Pengusaha Tol Mohon Pemerintah Percepat Stimulus Bantuan Covid-19

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) berharap, pemerintah bisa segera mempercepat realisasi stimulus untuk Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) guna menghadapi wabah pandemi Covid-19 yang semakin buas.

Sekretaris Jenderal ATI Kris Ade Sudiyono mengatakan, saat ini ada beberapa dana talangan Badan Usaha Jalan Tol yang masih terhambat. Seperti dana talangan tanah, lalu stimulus terkait Badan Layanan Umum (BLU) khusus pembebasan lahan.

"Kami juga mengharapkan regulasinya bisa segera diimplementasikan. Karena itu adalah nafas-nafas segar yang kami butuhkan supaya kami secara konsisten ikut di aspek pembangunan maupun aspek operasionalisasinya," ujarnya, Jumat (9/7/2021).

Kris melaporkan, Badan Usaha Jalan Tol dan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebelumnya telah bersepakat bahwa pengusaha tol adalah badan usaha yang terdampak oleh pandemi ini. Terutama dengan adanya kebijakan pemerintah seperti PPKM Darurat.

"Untuk mengatasi itu, kita asosiasi dan pemerintah berdiskusi untuk meminta stimulus. Alhamdulillah kebijakannya Kepmen PUPR sudah menerbitkan aturan stimulus untum badan usaha jalan tol terdampak covid," ungkapnya.

Menurut dia, stimulus itu bukan berbentuk bantuan uang tunai. BUJT disebutnya memohon agar pemerintah bisa segera mencairkan uang-uang milik perusahaan yang tertahan.

"Kayak dana talangan tanah itu uang BUJT, mohon dikembalikan cepat sehingga nafas segarnya nanti bisa pulih kembali. Lalu stimulus BLU tanah jalan tol, bisa diatur kebijakannya sampai 2024," pintanya.

Seluruh kewenangan itu dikatakannya berada di bawah Kementerian PUPR. Oleh karenanya, Kris meminta agar pencairan stimulus terhadap badan usaha jalan tol benar-benar bisa segera dipercepat.

"Mohon suarakan bahwa kami menunggu realisasi stimulus Covid-19 dari pemerintah, implementasinya mohon dipercepat. Jadi bukan cuman kebijakannya, tapi implementasinya dipercepat," tandasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat atau PPKM Darurat di Jawa dan pengetatan PPKM mikro di luar Jawa turut berdampak pada volume lalu lintas jalan tol.

Anggota Pengurus Bidang Kebijakan Pengembangan Transaksi Tol Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI), Fitri Wiyanti, mengatakan jika volume lalu lintas tol mulai menurun sejak hari pertama PPKM Darurat.

"Secara keseluruhan data kita lihat dari tanggal 3 Juli sampai kemarin terdapat penurunan volume lalu lintas dari 30-40 persen, dan ada beberapa yang alami sampai 70 persen, karena beberapa lokasi dilakukan penyekatan," jelasnya dalam sesi teleconference, Jumat (8/7/2021).

Fitri menyampaikan, penurunan volume lalu lintas jalan tol ini wajar terjadi lantaran adanya penyekatan total pada beberapa ruas tol, tutup akses jalan, hingga skrining pemeriksaan kelengkapan dokumen untuk tiap penyintas.

Sekretaris Jenderal ATI Kris Ade Sudiyono menambahkan, penurunan lalu lintas jalan tol memang sudah terasa sejak awal pandemi Covid-19 pada 2020 lalu

"Selama pandemi memang kita longsor dibanding sebelum pandemi. Rata-rata tahun 2020 kita bukukan rekor (penurunan) 20-30 persen dibanding performa 2019," ujarnya.

Lalu lintas tol sebenarnya sempat membaik pada periode awal 2021 kerja laju penularan Covid-19 bisa teratasi. Meskipun secara posisi belum kembali seperti sebelum pandemi, namun telah menunjukan tren positif.

"Ketika ada kebijakan saat ini seperti PPKM Darurat dan mikro, kembali lagi nature lalu lintas tol kita turun dengan segala pembatasan terjadi," ungkap Kris.

Namun demikian, Kris menyatakan, situasi ini justru merupakan bentuk kontribusi anggota jalan tol untuk sama-sama mencegah penularan Covid-19 semakin berkembang di masyarakat.

"Konsekuensinya memang lalu lintas turun, biaya operasi naik, tapi kami tetap jadi bagian dari anak bangsa. Mudah-mudahan dengan berbagai ikhtiar ini penyebaran Covid-19 bisa dikendalikan," tuturnya.