Mensos Risma: JNE Ganti Beras Bansos yang Ditimbun di Depok

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memberikan penjelasan mengenai temuan beras yang dikubur atau ditimbun di Depok Jawa Barat. Beras ini diduga merupakan bagian dari Bantuan Presiden RI (Banpres) yang seharusnya disalurkan ke masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. 

Risma menjelaskan, penelusuran dari tim Kementerian Sosial (Kemensos) menunjukkan sembako bahwa beras yang ditimbun di Depok tersebut merupakan kejadian pada 2020.

Pengiriman bantuan dilakukan saat terjadi hujan deras, membuat kerusakan bahan makanan sehingga tidak layak konsumsi. Kerusakan telah diganti oleh penyedia jasa transporter yakni JNE.

"JNE telah membeli beras yang sama kepada Perum Bulog lalu menyalurkan kembali kepada KPM sesuai daftar penerima," kata Risma dalam keterangan tertulis, Rabu (3/8/2022).

Hasil ini merupakan hasil investigasi tim Kemensos yang dikirim untuk mengecek langsung ke lapangan dan melakukan uji petik. Tim ini dari Inspektur Jenderal (Itjen) Kemensos yang datang ke Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.

Dari pengamatan langsung di lapangan, tim mendapatkan dua catatan penting, yakni dari kemasan beras dan jenis sembako yang tertimbun. Mensos menyatakan, karung beras tidak ada label khusus sebagai kebijakan standar pada salur bansos tahun 2020.

“Jadi berasnya tidak ada labelnya. Selain itu, ditemukan pula ada tepung, dan telur. Padahal bansos waktu itu hanya beras,” kata Mensos. Apakah ketiadaan label pada karung beras karena dicopot atau bagaimana, tim belum bisa memastikan.

Setiap beras bantuan dari Kemensos diberikan label “Bantuan Presiden RI melalui Kementerian Sosial”. Ini merupakan kebijakan standar pada salur bansos tahun 2020.  

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Kedua, tim Itjen mencium aroma kurang sedap yang diduga telur busuk dan tepung terigu pada bahan makanan yang tertimbun.

Tanpa ciri tersebut, Kemensos menduga beras dan bahan makanan lain yang tertimbun tersebut bukan merupakan bantuan yang disalurkan melalui Kemensos untuk penanganan dampak Covid-19. "Jadi kami belum menemukan keterkaitan sembako tersebut dengan program Bansos Kemensos. Namun demikian, kami akan menunggu penyelidikan lebih lanjut yang dilakukan oleh Barekrim Mabes Polri," kata Mensos.

Selain responsif, Kemensos juga kooperatif dengan memberikan akses kepada Polri untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk mengungkapkan lebih jauh terkait sembako tersebut. Sejak awal, Kemensos telah menjalin kerja sama dengan Satgas Pangan Bareskrim Polri.

Anggota Satgas Pangan Bareskrim Polri Kombes Pol. Eka Mulyana yang hadir dalam kesempatan tersebut menyatakan, Satgas Pangan telah menindaklanjuti dengan datang langsung ke TKP. Menurut Eka, ada beberapa orang yang kita ambil keterangannya termasuk dari JNE. Satgas juga bekerja sama dengan penyidik Polres Depok.

“Hasil olah TKP akan kami dalami lebih lanjut, apakah ada unsur pelanggaran atau pidana lainnya. Saya minta masyarakat bersabar karena saat ini proses pendalaman sedang berlangsung. Nanti akan ada up-date dari Bareskrim,” katanya.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Direktur Reserse Kriminal Khusus, Auliansyah, memastikan bantuan sosial (bansos) milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) alias banpres yang dikubur dalam tanah berjumlah 3,4 ton. Keterangan itu diperoleh usai memeriksa perwakilan dari PT JNE.

Adapun viral di media sosial, terkait penemuan bansos berupa beras yang ditimbun tanah di lahan kosong kawasan KSU, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Hal ini pun menarik perhatian banyak pihak.

"Bukan ditimbun, tapi ditanam. Hasil sementara yang kami dapat dari keterangan JNE, itu 3,4 ton," kata Auliansyah di Depok, Rabu (3/8/2022).

Auliansyah bersama perwakilan Kemensos, dan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) menyambangi Jalan Raya Tugu, Tirtajaya, Sukmajaya, Depok, pada Rabu hari ini, tempat bansos yang diduga dikubur.

Auliansyah mengatakan, kasus ini dalam tahap penyelidikan. Menurut dia, penyidik akan menelusuri mulai dari hulu sampai ke hilir untuk mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi.

"Yang pasti nanti akan kita rangkai apa yang terjadi sebenarnya," ujar dia.

Auliansyah belum menyimpulkan kondisi bantuan sosial (bansos) yang ditimbun dalam tanah. Menurut dia, proses penyelidikan masih berjalan.

"Permasalahannya adalah, itu adalah beras penimbunan atau beras rusak, dan lain sebagainya. Itu kami masih melakukan proses penyelidikan. Jadi, saya belum bisa menyampaikan beras itu beras apa. Nanti mungkin update hasil penyelidikan akan kami sampaikan," ujar dia.

Auliansyah menerangkan, penyidik akan mengandeng ahli agar kasus penimbunan bisa terungkap secara terang-benderang, termasuk menelusuri item selain beras.

"Kita juga akan meminta ahli supaya tidak ada permasalahan yang timbul di kemudian hari. Apakah itu hanya beras, atau ada yang lain, saya belum bisa jawab sekarang," ungkapnya.

Sementara itu, penasihat hukum atau pengacara JNE Anthony Joni mengklaim mengantongi bukti-bukti bahwa beras yang dikubur tersebut adalah milik JNE.

"Kita punya semua dokumen bukti. Kenapa dikubur? Karena beras itu sudah rusak," ujar dia.

Anthony menerangkan, PT JNE mendapat arahan mengambil beras dari gudang Perum Bulog. Namun, dalam perjalanan ada yang terkena guyuran hujan.

"Sehingga itu biasa-lah basah, ada berjamur. Itu sudah tidak layak konsumsi. Tidak mungkin beras rusak kita salurkan kepada masyarakat. Tidak mungkin beras rusak kita kasih kepada penerima manfaat," ujar dia.

Anthony memastikan, PT JNE telah bertanggung jawab mengganti semua beras yang rusak. Buktinya, sampai saat ini belum ada komplain dari penerima bansos.

"Ada enggak penerima manfaat yang komplain? Sampai hari ini tidak ada. Kita sudah ganti semua. Jadi tidak ada kerugian sedikit pun," ujar dia.

Sementara menurut VP of Marketing JNE, Eri Palgunadi, terkait pemberitaan temuan beras bansos di Depok, tidak ada pelanggaran yang dilakukan JNE. Pemendaman paket Banpres sudah melalui proses standar operasional prosedur penanganan barang.

“Sudah melalui proses standar operasional penanganan barang yang rusak sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah disepakati dari kedua belah pihak,” ujar Eri melalui keterangannya.

Eri menjelaskan, JNE berkomitmen untuk mengikuti segala prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku apabila diperlukan. JNE memastikan tidak ada pelanggaran dan klarifikasi yang diberikan dapat bermanfaat dan mencegah kesalahpahaman.

“Mengingat pentingnya klarifikasi ini dan juga merupakan hak jawab kami, serta mencegah kesalahpahaman,” jelas Eri.