Bukan Kepala Daerah, Ibu Kota Baru Akan Dipimpin oleh Badan Otoritas

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Soeharso Manoarfa, mengatakan Ibu Kota Negara (IKN) akan masuk menjadi daerah istimewa. Nantinya, secara pengawasan akan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

“Di sana dalam diskusi kami itu tidak ada pemerintah daerah. Jadi, dikelola pemerintah pusat. Artinya yang mengawasi adalah DPR RI langsung, tidak ada DPR Provinsi, tidak ada DPRD Kabupaten/Kota,” ujar Suharso di ruang rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Selasa (4/2).

Soeharso menuturkan dengan tidak adanya pemerintahan daerah dan DPRD, nantinya ibu kota baru akan dipimpin oleh badan otoritas. Namun penunjukkan kepala badan otoritas itu akan tetap dibahas bersama DPR.

"Jadi cara menunjuk pimpinananya dikonsultasikan ke DPR," kata dia.

Adapun tahap pembangunan awal ibu kota baru akan mulai dilakukan pada 2021. Sedangkan untuk bangunan pendukung lainnya akan dibangun 2023.

“Pelabuhan, termasuk seluruh Senayan itu mungkin dipindahkan ke sana, jadi sudah mulai bisa pelantikan di 2024 itu di ibu kota baru,” tambahnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pembangunan ibu kota baru di Kabupaten Penajem Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, terus memancing minat investor asing. Kali ini Hongaria dikabarkan siap berinvestasi senilai USD 1 miliar pada proyek tersebut.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, ketertarikan tersebut telah disampaikan langsung oleh Perdana Menteri (PM) Hongaria, Viktor Orban.

"Baru ada usulan dari Hongaria. Besok kan Pak PM-nya ke sini, ke Yogya. Kemarin duta besarnya juga datang ke saya. Mereka ingin membentuk Hongary-Indonesia Investment Fund," ucap Basuki di Labuan Bajo, NTT, Selasa (21/1/2020).

Secara total, ia menyebut nilai total dana investasinya mencapai USD 1 miliar yang akan digunakan untuk membangun infrastruktur jalan hingga persampahan di ibu kota baru.

"Itu untuk infrastruktur, air, jalan, sanitasi, sampah. (Nilainya) USD 1 miliar," jelas Basuki.

Pemasukan dana itu juga dikatakannya telah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

"Saya sudah lapor Pak Presiden, saya juga udah lapor Pak Luhut. Signing-nya kalau Pak Presiden (Jokowi) sudah oke," pungkas Basuki. 

Presiden Jokowi menjamin dana untuk proyek pembangunan Ibu Kota baru di Kalimantan Timur tidak menggunakan skema pinjaman.

Menurut Jokowi, pembangunan Ibu Kota baru akan menggunakan skema kerja sama dan investasi dari berbagai pihak.

"Yang ditawarkan, tidak pinjaman, tidak ada government guarantee, semua kerja sama," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2020).

Selain tidak memakai pinjaman, Jokowi memastikan pemerintah juga tidak akan menggaji para dewan pengarah pembangunan Ibu Kota baru. Mereka adalah Putera Mahkota Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohamed bin Zayed, Chief Executive Officer dari Soft Bank Mobile Masayoshi Son, dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. 

Meski tidak akan diberikan gaji, Jokowi menjelaskan, mereka akan mendapatkan penghargaan tertinggi karena membangun sejarah baru, yaitu membantu pemindahan ibu kota.

"Enggak kuat menggaji Beliau, 1,4 triliun dolar AS bayangin saja," ungkap Jokowi.

Jokowi pun menjelaskan, alasan memilih tiga tokoh besar dari luar negeri untuk menjadi anggota dewan pengarah. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini beralasan, mereka memiliki repusati yang baik.

"Saya lihat beliau-beliau ini Sheikh Mohammed Zayed bin Al Nahyan, kedua Masayoshi Son, mereka punya reputsai baik di dunia internasional," ungkap Jokowi.