Pemerintah Realokasikan Rp 62,3 Triliun APBN untuk Tangani Corona

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengungkapkan sejumlah besaran dana dari APBN untuk direaolasi guna tangani virus corona.

"Sampai dengan hari ini, kami sudah mengidentifikasi sekitar Rp 62,3 triliyun dari belanja kementerian lembaga yang akan bisa direalokasikan untuk prioritas seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden," ujar Sri Mulyani Usai Ratas pada Jumat (20/3/2020).

"Ini menyangkut, pertama perjalanan dinas, belanja barang non-operasional, honor-honor, dana yang diblocking serta output cadangan. kita masukkan kedalam kategori Rp 62,3 triliyun, dimana kementerian lembaga akan melakukan penyesuaian terhadap belanja mereka untuk membiayai 3 prioritas tadi. ini dari APBN kita belum masuk ke APBD ya," lanjut dia.

Menurut Pemaparan Sri Mulyani, adapun 3 prioritas yang dimaksud adalah, Pertama, mendukung kesehatan. Apa saja yang berpengaruh untuk bisa menangani kesehatan di pusat dan di daerah yang menyangkut covid-19 ataupun yang lainnya, termasuk fasilitas kesehatan seperti rumah sakit.

"Yang kedua adalah untuk memberikan perlindugan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang terbawah, dalam bentuk jaring pengaman sosial, yang mash terus kita develope. Yang ketiga, mendukung dunia usaha agar mereka tetap bisa melalui masa sulit ini, dan ini kami bekerjasama dengan OJK. yang kana melakukan relaksasi di dalam pembayaran cicilan," bebernya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta seluruh kementerian dan pemerintah daerah memangkas belanja APBN yang tidak prioritas.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan, pandemi virus Corona Covid-19 membuat pertumbuhan perekonomian dunia turun dari 3 persen jadi 1,5 persen. Tidak hanya itu, dia juga memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia juga akan tertekan.

"Pertumbuhan ekonomi negara kita yang semula 5 persen sampai 5,4 persen juga akan mengalami penurunan," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait Kebijakan Moneter dan Fiskal Menghadapi Dampak Ekonomi Pandemi Global Covid-19 melalui video teleconverence di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (20/3/2020).

Jokowi pun memerintahkan kepada seluruh pejabat pemerintahan untuk fokus ulang dan merealokasikan belanja APBN dan APBD di daerah-daerah. Realokasi anggaran difokuskan jadi tiga hal yaitu, bidang kesehatan, terutama pengendalian virus Corona, kedua social safety net serta memberikan insentif ekonomi untuk pelaku usaha atau UMKM agar mereka tetap kondusif.

"Saya perintahkan semua menteri, juga pemerintah daerah untuk memangkas rencana belanja APBN dan APBD yang tidak prioritas, banyak sekali ini yang tidak prioritas pangkas dulu. Anggaran perjalanan dinas, belanja rapat, pembelian barang yang tidak prioritas saya minta dipangkas," ungkap Jokowi.

Tidak hanya itu, program sosial safety net atau bantuan sosial kata Jokowi harus memberikan dampak untuk meningkatkan konsumsi, serta peningkatan daya beli masyarakat. Seluruh bantuan kata Mantan Gubernur DKI Jakarta harus segera diimpelemnetasikan.

"Ini program bantuan langsung ke masyarakat, baik itu program keluarga harapan, PKH, Kartu Indonesia Sehat KIS, kartu indeonsia pintar, kartu sembako, rastra semua segera diimplementasikan seawal mungkin," kata Jokowi.

Kemudian, dia juga mengatakan kartu prakerja harus segera di mulai. Hal tersebut kata dia untuk memberikan peningkatan.

"Untuk mengatasi hal yang berkaitan dengan PHK," ungkap Jokowi.

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka.com