Jokowi Sebut Kucuran PMN ke BUMN Sakit Terlalu Enak, Pengamat Bilang Batasi Saja

Liputan6.com, Jakarta Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Herry Gunawan menilai pemerintah lebih baik membatasi pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada perusahaan BUMN.

Ini merespons penyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menilai pemberian PMN kepada BUMN sakit terlalu mengenakkan.

Untuk itu, Herry mengatakan PMN sebaiknya hanya diberikan kepada BUMN yang menggarap proyek strategis dan sektor strategis saja.

"Misalnya di sektor perumahan karena tidak strategis. Apalagi untuk program perumahan ini pemerintah sudah banyak beri subsidi, termasuk alokasi anggaran di APBN," kata dia kepada merdeka.com, Rabu (20/10/2021).

Jangan sampai PMN justru jadi candu bagi BUMN. Karena jika disuntikan terus, ketika BUMN punya masalah keuangan seolah-olah PMN menjadi strategi keluar.

Padahal masalah keuangan itu terjadi karena pengelolaan yang tidak baik. "Ini bahaya. Rawan menimbulkan moral hazard," imbuh dia.

Kalaupun ada BUMN bermasalah gara-gara tidak dapat PMN maka dia menyarankan agar sebaiknya ditutup. Apalagi jika sektor BUMN-nya tidak strategis.

"Karena jangan sampai jadi beban, karena amanatnya mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bukan sekadar bisnis," katanya.

Herry sendiri memahami, PMN sangat dilematis. Satu sisi menjadi beban anggaran, tapi di lain sisi BUMN juga memiliki fungsi sosial dengan menjalankan program pemerintah. Meskipun kadang-kadang tidak ekonomis atau memberatkan.

"Tapi yang pasti, walaupun BUMN menggunakan PMN, namun produk dan jasa yang dijual ke publik pada umumnya sesuai harga pasar. Tentu saja kecuali sebagian listrik dan bbm jenis premium. Sehingga relatif kecil memberikan manfaat bagi masyarakat," pungkas dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com