Banyak Pihak Monopoli Tol Laut, Ini Sebabnya

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Wisnu Handoko beberkan lima titik yang berpotensi dimanfaatkan para pengusaha agar bisa mendominasi fasilitas tol laut.

Lima perkiraan ini didasarkan pada analisis sistem Informasi Muatan Ruang Kapal (IMRK) yang baru-baru ini sedang dikembangkan Kementerian Perhubungan.

"Pertama, shipper atau forwarder yang disinyalir menguasai order/pemesanan kontainer. Ini bisa saja satu pihak tapi pakai banyak nama," ujarnya di Gedung Kementerian Perhubungan, Jumat (01/11/2019).

Kedua, forwarder bisa secara bersamaan menjadi consignee atau penerima. Hal tersebut terbukti dalam beberapa kesempatan, terpantau ada penerima yang selalu menggunakan forwarder yang sama.

Ketiga, satu perusahaan pelayaran hanya menerima dua atau tiga forwarder saja. Padahal, saat dilihat angka booking dari perusahaan itu selalu tinggi.

"Misalnya di Dobo (Maluku), itu dia cuma layani satu forwarding saja. Tidak ada pilihan lain akhirnya harga jadi tinggi," tuturnya.

Keempat, keberadaan koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang hanya ada satu dan melayani satu pelabuhan, menyebabkan harga jadi lebih tinggi karena tidak ada opsi lain.

"TKBM bisa minta biaya tambahan diluar cargo handling dan sebagainya itu hingga Rp 1 juta," imbuh Wisnu.

Dan yang kelima, consignee atau penerima tidak menjual barang dengan harga murah padahal dia memanfaatkan fasilitas subsidi tol laut.

"Setidaknya dia harusnya lebih murah 20 persen karena dapat subsidi, tapi kenyataannya consignee yang kami temui masih menjual dengan harga sama atau malah lebih tinggi," tutupnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung tol laut saat memimpin rapat terbatas Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Kemaritiman dan Investasi. Dia menyebut, keberadaan tol laut mendapat tanggapan positif dari pemerintah daerah dan masyarakat.

Namun, dari laporan yang dikantonginya akhir-akhir ini rute tol laut dikuasasi perusahaan swasta tertentu. Akibatnya, harga barang melonjak karena ditentukan oleh perusahaan tersebut.

Menanggapi hal ini, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Wisnu Handoko mengungkap lokasi terjadinya monopoli tol laut.

"Sebagian besar terjadi monopoli tol laut di trayek Maluku, Papua, di daerah-daerah Timur lah," ujarnya di Gedung Kementerian Perhubungan, Jumat (01/11/2019).

Secara rinci, Wisnu menyebutkan beberapa daerah seperti Namlea, Saumlaki, Dobo, hingga Wasior. Hal ini karena arus pengiriman barang ke Timur sangat padat. Distribusi barang pokok dan penting ke daerah Timur yang ramai diakibatkan pembangunan yang belum merata.

Presiden sendiri meminta para menteri segera mengejar perusahaan swasta yang menguasai tol laut. Jokowi ingin keberadaan tol laut dinikmati masyarakat dan bisa menekan harga barang.

"Ini tolong dikejar dan diselesaikan. Saya enggak tahu apakah perlu intervensi dari Menteri BUMN untuk melakukan ini tapi paling tidak harus diberikan kompetisi, paling tidak ada kompetitornya," ucap Jokowi.