Kementerian BUMN Belum Berencana Panggil Pertamina Bahas Harga Avtur

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengaku belum ada rencana memanggil PT Pertamina (Persero) terkait dengan harga avtur. Di mana harga avtur sendiri saat ini dikeluhkan sebagai biang kerok mahalnya harga tiket pesawat di Indonesia.

"(Ada rencana pemanggilan?) Sampai saat ini belum ada," kata Staf Khusus Bidang Komunikasi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga, saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Selasa (26/11).

Arya menambahkan, sejauh ini Kementerian Perhubungan sendiri belum berkoordinasi dengan pihaknya untuk membahas mengenai persoalan harga avtur. Mengingat, Menteri BUMN sendiri saat ini masih berada di Korea Selatan.

"Belum koordinasi sama menteri perhubungan (Budi Karya Sumadi). Pak Menteri (Erick) masih di Korea Selatan. Setelah itu baru bisa lah ngomong," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berencana akan melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Kementerian BUMN, Pertamina dan Maskapai Penerbangan untuk membahas harga avtur yang dinilai menjadi faktor utama yang mempengaruhi harga tarif tiket pesawat.

Dia berharap, dalam waktu dekat bisa memberikan solusi bagi harga tiket pesawat melalui satu harga avtur yang lebih baik, mengingat pada angkutan Natal dan Tahun Baru nanti akan banyak masyarakat yang ingin bepergian dengan pesawat mengunjungi berbagai destinasi.

"Dalam waktu dekat ini kami ingin mengupayakan untuk memberikan memberikan solusi bagi harga tiket pesawat. Kami akan rapatkan dengan Kementerian BUMN, Pertamina dan stakeholder terkait untuk membahas soal avtur," kata Budi pada saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, di Senayan Jakarta, melalui keterangan resminya, Senin (25/11).

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

PT Pertamina (Persero) mengalami kelebihan produksi solar dan avtur. Akibat kelebihan produksi ini, rencananya Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut akan diekspor.

Direktur Keuangan Pertamina Pahala N Masury mengatakan, kelebihan pasokan ini terjadi sejak Mei 2019. Dengan demikian pada bulan itu juga, Indonesia sudah tidak perlu impor avtur dan solar.

"Dari BBM kita menghentikan impor solar dan impor avtur," kata Pahal, di Jakarta, Selasa (26/8/2019).

Pahala melanjutkan, agar avtur dan solar Pertamina yang berlebih tidak mengendap, ada rencana mengola bahan bakar tersebut untuk dijadikan produk turunan dari petrokimia.

‎"Sebenarnya dari sisi volume tidak terlalu besar. Sebenarnya avtur dan solar base-nya sama, sulit juga mengalihkan jenis produk yang sama. Solusinya mungkin kita bisa olah kembali," paparnya.

Pahala melanjutkan, produk turunan solar dan avtur dari pengolahan petrokimia rencananya akan diekspor. Hal ini sedang dijajaki oleh perusahaan energi plat merah tersebut.

"Jenis produk lain, kita jual, memang ini penjajakan, kita masih lihat realisasinya. Dari pada jadi persediaan, perlu kita lakukan ekspor," tandasnya.