Dilema Pemerintah Konversi Kompor LPG ke Induksi

Liputan6.com, Jakarta Dalam rangka mengurangi emisi karbon, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyiapkan program konversi kompor gas LPG ke kompor induksi. Program ini tak hanya bisa mengurangi emisi karbon, melainkan mengurangi impor gas LPG.

"Ini kan emisinya lumayan untuk bisa dikurangi, bisa juga mengurangi impor juga dan at the end itu energi listrik semuanya," kata Dirjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, Rida Mulyana dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (18/1).

Keberadaan pos pengaduan yang dibuat pemerintah terkait layanan subsidi listrik digunakan untuk mengetahui kebutuhan program konversi kompor induksi. Hanya saja, rencana tersebut saat ini masih dibahas bersama Wakil Presiden Maruf Amin melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

"Sekarang itu dibahas sama TNP2K dan PMK (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)," kata dia.

Hal yang masih menjadi pertimbangan Pemerintah terkait daya listrik yang digunakan untuk menggunakan kompor induksi. Saat ini belum ditemukan teknologi kompor induksi dengan daya yang relatif rendah. Sehingga penggunaannya di masyarakat bisa lebih diterima.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebab saat ini, orang yang menggunakan kompor induksi tidak mungkin tegangan listrik di rumahnya hanya 450 VA. Sementara menaikkan daya listrik yang digunakan masyarakat juga bukan pilihan tanpa menghilangkan masalah.

"Tapi level yang sama 450 VA nah ini kesiapan teknologi, atau yang tadinya subsidi mau enggak naik 1.300 VA," kata dia.

Tagihan listriknya bisa membengkak dan bisa kehilangan kesempatan mendapatkan subsidi dari pemerintah. Sementara jumlah pelanggan listrik kategori 450 VA dan 900 VA mendominasi pelanggan listrik secara keseluruhan.

"Puluhan juta pelanggan loh. Di sisi lain teknologinya belum maju," kata dia mengakhiri.