Nelayan Beberkan Alasan Tak Mau Melaut ke Natuna

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan telah menugaskan Menteri Kelautan dan Perikanan KKP Edhy Prabowo untuk merelokasi nelayan pantai Utara ke perairan Natuna.

Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan mengatakan masih sedikit kapal nelayan di Indonesia yang mencari ikan di laut Natuna. Alasannya, perizinan tangkap ikan diperketat pemerintah sehingga membuat ruang gerak nelayan terbatas.

"Pemerintah memperketat perizinan untuk tangkap ikan di perairan Indonesia," kata Dani di Kantor KNTI, Pejaten, Jakarta Selatan, Kamis (9/1).

Dani menyebut konflik Indonesia dan China di Natuna harus jadi momentum memperbaiki diri. Kapal nelayan Indonesia 96 persen berkapasitas 10 GT. Sementara kapal besar jumlahnya hanya 1 persen dari 543.845 armada yang dimiliki Indonesia.

Akibatnya, nelayan Indonesia hanya memadati wilayah pesisir. Sementara wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) masih sepi.

Untuk itu, kata Dani, pemerintah harus mendorong nelayan besar bergeser ke wilayah penangkapan perairan ZEE. Ini sekaligus menjawab konflik horizontal antara nelayan tradisional dengan nelayan kapal besar di wilayah tangkap di bawah 12 mil.

"Kita mendorong mereka (kapal nelayan besar) di wilayah ZEE," ujarnya.

Tak hanya itu, dia melihat potensi peningkatan produksi perikanan lebih besar jika nelayan dengan kapasitas besar menangkap ikan di perairan Natuna.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) turut mendukung operasi pengamanan laut Natuna dengan mengerahkan 2 kapal patroli. Kapal tersebut, yaitu milik Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Uban KN Sarotama P112 dan kapal KN Kalimasada P115.

Hal ini guna memperketat pengawasan di laut Natuna setelah diklaim secara sepihak oleh China.

"Pengerahan tersebut berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh Komandan Guspurla Armada I Laksamana Pertama Didong di KRI Usman Harun 359 dimana Kemenhub dan instansi lain diminta untuk berpartisipasi dalam operasi Natuna,” ujar Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ahmad, mengutip keterangan pers, Kamis (9/1/2020).

Ahmad menjelaskan bahwa kapal KN. Sarotama-P.112 berangkat dari Pangkalan PLP Tanjung Uban pada hari Jumat (3/1) jam 14.30 WIB tujuan Natuna dalam rangka Pengawasan dan Pengamanan (Waspam) Keselamatan pelayaran dan Waspam Nataru dan tiba di Natuna tepatnya di selat Lampa hari Senin (5/1) pukul 03.10 WIB.

Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai kelas II Tanjung Uban Capt. Handry Sulfian mengatakan, KPLP selalu siap siaga untuk menegakan aturan di laut sesuai amanat UU No 17/2008 tentang Pelayaran sekaligus melakukan pengamanan laut.

Oleh karena itu, dengan masuknya kapal patroli Kemenhub di tim pengamanan perairan Natuna, merupakan bentuk tanggung jawab negara terhadap pengamanan laut Natuna.

Adapun, pengerahan kapal patroli ini guna membantu kapal-kapal TNI yang juga berjaga di perairan Natuna. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para nelayan di Kabupaten Natuna mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan yang telah dibangun di daerah itu.

"Urusan perikanan, ini sudah 4 tahun kita siapkan dan kita buatkan ini. Ada manfaat enggak sih," kata Jokowi saat bertemu nelayan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Natuna, Kepri, dikutip dari Antara, Rabu (8/1/2020). 

Jokowi menyebutkan dengan sarana yang tersedia di Natuna maka ikan hasil tangkapan nelayan dapat terjual semua. "Saya tadi tanya kalau nangkap ikan misalnya dapat 50 kilo jualnya kemana? Ke tengkulak? Artinya semua ikan, ada yang beli," kata Jokowi.

Ia mengatakan, pemerintah baik pusat maupun daerah ingin semua sumber daya laut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah akan mendukung semua upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

"Ini yang bakal didukung pemerintah. Ini kita sudah habis banyak loh, dan harus bermanfaat bagi bapak ibu dan saudara semuanya," katanya.

Ia menyebutkan kalau ada yang kurang di Natuna harus diperbaiki. "Jangan sampai bangunan yang saya lihat baik seperti ini tidak memberi manfaat kepada nelayan," kata Jokowi.