PDIP Siaga I Jelang Kongres 2025, Kursi Megawati Digoyang?

Jokowi: Izin Investasi di Birokrasi dan BUMN Kita Itu Ruwet

Presiden RI Joko WIdodo (Jokowi) mengungkapkan ada banyak investasi yang ingin masuk ke PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero)

oleh Natasha Khairunisa Amani diperbarui 20 Nov 2021, 14:34 WIB

Diterbitkan 20 Nov 2021, 14:30 WIB

Presiden Jokowi memberikan arahan ke Direksi dan Komisaris Pertamina, serta PLN (dok: Muchlis Jr - Biro Pers)

Liputan6.com, Jakarta Presiden RI Joko WIdodo (Jokowi) mengungkapkan ada banyak investasi yang ingin masuk ke PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero). Tetapi, ada sejumlah kendala untuk masuknya investasi ke perusahaan-perusahaan BUMN tersebut.

Hal itu ia sampaikan dalam pengarahan kepada komisaris dan direksi PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) di Istana Kepresidenan, Selasa (16/11/2021).

"Berkaitan dengan investasi, saya melihat sebetulnya investasi yang ingin masuk ke Pertamina, ke PLN ini ngantre dan banyak sekali. Tapi ruwetnya itu ada di birokrasi kita dan juga ada di BUMN kita sendiri," ungkap Jokowi, dikutip dari video postingan laman Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (20/11/2021).

Pertemuan tersebut, juga dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Komisaris Utara Pertamina Basuki Tjahaja Purnama, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dan Komisaris Utama PLN Amien Sunaryadi.

"Terus saat saya ke lapangan kadang-kadang ingin marah untuk sesuatu yang saya tahu gampang tapi kok sulit dilakukan, kok gak jalan-jalan. Posisi-posisi ini yang harus terus diperbaiki dengan profesionalisme yang bapak-ibu miliki," ujarnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Penugasan

Presiden Jokowi memberikan arahan ke Direksi dan Komisaris Pertamina, serta PLN (dok: Muchlis Jr - Biro Pers)

Jokowi selanjutnya menegaskan setiap penugasan harus dihitung konsekuensinya, baik bagi PLN terkait tarif listrik maupun Pertamina, terkait harga premium dan elpiji.

"Itu harus disampaikan secara transparan dan terbuka, blak-blakan dengan angka-angka, dengan kalkulasi, dengan hitung-hitungan. Tapi yang logis, Karena penugasan, mikirnya gak dicek, gak dikontrol. Itu nanti kalau mau ke sekuritisasi akan ketahuan, harganya kemahalan, sulit untuk disekuritisasi karena mentang-mentang ada penugasan, terus numpang. Ini yang harus kita hindari. Kalau kebangetan akan saya lakukan tindakan," lanjut Jokowi.

"Artinya, PLN, Pertamina, harus menjaga tata kelola dari setiap penugasan yang ada," tambahnya.

Lanjutkan Membaca ↓