Buruh Tolak Keras Harga BBM Pertalite Naik, Picu Gelombang PHK

Liputan6.com, Jakarta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak keras rencana kenaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite maupun Solar hingga gas elpiji kemasan 3 Kg dalam waktu dekat.

Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan, ada beberapa alasan mengapa pihaknya menolak kenaikan harga BBM. Pertama, kenaikan harga BBM subsidi akan menurunkan daya beli kaum buruh. Pil pahit ini terjadi lantaran kenaikan harga BBM tidak diimbangi dengan kenaikan upah buruh.

"Khususnya buruh pabrik yang selama 3 tahun tidak naik sudah menyebabkan daya beli turun 30 persen. Kalau BBM naik, bisa-bisa daya beli mereka turun hingga 50 persen," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (23/8).

Kedua, kenaikan BBM akan memicu gelombang PHK. Hal ini imbas efisiensi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan.

"Hal ini, karena, perusahaan juga akan melakukan efisiensi akibat biaya energi yang meningkat," bebernya

Ketiga, KSPI menilai tidak tepat sikap pemerintah yang kerap membandingkan harga BBM di Indonesia dengan  negara lainnya dengan tidak melihat income perkapita.

Di mana, Indonesia harga pertalite akan dinaikkan di angka 10.000-an per liter. Dibandingkan dengan Amerika Serikat yang mencapai Rp 20 ribuan per liter maupun Singapore Rp 30 ribuan per liter.

"Kalau melihat income per kapita, Singapore sudah di atas 10 kali kipat dibandingkan dengan kita. Jadi perbandingannya tidak apple to apple," tegasnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Adapun solusi yang ditawarkan KSPI, kata Iqbal, yakni dengan memisahkan antara pengguna BBM yang bersubsidi dengan tidak bersubsidi. Misalnya, sepeda motor, angkutan umum, dan kendaraan publik yang lain, BBM nya tidak ada kenaikan. Sedangkan untuk mobil, menggunakan tahun pembuatan. Misalnya yang diproduksi tahun 2005 ke bawah, tidak mengalami kenaikan harga petalite.

Selain itu, sebelum energi terbarukan siap beroperasi, sepanjang itu pula harga BBM tidak perlu dinaikkan. Partai Buruh juga ingin memastikan, agar energi terbarukan segera siap demi melindungi masa depan umat manusia.

"Partai Buruh mendesak pemerintah untuk memastikan tidak ada kenaikan harga BBM," tutupnya.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Pemerintah disebut-sebut akan menaikkan harga BBM penugasan jenis Pertalite pekan ini. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan pihaknya akan mengikuti keputusan.

Hal ini menyusul posisi Pertamina sebagai penyuplai Pertalite ke pasaran. Sedangkan, harganya diatur melalui diskusi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Arya mengaku belum mengetahui kepastian besaran naiknya harga Pertalite. Alasannya, kedudukan Pertamina hanya sebagai operator.

"Enggak tahu dong (harga Pertalite), Pertamina kan hanya operator, ini kan ada (diskusi) dari Kementerian Keuangan, ESDM, Kemenko Perekonomin, itu yang mengatur. Kalau kita kan operator, cuma ditugaskan negara, kita ikuti saja," kata dia kepada wartawan di Kementerian BUMN, Selasa (23/8/2022).

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut keputusan menaikkan Pertalite akan diambil pekan ini. Namun, pemerintah diminta untuk menghitung dengan detail terkait besarannya.

Disamping itu, Arya mengatakan pendataan masyarakat yang berhak membeli Pertalite melalui skema MyPertamina tetap akan dijalankan. Sesuai tujuannya, agar penyaluran BBM bersubsidi dan penugasan sesuai dengan sasaran.

"Kan namanya pendaftaran harus tetap dibuat dong, nanti mudah-mudahan dengan pendaftaran (MyPertamina) yang ada data kita makin baik. Sehingga nanti kalau dibutuhkan subsidi untuk yang berhak, maka data itu sudah siap," bebernya.

Arya enggan berkomentar jauh ketika disinggung mengenai pembatasan pembelian BBM Subsidi. Ia hanya memastikan data yang dihimpun lewat MyPertamina akan siap kedepannya jika dibutuhkan.

"enggak tahu, mana tau ada kebijakannya nanti, dan kita harus siap," tukasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah sudah menyiapkan sejumlah alternatif rencana kenaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite. Dia mengatakan skema tersebut akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam waktu dekat.

"Skemanya pemerintah sudah siapkan beberapa alternatif, dan tentu kita akan dalam waktu dekat kan akan dilaporkan ke Bapak Presiden," kata Airlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (23/8/2022).

Airlangga Hartarto mengaku belum mau berbicara kapan Jokowi akan mengumumkan kenaikan harga BBM. Airlangga menyebut pengumuman menunggu skema kenaikan BBM mana yang akan dipilih pemerintah.

"Menunggu dari skenario yang diambil nanti," ujar Airlangga.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mengumumkan rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pekan depan. Hal ini menjawab berbagai sinyal kenaikan harga BBM yang telah diberikan pemerintah sejak pekan lalu karena harga minyak dunia yang terus merangkak naik.

"Minggu depan, Presiden akan umumkan mengenai apa dan bagaimana kenaikan harga (BBM)," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Panjaitan, di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat 19 Agustus 2022.

Menko Luhut mengatakan Presiden Jokowi sudah berulang kali memberikan sinyal keuangan negara tidak mungkin terus menahan lonjakan harga minyak dunia. Dibandingkan harga BBM dengan negara lain, harga di Indonesia menjadi yang paling murah di antara negara kawasan