Sandiaga Uno Usulkan Paket Kebijakan Antivirus Corona

Sandiaga Uno mengatakan, perlambatan ekonomi sudah mulai muncul jauh sebelum Virus Corona hadir.

oleh Liputan6.com diperbarui 07 Mar 2020, 17:04 WIB
Diterbitkan 07 Mar 2020, 17:04 WIB
Sandiaga Uno Tinjau Relawan Penghitungan C1 di Tangerang Selatan
Pengusaha Sandiaga Uno.. (merdeka.com/Arie Basuki)

Liputan6.com, Jakarta Pengusaha sekaligus Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno menilai pemerintah sebaiknya mengeluarkan paket kebijakan ekonomi anti virus. Ini demi mengantisipasi dampak wabah Virus Corona atau Covid-19.

"Jadi saat ini masyarakat banyak berpikir, kita luncurkan paket kebijakan," ujar Sandi dalam satu diskusi di Jakarta, Sabtu (7/3/2020).

Dia mengatakan jika perlambatan ekonomi sudah mulai muncul jauh sebelum Virus Corona hadir. Kini, perlambatan ekonomi global makin terasa dampaknya setelah muncul virus asal Wuhan ini.

Seluruh dunia dikatakan melakukan relaksasi. Begitu juga Indonesia yang harus tetap menjaga pertumbuhan ekonomi agar tidak turun di bawah angka 5 persen.

Untuk itu, maka sebaiknya pemerintah memberikan kesempatan bagi para pelaku pasar mengamankan pasokan dan bahan pokok.

Dia turut mengusulkan pemerintah melakukan reformasi di sektor perdagangan. Salah satunya dalam proses impor bahan pangan, sebaiknya menggunakan sistem tarif ketimbang kuota impor seperti yang diterapkan saat ini.

Usulan ini lebih sederhana karena instrumennya dipegang pemerintah dan semua pemain bagus. Sebab caranya transparan, akuntabel dan responsible. "Harga naik, tarif kita adjust. Turun pun kita adjust," ujar dia.

Pengadaan barang dengan sistem tarif ini berkonsep ketahanan pangan. Landasannya, apapun dilakukan untuk bangsa dan negara.

 

Pembenahan Struktural

Politikus Partai Gerindra Sandiaga Uno. (Liputan6.com/Delvira Hutabarat)
Politikus Partai Gerindra Sandiaga Uno. (Liputan6.com/Delvira Hutabarat)

Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan harus jadi strategic dynamic dou. "Menurut saya ini saatnya, pembenahan struktural yang sudah lama ditunggu pelaku pasar," ujar Sandi.

Sebab, Sandi melanjutkan banyak pelaku usaha yang bisa sediakan barang tapi terganjal kuota yang dijatah. Usulan yang disampaikan HIPMI pun dianggap relevan dan mudah dijangkau.

Dia meyakini, jika langkah ini diambil pemerintah maka dampaknya akan terasa 3 sampai 5 tahun mendatang. "Jadi kebijakan yang harus diubah adalah kebijakan struktural," kata Sandi mengakhiri.

Selain reformasi tata niaga, yang masuk dalam paket kebijakan ini juga dengan melakukan efektivitas sistem produksi. Misalnya di pertanian dengan membuat lahan jadi mekanisasi dengan sentuhan teknologi. Sehingga yield dari komoditas meningkat.

"Di hulu kita perlu lakukan kebijakan efektivitas sistem produksi kita, pertanian kita gimana lahan ini lebih ke mekanisasi, lalu pendekatan teknologi sehingga yield dari komoditas meningkat," ujar dia.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya