Volvo PHK 800 Karyawan Imbas Dampak Tarif Impor Trump

Liputan6.com, Jakarta Produsen mobil Volvo Group berencana melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 800 pekerja di tiga fasilitas produksinya di AS selama tiga bulan ke depan.

Mengutip Channel News Asia, Selasa (22/4/2025) PHK terjadi di Volvo imbas ketidakpastian pasar dan kekhawatiran permintaan dalam menghadapi kebijakan tarif impor baru Presiden AS Donald Trump.

Volvo Group cabang Amerika Utara mengatakan dalam keterangannya bahwa perusahaan telah memberi tahu karyawan terkait rencana memberhentikan 550 hingga 800 karyawan di pabriknya Mack Trucks di Macungie, Pennsylvania, dan dua fasilitas Volvo Group di Dublin, Virginia, dan Hagerstown, Maryland.

Diketahui, Volvo Group sejauh ini mempekerjakan hampir 20.000 orang di Amerika Utara, menurut situs webnya.

Terguncang Imbas Tarif Impor Trump

Pemutusan hubungan kerja (PHK) Volvo Group merupakan respons terbaru dari industri mobil dan truk yang terguncang oleh tarif yang ditetapkan Trump untuk suku cadang tertentu, yang diperkirakan akan meningkatkan biaya produksi kendaraan.

"Pesanan truk tugas berat terus terpengaruh secara negatif oleh ketidakpastian pasar tentang tarif angkutan dan permintaan, kemungkinan perubahan peraturan, dan dampak tarif impor," kata juru bicara Volvo Group Amerika Utara dalam pernyataannya melalui sebuah pesan email.

"Kami menyesal harus mengambil tindakan ini, tetapi kami perlu menyesuaikan produksi dengan berkurangnya permintaan untuk kendaraan kami,” tuturnya.

Diwartakan sebelumnya, kebijakan tarif resiprokal oleh oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dinilai membawa dampak serius bagi perekonomian dunia, termasuk Indonesia sebesar 32 persen. Khususnya industri padat karya termasuk di Sukabumi, Jawa Barat.

Ketua Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP TSK SPSI) Kabupaten Sukabumi, Mochamad Popon menyatakan kekhawatirannya terhadap kebijakan tersebut akan berdampak langsung pada para buruh.

Dia menjelaskan, bahwa penurunan volume ekspor ke Amerika Serikat akan berimbas pada turunnya produksi di dalam negeri dan berpotensi terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal.

“Garmen dan alas kaki merupakan sektor kedua dan ketiga terbesar dalam neraca perdagangan antara Indonesia dan Amerika, dengan nilai perdagangan mencapai sekitar 9 miliar dolar AS dalam beberapa bulan terakhir. Jika ekspor menurun, maka produksi juga menurun, dan itu bisa berdampak pada pengurangan tenaga kerja,” kata Popon dalam keterangannya, dikutip Selasa (22/4/2025).

Menanggapi situasi ini, pihaknya Kabupaten Sukabumi mendesak pemerintah untuk segera melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat serta mempercepat penyelesaian perjanjian perdagangan CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) dengan negara-negara lain di luar tujuan ekspor tradisional seperti Eropa dan AS.

“Diversifikasi pasar ekspor sangat penting agar kita tidak bergantung pada pasar tertentu, terlebih dalam situasi ketidakpastian global seperti sekarang,” ungkapnya.

Selain itu, SP TSK SPSI juga meminta pemerintah untuk segera menghapus hambatan investasi yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi serta merumuskan rencana darurat perlindungan sosial bagi buruh sektor padat karya. “Dengan nilai tukar rupiah yang kian melemah hingga menyentuh angka Rp17.000 per dolar AS, harga kebutuhan pokok dipastikan meningkat, yang pada akhirnya menurunkan daya beli buruh. Pemerintah harus siap menghadapi dampak sosial dan ekonomi ini,” jelasnya.

Terkait hubungan industrial di tingkat perusahaan, pihaknya juga mengimbau kepada para pengusaha, khususnya di sektor padat karya di Kabupaten Sukabumi untuk menghindari PHK dan lebih mengedepankan dialog sosial. “Kami meminta agar pengusaha mengoptimalkan komunikasi dengan serikat pekerja di tiap perusahaan untuk menyusun langkah-langkah strategis bersama. SP TSK SPSI siap menjadi mitra dan membuka ruang dialog demi mencari solusi terbaik,” jelasnya.

Ia berharap, dengan membangun dialog sosial yang kuat bersama antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah, dampak kebijakan tarif Trump ini dapat dikurangi. “Kami berharap dengan membangun sosial dialog yang efektif, kebijakan tarif Trump sebesar 32 persen, khususnya untuk sektor padat karya terutama garmen dan alas kaki yang ada anggota SP TSK SPSI-nya di Kabupaten Sukabumi, bisa diminimalisir resikonya sekecil mungkin,” ungkapnya.