Wapres Ma'ruf Minta Mentan Realisasi Program Peremajaan Sawit Rakyat

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk segera merealisasikan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Hal tersebut bertujuan untuk pengembangan kelapa sawit agar peningkatan produktivitas lahan dan daya saing.

"Saya minta kepada Kementerian Pertanian untuk dapat segera merealisasikan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang telah didukung pendanannya dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)," kata Ma'ruf saat membuka konferensi IPOC (Indonesian Palm Oil Conference) 2019 and 2020 Price Outlook di Nusa Dua Bali, Kamis (31/10).

Dia mengatakan target yang mencangkan tahun ini pemerintah saat ini 185 ribu Ha. Dan hal tersebut kata Ma'ruf harus terealisasi.

"Saya minta berbagai hal yang masih menghambat, misalnya masalah administrasi, harus dapat diselesaikan," ungkap Ma'ruf.

Diketahui konferensi tahun ini akan membahas perkembangan industry kelapa sawit dengan mengusung tema “Palm Oil ndustry : Managing Market, Enhancing Competitiveness”.

Tema ini diangkat dengan latar belakang kondisi industry khususnya sector kelapa sawit yang saat ini sedang menghadapi tantangan harga yang rendah dan juga berbagai kampanye negative yang bergulir sehingga diperlukan berbagai gagasan dalam mengatur pasar dan juga menjaga daya saing.

Konferensi yang diselenggarakan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), diperkirakan akan dihadiri oleh sekiar lebih 1.500 peserta dari 18 negara.

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka.com

* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Indonesia akan mengajukan pemberitahuan konsultasi bilateral dengan Uni Eropa (UE) melalui World Trade Organization (WTO) soal kelapa sawit. Konsultasi tersebut membahas penolakan sawit Indonesia oleh UE melalui Delegated Regulation yang merupakan turunan dari Renewable Energy Directive II (RED II) sebagai energi terbarukan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan, pihaknya akan mengajukan sesi pertemuan dengan UE yang melampirkan dokumen-dokumen pembelaan Indonesia atas diskriminasi tersebut.

"Ini RED II kita mau melakukan notifikasi ke WTO bahwa kita akan memulai proses konsultasi," kata dia, di ICE BSD City, Banten, Rabu (16/10/2019).

Wisnu mengungkapkan, pemberitahuan tersebut akan dilakukan November. Sebelumnya, Indonesia harus siap dalam pemberkasan.

"Kan kita harus persiapan dulu nih. Kita baru melakukan notifikasi dulu ke WTO. Baru mau dikirim November. Kalau kita mengirim ke sana kita harus yakin dulu kalau kita mau melakukan konsultasi bilateral," jelas Wisnu.

"Proses di DSB kan pertama bilateral consultation dulu. Waktu mau memulai itu kita kasih tahu bahwa kita mau memulai," imbuhnya.

Dalam konsultasi tersebut, lanjut Wisnu Indonesia akan menyewa firma hukum dari Brussel, Belgia.

"Lawyer-nya satu, memang dari luar negeri lawyer-nya. Karena untuk beracara di WTO itu harus ada persyaratannya. Tidak semua lawyer bisa beracara di DSB nya WTO. Lawyer-nya dari Brussel," tandas dia.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menlu Retno Marsudi, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan lain-lain bertemu dengan Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte di Istana Kepresidenan Bogor, kemarin.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan bahwa Belanda merupakan salah satu mitra yang penting bagi Indonesia di Eropa, baik di perdagangan, investasi, maupun pariwisata.

Presiden Jokowi berharap medapatkan dukungan dari Pemerintah Kerajaan Belanda untuk menghadapi kebijakan Uni Eropa terhadap kelapa sawit. Hal tersebut ditulis dalam keterangan pers bersama dengan Mark Rutte. 

"Saya juga menghargai kerja sama yang baru saja ditandatangani oleh Indonesia dan Belanda di New York, tanggal 26 September 2019 yang lalu, mengenai pengembangan kapasitas petani sawit untuk menghasilkan kelapa sawit yang baik," jelas Presiden Jokowi yang dikutip dari laman Setkab, Selasa (8/9/2019)

Perlu adanya upaya untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dengan banyak mitra termasuk Belanda. Sebab situasi perekonomian di dunia sedang mengalami pelemahan.

Di bidang perdagangan sendiri, Jokowi sepakat untuk terus ditingkatkan. "Di bidang perdagangan kita sepakat untuk terus meningkatkan perdagangan yang terbuka dan fair," tutur Jokowi.

Sementara untuk bidang investasi, Jokowi mengajak Belanda untuk meningkatkan kemitraan di bidang infrastruktur maritim dan pengelolaan air.