Mal Wajib Siapkan Protokol Kesehatan Saat Buka 5 Juni

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom sekaligus Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah Redjalam, mendesak pihak pengelola mal di Jakarta untuk menetapkan protokol kesehatan saat membuka kembali kegiatan operasinya pada 5 Juni 2020.

"Protokol kesehatan harus ditetapkan ke semua, penjual dan pembeli atau pengunjung mal. Penjual harus mempersiapkan semua peralatan protokol kesehatan, demikian juga dengan pengunjung," ujar Piter kepada Liputan6.com, Rabu (27/5/2020).

Menurut dia, penerapan aturan tersebut akan lebih mudah diimplementasikan di pusat perbelanjaan daripada di pasar tradisional atau kaki lima. Sebab, ia percaya pengelola mal dapat lebih tegas melakukan pengawasan ketimbang para oknum yang ada di jalanan.

Berkaca pada situasi tersebut, Piter mengaku dilematis atas keputusan Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta yang mencabut aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 4 Juni 2020 mendatang.

Sebab menurutnya, keputusan untuk memperpanjang masa PSBB maupun menyudahinya bagai dua sisi mata pisau, sama-sama berisiko.

"Kalau dilaksanakan PSBB tanpa kejelasan sampai kapan, perekonomian bisa mati. Masyarakat juga yang akan jadi korbannya, terkena PHK dan sebagainya. Di sisi lain, melonggarkan apalagi mencabut PSBB juga ada risiko penyebaran wabah," tuturnya.

Oleh karenanya, ia pun meminta kepada semua pihak untuk disiplin dalam menyikapi situasi new normal nanti. Dia berharap kedisiplinan tersebut dapat memperbaiki kondisi ekonomi nasional pasca masa pandemi virus corona.

"Kata kuncinya Ada di disiplin masyarakat. PSBB tanpa kedisiplinan sama saja bohong. Sementara pelonggaran PSBB yang diikuti kedisiplinan bisa jadi akan menahan penularan," imbuh Piter.

Sejumlah mal di DKI Jakarta rencananya akan kembali beroperasi mulai 5 Juni 2020 mendatang, menyesuaikan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di ibu kota yang akan selesai 4 Juni.

Menanggapi hal itu Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Oke Nurwan, mengatakan Kementerian Perdagangan belum ada aturan khusus untuk pengoperasian mal yang nanti akan dibuka tersebut.

“Masih dalam proses pembahasan dengan Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko),” kata Oke kepada Liputan6.com, Selasa (26/5/2020).

Kemudian saat ditanya lebih lanjut, kapan proses pembahasan dengan Kementerian terkait itu, ia menjawab masih belum bisa dipastikan karena masih dalam tahap proses. Melainkan pihaknya perlu berkoordiasi kembali dengan Kemenko.

Lanjut Oke, ia mengungkapkan belum ada arahan yang jelas dari Menteri Perdagangan Agus Suparmanto terkait bagaimana langkah dari Kementerian Perdagangan menanggapi pembukaan mal 5 Juni mendatang itu.

Namun yang pasti Kementerian Perdagangan akan mengikuti arahan dari Kementerian dan Lembaga yang terkait, demi mendukung dan menggerakkan kembali ekonomi menuju fase New Normal.

“Ya tergantung arahan, secara prinsip saat ini kita perlu untuk segera menggerakan ekonomi tapi kesehatan juga tidak ditinggalkan. Semua tergantung dari kondisi kedaruratan kesehatan masing-masing daerah, sejauh mana tingkat kedisiplinan atau kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan,” pungkasnya.   

Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta Ellen Hidayat, mengatakan bahwa mal diseluruh wilayah DKI Jakarta akan buka pada 5 Juni 2020.

“Rencana mal di buka mulai tanggal 5 Juni,” kata Ellen kepada Liputan6.com, Sabtu (23/5/2020).

Padahal beberapa waktu yang lalu, Ellen mengungkapkan bahwa pihaknya sempat melihat infografis berjudul Pemulihan Ekonomi yang akan dilakukan Pemerintah Indonesia secara bertahap. Salah satunya ditulis jika mal akan dibuka pada fase 2 yaitu pada 8 Juni 2020.

Tentu Ellen menanggapi positif hal tersebut, maka APPBI akan mengikuti arahan dari Pemerintah dan Gubernur DKI mengenai tanggal yang dipilih untuk mulai beroperasinya pusat belanja di DKI.

Namun, ketika ditanya lebih lanjut terkait detail mal mana saja yang akan dibuka, Ellen mengatakan pihaknya masih melakukan pendataan.