan ekonomi.

"Permasalahan kelistrikan ini yang saya tahu complicated karena banyaknya warisan masa lalu. Kita terlambat membangun pembangkit menyesuaikan laju pertumbuhan ekonomi," ungkap dia.

Dia menilai, penyebab utama pemadaman listrik massal pada Minggu lalu bukan akibat dari minimnya pasokan listrik. Menurutnya, manajemen risiko guna mencegah kegagalan transmisi masih belum kuat.

"Persoalan pemadaman kemarin bukan sekedar masalah pasokan listrik. Tapi lebih kepada manajemen risiko dalam mengantisipasi adanya kegagalan transmisi," pungkas Piter.  

Mati listrik di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya menjadi sorotan banyak publik, tak terkecuali dari anggota-anggota DPR. Komisi VI DPR berencana memanggil Plt Dirut PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, Sripeni Inten Cahyani dan jajarannya guna mempertanyakan komitmen kerja mereka.

Pemanggilan ini sekaligus untuk mengetahui secara detail penyebab terjadinya pemadaman listrik secara massal tersebut.

"Kita (Komisi VI DPR RI) akan panggil juga pertanyakan komitmen kerja Plt Dirut yang baru belum sebulan," tegas Kapoksi F-PKB Komisi VI DPR RI Nasim Khan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 5 Agustus 2019.

Dia menilai, mati listrik massal ini menjadi momentum untuk membenahi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Saatnya sekarang menata serius ke depan dalam segala hal khusunya BUMN kita yang sangat jelas sesuai undang-undang bukan hanya untuk mengejar keutungan tapi kesejahteraan masyarakat dan bangsa," kata Nasim Khan 

Menurutnya, pemerintah harus kembali mengecek ulang dan mengevaluasi seluruh sistem energi proyek-proyek yang telah dan akan dibangun.

"Selanjutnya, negara harus memastikan proses operasional sistem energi seluruh proyek nasional siap secara khusus menghadapi padamnya energi listrik," ujar Nasim soal mati listrik.