Jokowi: IKN Nusantara, Sebuah Kota yang Tidak Bisa Dimiliki Jakarta

Pemerintah sudah menyiapkan gambaran besar soal ibu kota negara baru yang berada di atas kapasitas Jakarta.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 01 Mar 2022, 15:20 WIB
Diterbitkan 01 Mar 2022, 15:20 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan angan-angan besarnya dalam proses pemindahan ibu kota baru ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Suasana kawasan Monumen Nasional (Monas) yang ditutup, Jakarta, Minggu (15/3/2020).Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan angan-angan besarnya dalam proses pemindahan ibu kota baru ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)
Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan angan-angan besarnya dalam proses pemindahan ibu kota baru ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. 
 
Menurutnya, pemerintah sudah menyiapkan gambaran besar soal kota modern tersebut. Jika sudah terlaksana, pemerintah bakal punya ibu kota negara baru yang berada di atas kapasitas Jakarta. 
 
"(IKN Nusantara) sebuah kota yang tidak bisa dimiliki Jakarta," ujar Jokowi dalam rapat pimpinan TNI-Polri 2022, Selasa (1/3/2022).
 
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun lantas memberi gambaran, sekitar 70 persen wilayah ibu kota baru merupakan area hijau. Sebanyak 80 persen populasinya juga akan menggunakan transportasi publik.
 
Adapun 80 persen transportasi publik yang beroperasi di IKN Nusantara nantinya akan menggunakan energi baru terbarukan (EBT). Waktu tempuh dari satu titik ke tempat lainnya bakal sekitar 10 menit.  
 
"Jadi yang diberi prioritas adalah pejalan kaki, nomor paling atas. Kedua yang naik sepeda, ketiga yang suka naik transportasi umum, jadi bukan yang naik mobil pribadi," kata Jokowi. 
 
Secara garis besar, visi ibu kota baru Nusantara juga bakal mewujudkan ekonomi nasional yang tidak Jawa sentris, tapi lebih kepada Indonesia sentris. 
 
Jokowi melihat, perputaran ekonomi saat ini 58 persen masih berada di Jawa. Sehingga orang-orang berebut untuk bisa pindah ke Jawa, khususnya Jakarta yang jadi magnet ekonomi.
 
"Itu yang saya bilang pemerataan, bukan sekedar pindahkan gedung dari Jakarta, bukan itu. Visi besarnya bukan di situ. Kalau magnetnya tidak hanya Jakarta, ada Nusantara, magnetnya ada dua, bisa ke sana bisa ke sini. Artinya perputaran ekonomi tida hanya di jawa," ungkapnya.
 
Selain itu, sekitar 56 persen atau sebanyak 156 populasi Indonesia berkutat di Pulau Jawa. Atas dasar kesepakatan bersama DPR, Jokowi lantas membulatkan tekad untuk memindahkan ibu kota baru ke Kalimantan. 
 
"Ini menjadi dasar dari pemindahan ibu kota. Oleh sebab itu, agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi, tidak terjadi ketimpangan infrastruktur, jumlah populasi, kita eksekusi," tegas dia. 
 
 
 
 
 
 

Jokowi: Kalau Pemindahan IKN Tidak Dieksekusi, Sampai Kapan Pun Tak Terjadi

Menteri LHK dan Jokowi
Menteri LHK Siti Nurbaya mendampingi Presiden Jokowi meninjau lokasi Ibu Kota Negara di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. (dok. KLHK)

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, kajian soal rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) sudah dilakukan sejak zaman Presiden pertama RI, Soekarno pada 1957 silam. Dia pun menyatakan bahwa memang butuh keberanian untuk mengeksekusi pemindahan IKN.

Jokowi menyadari ada risiko terkait pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Namun, kata dia, apabila tidak segera diekesekusi, maka sampai kapan pun pemindahan ibu kota negara tidak akan terjadi.

"Jadi kajiannya (pemindahan IKN) sudah lama sekali. Kalau tidak kita eksekusi kajian-kajian yang ada ini, ya sampai kapan pun tidak akan terjadi," kata Jokowi dalam Pembukaan Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2022 di Jakarta Timur, Selasa (1/3/2022).

"Memang butuh keberanian, ada risikonya dari situ. Tapi kita tahu kita ingin pemerataan, bukan Jawa sentris, tapi Indonesia sentris," sambungnya.

Dia menyampaikan rencana pemindahan ibu kota negara ke luar Jakarta sudah dicanangkan Presiden Soekarno, namun gagal karena pergolakan politik yang terjadi saat itu. Soekarno kala itu ingin memindahkan ibu kota Indonesia ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Kemudian, Presiden kedua RI Soeharto juga berencana memindahkan IKN ke Jonggol, Jawa Barat. Namun, lagi-lagi rencana ini gagal karena pergolakan pada tahun 1997-1998.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya