Indonesia Garap Proyek IKN Nusantara, Kok Jepang yang Awasin?

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan keterlibatan Jepang dalam pembangunan proyek IKN Nusantara.

Dalam hal ini, perusahaan asal Jepang, Japan International Cooperation Agency (JICA) akan berperan sebagai konsultan pengawas pembangunan seluruh bangunan di ibu kota baru.

"JICA memang akan bergabung dengan kita. Tetapi JICA ini nanti akan menjadi konsultan pengawas untuk seluruh bangunan-bangunan kita dan juga untuk kontrol," ujar Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti di Jakarta, Senin (18/7/2022).

Diana mengatakan, keterlibatan Jepang dalam proyek IKN Nusantara penting lantaran pemerintah belum punya pengalaman dalam membuat sebuah kota baru.

"Artinya melakukan quality insurance-nya seperti apa, karena kami Kementerian PUPR belum mempunyai pengalaman untuk membangun suatu kota," imbuh dia.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sempat melakukan pertemuan dengan Chief Representative Japan International Cooperation Agency (JKCA), Takehiro Yasio.

Konsultan JICA memaparkan hasil studi mengenai empat tantangan dalam menjamin mutu pembangunan IKN. Pertama, diperlukan integrasi berdasarkan kondisi dasar di mana semua desain dan pembangunan harus berdasarkan kondisi topografi dan geologi saat ini.

Kemudian, land grading dan semua rencana infrastruktur harus merujuk ke rencana drainase untuk mencegah bencana banjir.

Kedua, diperlukan koordinasi infrastruktur bawah tanah. Salah satunya adalah pengamanan luasan ruang bebas/right-of-way (ROW) terutama untuk lubang got dan struktur yang lebih besar seperti pompa pengangkat saluran pembuangan.

Ketiga, perlu disiapkan ruang untuk menjamin aksesibilitas perluasan di masa depan. Salah satunya, kebutuhan lahan untuk layanan transportasi umum seperti halte dan utilitas jalan seperti lampu dan CCTV. Dan keempat, jaminan mutu konstruksi.

Menteri Basuki berharap, keterlibatan konsultan JICA ini akan mempermudah pembangunan IKN Nusantara dengan kualitas yang baik.

"Kami percaya Anda sekalian akan membantu untuk menjamin mutu pembangunan IKN, untuk itu jangan ragu untuk memberi kami saran atau koreksi agar tujuan kita tercapai," tutur Menteri Basuki.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini jika pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan lini masa yang telah direncanakan.

Optimisme Jokowi dalam pembangunan IKN berdasarkan pengalaman pemerintah membangun sejumlah infrastruktur, antara lain Bandar Udara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo yang memiliki cukup banyak tantangan.

“Bandara di Kulon Progo sebesar itu saja (selesai) 18 bulan, satu setengah tahun. Padahal tantangannya banyak. Interiornya sulit, kemudian ceiling-nya juga tinggi banget, itu bisa diselesaikan,” ujar Presiden saat meninjau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur melansir laman Setkab, Rabu (22/06/2022).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menambah optimisme tersebut dan mengatakan bahwa pembangunan di KIPP bisa dimulai Agustus 2022.

“Di sini Agustus kita sudah mulai, Pak, siap,” tegas Menteri PUPR.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga dalam keterangan terpisah menyampaikan bahwa di titik Presiden meninjau nantinya akan dibangun Istana Kepresidenan.

Dia menjelaskan kepada Presiden Jokowi bahwa saat ini pihaknya akan segera memulai pelaksanaan pembangunan kawasan IKN secara bertahap, terutama dalam rentang waktu 2022-2024.

“Di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan kami akan membangun land development beberapa kawasan untuk pengembangan Istana, untuk pengembangan kantor-kantor dan sebagainya, didukung oleh air bersih, sanitasi, drainase, dan lain-lain,” kata Danis.

Sebagai pendukung, juga akan dibangun akses jalan tol ke arah IKN. “Kemudian di luar kawasan IKN, kami akan memulai pembangunan jalan tol ke arah IKN. Itu pada intinya. Insyaallah mulai bulan Agustus pembangunan IKN akan dimulai,” ujar Danis.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut yaitu Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono, dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.