Menengok Fakta di Balik Dugaan Monopoli Tol Laut

Liputan6.com, Jakarta - Biaya logistik di Indonesia masih tinggi. Program Tol Laut yang ditujukan untuk menekan biaya logistik dianggap belum memberikan dampak signifikan.

Ekonom Faisal Basri menjelaskan Tol Laut belum memberikan dampak signifikan pada penurunan harga barang. Dia mengakui, memang biaya atau ongkos angkutan yang menjalankan program tersebut sudah dapat ditekan, karena diberikan subsidi.

Menurut dia, penurunan ongkos tersebut hanya dinikmati oleh para pedagang dan tidak berdampak pada penurunan harga. Dengan demikian, disparitas harga antara satu wilayah dengan wilayah lain masih terjadi. Dia bahkan pernah berdiskusi dengan Menteri Perhubungan terkait masalah tersebut.

Namun, baru-baru ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa akhir-akhir ini rute tol laut dikuasai perusahaan swasta tertentu. Akibatnya, harga barang melonjak karena ditentukan oleh perusahaan tersebut. Namun, dia mengaku belum mengetahui perusahaan swasta mana yang dimaksud.

"Saya belum dapat ini swastanya siapa, sehingga harga barang ini ditentukan oleh perusahaan ini," ujarnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta para menteri segera mengejar perusahaan swasta yang menguasai tol laut. Jokowi ingin keberadaan tol laut dinikmati masyarakat dan bisa menekan harga barang.

Berikut fakta-fakta di balik dugaan monopoli tol laut, sehingga membuat biaya logistik di Indonesia masih tinggi:

Terbanyak terjadi di Kawasan Timur Indonesia

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan, Wisnu Handoko, mengungkap lokasi terjadinya monopoli tol laut terbanyak di rute Timur Indonesia.

"Sebagian besar terjadi monopoli tol laut di trayek Maluku, Papua, di daerah-daerah Timur lah," ujarnya pada Jumat, 1 November 2019.

Secara rinci, Wisnu menyebutkan beberapa daerah seperti Namlea, Saumlaki, Dobo, hingga Wasior. Hal ini karena arus pengiriman barang ke Timur sangat padat. Distribusi barang pokok dan penting ke daerah timur yang ramai diakibatkan pembangunan yang belum merata.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Wisnu membeberkan beberkan lima titik yang berpotensi dimanfaatkan para pengusaha agar bisa mendominasi fasilitas tol laut.

Lima perkiraan ini didasarkan pada analisis sistem Informasi Muatan Ruang Kapal (IMRK) yang baru-baru ini sedang dikembangkan Kementerian Perhubungan.

"Pertama, shipper atau forwarder yang disinyalir menguasai order/pemesanan kontainer. Ini bisa saja satu pihak tapi pakai banyak nama," ujarnya.

Kedua, forwarder bisa secara bersamaan menjadi consignee atau penerima. Hal tersebut terbukti dalam beberapa kesempatan, terpantau ada penerima yang selalu menggunakan forwarder yang sama.

Ketiga, satu perusahaan pelayaran hanya menerima dua atau tiga forwarder saja. Padahal, saat dilihat angka booking dari perusahaan itu selalu tinggi.

Keempat, keberadaan koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang hanya ada satu dan melayani satu pelabuhan, menyebabkan harga jadi lebih tinggi karena tidak ada opsi lain.

"TKBM bisa minta biaya tambahan di luar cargo handling dan sebagainya itu hingga Rp 1 juta," ucap Wisnu.

Dan yang kelima, consignee atau penerima tidak menjual barang dengan harga murah. Padahal, dia memanfaatkan fasilitas subsidi tol laut.

"Setidaknya dia harusnya lebih murah 20 persen karena dapat subsidi, tapi kenyataannya consignee yang kami temui masih menjual dengan harga sama atau malah lebih tinggi," katanya.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan berencana akan menggandeng PT Gojek Indonesia (Gojek) dalam rangka digitalisasi pelayanan (Dilan) dengan aplikasi berbasis digital (e-commerce) guna mencegah praktik monopoli di trayek tol laut.

Digitalisasi pelayanan dilakukan untuk mempermudah proses pemesanan kontainer secara transparan dan dapat membagi muatan secara fair kepada shipper yang ada di daerah Terpencil, Tertinggal, Terluar dan Perbatasan (3TP).

"Platform (wadah) digital ini diharapkan memberikan peluang yang lebih mudah karena masyarakat Indonesia yang sudah mulai terbiasa menggunakan aplikasi seperti Gojek untuk berbagai pemesanan transportasi," kata Wisnu seperti dikutip dari Antara, Minggu (3/11).

Sementara untuk bentuk seperti apa aplikasi dan modul pelaksanaan program di Gojek, pihaknya akan segera melakukan pertemuan dengan Gojek untuk sesegera mungkin merealisasikan aplikasi pemesanan kontainer tol laut tersebut.

Wisnu mengakui persoalan selama ini dalam menjangkau transportasi laut, khususnya melayani wilayah timur Indonesia, kerap terjadi perbedaan harga barang yang cukup signifikan di daerah 3TP.

Padahal, keberadaan pelayaran tol laut dalam memberikan pelayanan untuk pemenuhan bahan pokok pada daerah-daerah 3TP mempunyai peran besar terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Mengingat kebutuhan akan jasa angkutan laut semakin meningkat sejalan dengan kondisi geografis negara Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau.

Namun dalam perjalanannya, terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan program tol laut, salah satunya dugaan praktik monopoli.

"Kita telah mengidentifikasi pola potensi monopoli terjadi itu di titik mana, hasil identifikasi kami dugaan praktik monopoli tersebut terjadi di daerah timur, seperti Maluku dan Papua. Kami menindaklanjuti sesuai arahan Presiden melalui Menteri Perhubungan agar kita lebih menyoroti Maluku dan Papua, di mana Papua kita akan masuk lebih mendalam dan dengan aplikasi Gojek ini mudah-mudahan menjadi solusi yang andal untuk menghentikan monopoli yang terjadi," katanya.

Dia berharap melalui kerja sama dengan Gojek ke depan bisa menghentikan monopoli yang terjadi di penyelenggaraan tol laut. Sehingga manfaat subsidi yang digelontorkan pemerintah tepat sasaran dan mampu menurunkan disparitas harga antara Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur

Reporter : Siti Nur Azzura

Sumber : Merdeka.com