Akademisi Usul Ibu Kota Baru Dibangun di Lahan Bekas Tambang

Liputan6.com, Jakarta - Dosen Universitas Mulawarman Paulus Matius mengusulkan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur dilakukan di lahan bekas tambang. Hal tersebut agar keberlangsungan alam tetap terjaga.

"Hutan-hutan yang masih baik sebaiknya dialokasikan untuk hutan dan tidak dibuka. Jadi yang dijadikan perkotaan atau bangunan itu daerah yang sudah gundul seperti bekas tambang," ujarnya di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (11/2).

Paulus mengatakan, Kalimantan Timur memiliki 15.000 sampai 20.000 jenis tumbuhan di mana 4.000 di antaranya pohon-pohonan. Dari 4.000 tersebut, sekitar 1.333 merupakan jenis endemik.

"Artinya 1.333 hanya ada di Kalimantan tidak ada di wilayah lain pun di dunia. Kemudian, satwa liar ada ratusan jenis satwa liar. Dan menurut penelitian teman teman saya, 80 persen satwa liar di Kalimantan Timur berada di wilayah IKN," jelasnya.

Dia juga menyarankan, pemerintah melakukan inventarisir terhadap hutan-hutan yang akan terdampak oleh pembangunan ibu kota baru. Selain itu, pemerintah juga diharapkan melibatkan masyarakat lokal saat merancang pembangunan ibu kota.

"Saran saya pertama, sebelum dilakukan pembangunan inventarisir dulu hutan-hutan yang ada. Baik yang hutan, baik maupun hutan sekunder juga kawasan-kawasan yang sudah gundul. Juga inventarisir jenis keanekaragaman hayati yang ada disitu," jelasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

PT PLN (Persero) membangun sistem kelistrikan ibu kota negara baru Penajam Peser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur lebih baik. Bahkan PLN mengklaim di sana akan menjadi wilayah yang terbebas pemadaman listrik.

Direktur Bisnis Regional PLN Kalimantan dan Sulawesi Syamsul Huda mengatakan, ada beberapa ketentuan yang berbeda dalam melistriki ibu kota negara baru dengan kota lainnya. Seperti penyedian sumber listrik, minimal 39 persen dari kebutuhan ibu kota negara baru harus berasal dari pembangkit berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT).

‎"Ibu kota baru di sana belum ada apa-apa, tapi kami diajak kordinasi dengan Bappenas untuk menyiapkan kondisi kelistrikannya," kata Huda, di Jakarta, Sabtu (1/2/2020).

Menurut Huda, ‎sistem kelistrikan ibu kota negara baru juga harus lebih baik ketimbang kota lain. Sehingga, ibu kota negara baru bebas dari pemadaman listrik. Hal ini seperti yang diterapkan pada sistem kelistrikan di kawasan Istana Negara yang ada di Jakarta.

"Tidak boleh kabelnya semrawut seperti Jakarta, underground kabel. Kita sudah siapkan dalam RUPTL‎ (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik)," tuturnya.

Agar ibu kota negara baru bebas dari pemadaman listrik, PLN sudah memulai memperkuat sejumlah jaringan ‎sistem kelistrikan di Kalimantan. Upaya yang dilakukan yaitu dengan menyambung semua jaringan sistem kelistrikan yang ada di Kalimantan.

"Kalimantan akan terinterkoneksi namun sekarang baru dua, sistem Timur, Selatan dan Tengah. Untuk Kalimantan Barat masih sendiri, kami nanti hubungkan Kalimantan Selatan ke Kalimantan Barat, untuk Kalimantan utara masih isolated tapi nanti sistem Kalimantan jadi satu, sehingga lebih mudah dan handal bangun pembangkit juga tidak terpaku bangun dimana‎," paparnya.

Dengan sistem kelistrikan yang sudah terhubung, pasokan listrik berasal lebih dari satu sumber, sehingga jika terjadi satu gangguan akan dipasok dari sumber lain.

‎"Pemadaman penyebabnya ada dua, gangguan dan pengengerjaan, gimana cara salah satu terjadi bisa dimitigasi supaya tidak padam," tuturnya.