Pagu Anggaran Perhubungan Darat Dipangkas Rp 1,9 Triliun di 2021

Pada Mei 2021 Perhubungan Darat mendapat tambahan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 298 miliar.

oleh Tira Santia diperbarui 08 Jun 2021, 13:10 WIB
Diterbitkan 08 Jun 2021, 13:10 WIB
20150710-Cegah Laka Lantas, Dirjen Perhubungan Darat Sidak Angkutan Mudik di Terminal Pulogadung-Jakarta 5
Ilustrasi bus AKAP | Via: Liputan6.com/Herman Zakharia

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (kemenhub) Budi Setiyadi mengatakan, pagu anggaran 2021 Perhubungan Darat mengalami penurunan menjadi Rp 5,6 triliun. Semula anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 7,64 triliun.

“Di tahun anggaran 2021 pagu alokasi Perhubungan Darat semula adalah Rp 7,64 triliun kemudian di-refocusing menjadi Rp 5,6 triliun atau turun sebesar Rp 1,9 triliun,” kata Budi Setiyadi dalam RDP dengan Komisi V DPR RI, Selasa (8/6/2021).

Pada Mei 2021 Perhubungan Darat mendapat tambahan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 298 miliar, sehingga pagu alokasi perhubungan menjadi Rp 5,9 triliun.

Sementara untuk realisasi anggaran, perhubungan darat pada tanggal tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar 25,79 persen atau lebih kecil 0,36 persen dari target 26 persen.

“Hal ini dikarenakan adanya penambahan anggaran PEN sebesar Rp 298 miliar yang saat ini masih memasuki tahap pelelangan serta pergeseran pencarian SPM menjadi awal Juni 2021,” ujarnya.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Program Padat Karya

Lebih lanjut, Budi membahas terkait program pendukung Padat Karya. Dimana Perhubungan darat melaksanakan program padat karya tahun 2021 dengan pagu kegiatan sebesar Rp 2,8 triliun dengan jumlah target tenaga kerja sebesar 15.243 orang dan besaran upah Rp 55 miliar.

Menurutnya, jumlah ini merupakan akumulasi anggaran kegiatan pendukung Padat Karya ditambah dengan kegiatan pendukung padat karya dari anggaran tambahan PEN.

Sehingga realisasi kegiatan per 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp 786,6 miliar atau 27 persen dengan relaksasi jumlah tenaga kerja sebesar 4.200 orang dan biaya upah sebesar Rp 11,1 miliar.

“Kegiatan program pendukung padat karya ini kami laksanakan dengan sebaran kegiatan di 33 provinsi, 341 kabupaten kota, dan 631 Desa,” ujarnya.

Adapun hingga 31 Mei 2021 Perhubungan darat telah melaksanakan beberapa kegiatan pendukung padat karya tersebut di 31 provinsi dan 151 kabupaten/kota dan 252 Desa.

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya