HIPMI Sebut Perlu Regulasi Jelas untuk Tarik Sektor Swasta di IKN

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono mengusulkan tambahan anggaran senilai Rp 8,1 triliun untuk kelanjutan pembangunan IKN di 2025. 

Basuki menjelaskan, Otorita IKN saat ini sudah memiliki Rp 6,3 triliun di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Adapun tambahan suntikan dana diperlukan untuk mulai membangun infrastruktur di bidang yudikatif dan legislatif, plus sektor perumahan.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Anggawira mengatakan HIPMI melihat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) adalah proyek strategis yang membutuhkan komitmen besar, baik dari sisi pendanaan maupun pelaksanaan. 

"Namun, permintaan tambahan dana sebesar Rp 8,1 triliun ini perlu dikaji secara cermat, khususnya terkait prioritas dan dampak nyata bagi percepatan pembangunan,” kata Anggawira kepada Liputan6.com, Selasa (10/12/2024).

Anggawira menambahkan, transparansi penggunaan anggaran dan kejelasan tujuan dana tersebut menjadi sangat penting. Selain itu menurutnya, para pengusaha juga berharap pemerintah dapat memprioritaskan kolaborasi dengan sektor swasta untuk mengurangi beban pada APBN, sehingga tidak terlalu membebani anggaran negara.

Regulasi yang Jelas untuk Menarik Sektor Swasta

Adapun HIPMI menilai IKN Nusantara memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Menurut dia, dengan visi jangka panjang, IKN dapat membuka banyak peluang investasi bagi pengusaha swasta, terutama di sektor infrastruktur, teknologi, properti, dan energi hijau.

"Namun, untuk menarik lebih banyak pengusaha swasta, pemerintah perlu memastikan regulasi yang jelas, insentif yang menarik, dan pengelolaan risiko yang baik. Kepastian hukum dan stabilitas politik juga menjadi faktor kunci yang akan menentukan minat investor,” jelas Anggawira.

Anggawira menuturkan, HIPMI siap mendukung pemerintah dengan mendorong pengusaha muda untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan IKN, sambil memastikan investasi ini tidak hanya menguntungkan pengusaha besar tetapi juga memberdayakan UMKM lokal di sekitar IKN.

Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono mengusulkan tambahan anggaran senilai Rp 8,1 triliun untuk kelanjutan pembangunan IKN pada 2025.

Basuki mengatakan, Otorita IKN saat ini sudah memiliki Rp 6,3 triliun di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Adapun tambahan suntikan dana diperlukan untuk mulai membangun infrastruktur di bidang yudikatif dan legislatif, plus sektor perumahan.

"Karena perintahnya Pak Presiden untuk mulai melaksanakan yudikatif, legislatif, dan huniannya, kami sedang mengajukan tambahan ke Bappenas dan Menteri Keuangan Rp 8,1 triliun," ujar Basuki di Jakarta, Senin (9/12/2024).

Selaras, proses lelang pembangunan proyek yudikatif dan legislatif untuk lembaga hukum tertinggi dan perwakilan rakyat itu akan segera dimulai pada tahun depan.

"Kami sudah punya di LPSE (terpampang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik)," kata Basuki.

Pembangunan Lebih Lambat

Lebih lanjut, Pak Bas juga menangkis isu bahwa pembangunan IKN ke depan akan ada potensi perlambatan, akibat program strategis milik Prabowo.

Pernyataan itu ditimpali langsung oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti. Berdasarkan arahan Prabowo, ia menyebut pembangunan IKN akan terus dilanjutkan.

"Tetap melanjutkan kan. Pak Prabowo kan menyampaikan tetap melanjutkan ini ya kan. Ya kita tetap melaksanakan," ucap Diana.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) membocorkan kabar soal jadwal kunjungan perdana Prabowo ke IKN.

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengabarkan, pihaknya sudah mengirim surat kepada Sekretariat Kabinet (Setkab) untuk mengundang Prabowo ke IKN pada Desember 2024. Sayangnya, belum ada kabar lanjutan terkait itu.

"Kita sudah bersurat, tetapi kita masih menunggu koordinasinya kapan waktunya. Dalam waktu dekat, Desember, ini kami sudah usulkan. Kita menunggu dari Seskab," ujar Diana di Jakarta, Senin (9/12/2024).

Menimpali pernyataan itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono atau yang akrab disapa Pak Bas mengemukakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian PU soal rencana kunjungan perdana RI 1 ke proyek ibu kota baru.

"Kami dengan Menteri PU lagi berkoordinasi. Kalau enggak Desember, ya Januari (kemungkinan Prabowo melawat ke IKN)," kata Pak Bas.

Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan, Prabowo target untuk bisa mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.

ASN Ikut Pindah

Selain RI 1, para aparatur sipil negara (ASN) atau PNS di pemerintah pusat pun diproyeksikan bakal pindah ke ibu kota baru di waktu yang sama.

"Targetnya pak Prabowo, 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana. Selambatnya 17 Agustus 2029. Eksekutif, Legislatif sama Yudikatif, beserta seluruh ASN penunjangnya," ujar Dody beberapa waktu lalu.

Tak hanya pemerintahan, lembaga kehakiman hingga MPR/DPR juga akan turut berpindah secepatnya di IKN. "Kesiapan infrastruktur agar eksekutif, yudikatif, legislatif bisa secepatnya berkantor di IKN Nusantara," imbuh Dody.