Muncul di Daftar Calon Menteri Jokowi, Ini Respons Arif Budimanta

Liputan6.com, Jakarta - Teka-teki nama-nama calon menteri di kabinet kerja Jilid II terus menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat Indonesia.  Salah satu nama yang ikut mencuat datang dari politisi PDI Perjuangan yaitu Arif Budimanta.

Saat ditanya mengenai isu tersebut, Wakil Ketua Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) ini mengaku belum ingin berkomentar lebih. Dia justru ingin fokus untuk membangun KEIN terlebih dahulu.

"Kita sih sekarang mengerjakan apa yang sudah ditugasi oleh Presiden sebagai wakil ketua KEIN, menyelesaikan pekerjaan sampai selesai masa baktinya. Itu fokus utama," tuturnya di Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Di sisi lain, Arif menilai, pihaknya juga belum tahu persis dari mana informasi nama-nama calon menteri tersebut mulai beredar atau terbangun.

"Kita kan enggak tahu itu informasinya dari mana. Itu kan masih 'kalau' ya. Yang pasti bahwa berkhidmat kepada bangsa itu tempatnya ada dimana saja. Kita kerja saja yang bagus," ujarnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) mengaku sudah diajak bicara Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi tentang menteri dalam kabinetnya pada periode 2019-2024. Namun, OSO merahasiakan jumlah pos menteri yang akan didapat Hanura.

"Itu rahasia kita. Itu enggak bisa kita buka di sini. Kalau kita buka kita mendahului apa yang ada dalam benak Presiden. Itu yang enggak boleh," kata OSO di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Dia juga mengaku belum mengetahui pos menteri mana saja yang akan diterima partainya. Dia beralasan, Jokowi masih merahasiakannya.

"Belum juga, ini Pak Presiden orangnya tertutup dan terbuka. Kalau terbuka dia kan mengumumkan. Isinya dia belum mengumumkan," ungkap OSO.

Dia yakin, setiap ketua umum partai politik pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin sudah diajak diskusi soal pembagian jatah menteri oleh Jokowi. Bahkan, Hanura sudah sempat menyetorkan 40 nama calon menteri.

"Siapa bilang, masing-masing mungkin sudah diajak bicara satu-satu dipanggil kalau saya sih sudah tahu dan sudah pernah bicara sama beliau kita sepakat untuk menyerahkan hak prerogatif kepada Presiden sendiri," ucap OSO soal menteri Jokowi.