Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memiliki strategi agar saham-saham infrastruktur dan jasa kontruksi ke depan tetap dilirik oleh investor. Salah satu caranya yakni memberikan dukungan ke beberapa sektor yang memiliki keterkaitan cukup luas.
Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu), Deni Ridwan menjelaskan, berdasarkan pengalaman baik di Indonesia maupun di luar negeri, dalam kondisi krisis, pemerintah memberi dukungan ke beberapa sektor yang punya keterkaitan cukup luas. Utamanya sektor-sektor memiliki keterkaitan dengan infrastruktur.
Baca Juga
"Jadi semacam lokomotif, kalau sektor ini bertambah maka akan banyak yang lain ikut terdorong dan industri padat modal," kata dia dalam diskusi Peran Investor Lokal dalam Rangka Pendalaman Finansial Instrumen Saham & Surat Berharga, secara virtual, Rabu (10/3/2021).
Advertisement
Deni menyebut infrastruktur merupakan industri yang turunannya luas mulai dari dari sisi Sumber Daya Alam (SDA), manufaktur, hingga padat karya. Sebab, itu pemerintah tetap mendukung dan mendorong sektor tersebut dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.
"Jadi saya pikir ke depan pemerintah tidak hanya Indonesia, tapi juga luar negeri untuk mendorong supaya proyek-proyek infrastruktur ini tetap berjalan dalam rangka untuk dorong pemulihan ekonomi," jelasnya.
Dia menambahkan, industri lain yang juga padat karya dan punya keterkaitan sangat banyak adalah sektor otomotif. Atas dasar itu, pemerintah akhirnya memberikan pembebasan pajak PPnBM mencapai 100 persen secara bertahap untuk masyarakat yang mau beli mobil baru.
"Makanya kemaren pemerintah beri insentif di industri otomotif dalam rangka perusahaan yang tergantung dari industri ini bisa pulih dari ekonomi yang tertekan. Harapannya di 2021 kita berikan insentif ke sektor stategis tadi jadi bisa lebih baik," tukasnya.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
LPI Bisa Selamatkan Infrastruktur yang Terancam Mangkrak Gara-Gara Covid-19
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku optimis dengan dibentuknya Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) yang disebut sebagai Sovereign Wealth Funds, bisa mempercepat pembangunan infrastruktur tepat waktu.
“Dengan kondisi saat ini sejumlah proyek strategis nasional terancam tertunda akibat situasi pandemi, maka dengan itulah yang menjadi alasan urgensi pembentukan INA butuh pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur yang tepat waktu,” kata Menhub Budi, dalam webinar Peluang Pendanaan SWF Untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Transportasi di Indonesia, Rabu (3/3/2021).
Sedangkan kapasitas manajerial pemerintah dan BUMN yang terbatas pasca pandemi covid-19 sehingga diperlukan sumber pembiayaan alternatif untuk mengurangi ketergantungan kita pada dana jangka pendek.
“Sehingga dapat saya katakan bahwa INA suatu bentuk inovasi extra ordinary yang menjadi kreativitas presiden Menteri Keuangan dan menteri BUMN,” ujarnya.
Jelas Menhub, diketahui bersama bahwa pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas bagi pemerintah seperti rencana jangka panjang 2020-2024. Pentingnya ketersediaan dana melalui INA ini akan memberikan suatu kegiatan-kegiatan itu menjadi lebih penting.
Maka Kementerian Perhubungan akan mengusulkan proyek-proyek di sektor transportasi, seperti proyek pelabuhan digelonggong Sulawesi Selatan, pelabuhan di Palembang yang saat ini sedang di kembangkan, kemudian ada bandara Singkawang, bandara-bandara di Papua dan lainnya.
Advertisement