Jokowi Wanti-Wanti Bahaya Predatory Pricing: Bisa Membunuh

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Indonesia bukan bangsa yang menganut proteksionisme, namun Indonesia juga tidak akan menjadi korban dari praktik perdagangan dunia yang tidak adil.

“Saya juga tegaskan kita juga bukan bangsa yang menyukai proteksionisme, tidak, karena sejarah membuktikan kalau proteksionisme itu justru merugikan,” kata Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional XVII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Tahun 2021, dari Istana Kepresidenan Bogor, dikutip dari Antara, Jumat (5/3/2021)..

Indonesia, kata Presiden Jokowi, menganut keterbukaan ekonomi dan kerja sama. Dia meminta para pengusaha untuk memanfaatkan secara optimal potensi dalam negeri yang memiliki potensi pasar hingga 270 juta orang.

Di sisi lain Presiden Jokowi mengingatkan kepada siapapun untuk tidak menciptakan praktik perdagangan yang tak adil. Apalagi jika praktik perdagangan itu membunuh kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Presiden Jokowi meminta jajaran menteri di sektor ekonomi untuk memagari UMKM agar tidak menjadi korban permainan harga (predatory pricing).

“Sekarang ini banyak praktik predatory pricing. Hati-hati dengan ini bisa membunuh yang kecil-kecil. Berkali-kali saya sampaikan juga ke Pak Menteri, khususnya Mendag agar ini dipagari,” ujarnya.

Kepala Negara mengajak masyarakat untuk mencintai dan bangga terhadap produk dalam negeri. Sebaliknya, pelaku usaha dalam negeri juga harus membenahi diri. Produsen dalam negeri harus menciptakan produk dengan harga kompetitif, berkualitas, memiliki kemasan yang baik dan sesuai dengan permintaan pasar saat ini.

“Untuk menuju loyalitas dari konsumen kita, produk-produk dalam negeri, ya memang ada syarat-syaratnya, harganya kompetitif, kualitasnya baik. Ini dari sisi produsen. Harus terus memperbaiki kualitasnya, kemasannya, memperbaiki desainnya, agar ikuti tren,” jelas Presiden Jokowi.   

**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, mengatakan akan perdagangan adil baik untuk pasar offline maupun online. Salah satunya adalah mengatasi persoalan predatory pricing yang merusak harga di pasar.

Dijelaskan Lutfi, predatory pricing adalah aktivitas yang menghancurkan kompetisi dengan merusak harga. Ketertiban perdagangan itu bisa terjadi salah satunya dengan memastikan tidak ada pembeli atau pedagang yang curang.

"Predatory pricing, yaitu harga yang diciptakan untuk menghancurkan kompetisi. Kemudian ketika kompetisi rusak, baru harga dinaikkan sesuai yang diinginkan," jelas Lutfi dalam konferensi pers Pembukaan Rapat Kerja Kemendag 2021 pada Kamis (4/3/2021).

Ia menegaskan, siapa pun yang ingin melakukan kegiatan perdagangan di Indonesia baik itu penjual atau pembeli, harus mengikuti aturan yang ada. "Kemendag adalah wasit dan regulatornya. Kita akan jamin pasar ini adalah pasar yang adil, menciptakan perdagangan yang bermanfaat untuk penjual dan pembeli," sambungnya.

Sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan amanat Undang-Undang, Lutfi menegaskan Kemendag akan menciptakan kondisi perdagangan yang adil sesuai azas-azas perdagangan yang menguntungkan bagi penjual dan pembeli. Oleh sebab itu, ia memastikan pasar Indonesia baik offline maupun online akan berjalan tertib dengan memastikan tidak ada praktik-praktik curang.

"Kemendag karena memang diamanatkan UU, akan membereskan hal tersebut. Kita akan bicarakan dalam waktu tidak terlalu lama. Kita akan mengatur, memastikan pasar Indonesia adalah pasar yang seimbang, jujur, adil, dan bisa memberikan manfaat," kata Lutfi.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan membentuk Dewan Penunjang Ekspor untuk mengembangkan produk-produk nasional, termasuk soal ekspor. Kehadiran dewan ini sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Indonesia memiliki badan penunjang ekspor tersendiri.

Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, mengatakan Dewan Penunjang Ekspor ini nanti akan dikembangkan dari Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional yang sudah ada di dalam Kemendag.

"Kita sudah ada Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional, yang kita bisa kembangkan untuk menjadi Dewan Penunjang Ekspor tersebut sebagai badan yang bisa mempelajari pasar-pasar tertentu," kata Lutfi dalam konferensi pers Pembukaan Rapat Kerja Kemendag 2021 pada Kamis (4/3/2021).

Perihal cara kerja Dewan Penunjang Ekspor ini akan menjadi bagian dari rapat kerja Kemendag. Menurut Lutfi, Kemendag akan berusaha agar dewan ini segera bisa bekerja.

Untuk saat ini, dewan tersebut disiapkan untuk menggarap dua industri besar di Indonesia yaitu Indonesia islamic fashion dan industri halal.

"Ini dua pasar besar, kalau kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, bukan hal mustahil kita bisa menguasai pasar regional bahkan mendunia. Ini akan jadi penopang Dewan Penunjang Ekspor di bawah Kemedag, yang mungkin nanti kita akan cari bentuknya bersama dengan Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional," jelas Lutfi.

Untuk saat ini, rencananya Dewan Penunjang Ekspor nanti akan mengumpulkan para desainer busana muslim terbaik di Indonesia. Kemudian di bawah pengarahannya, akan menciptakan barang-barang produksi Indonesia yang bermutu tinggi dan disukai masyarakat.

"Yang akhirnya nanti menciptakan pelanggan-pelanggan loyal. Jadi membeli barang Indonesia, itu cinta indonesia dan loyalitas terhadap bangsa," tutur Lutfi.