Rencana Kenaikan Harga BBM Bikin Heboh Sorong, Antrean Mobil Capai 1 KM

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah tengah mematangkan rencana kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) subsidi jenis Pertalite dan Pertamax. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah memberikan sinyal tak mau menambah anggaran subsidi energi.  

Meskipun masih rencana dan belum tentu akan dieksekusi, kenaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar in iternyata sudah membuat masyarakat panik. Salah satu contohnya Papua Barat. 

Senator Papua Barat Sanusi Rahaningmas mendapatkan laporan dari Sorong Papua Barat dan beberapa kota lain terkait antrean kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Terdapat antrean mobil lebih dari 1 kilometer di SPBU Kota Sorong Papua Barat.

"Hari ini antrean mobil khusus di SPBU Sorong 1 kilo sekian meter," kata Sanusi dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI di Kompleks DPD RI, Jakarta, Kamis (25/8/2022).

Tak hanya itu antrean serupa juga terjadi di Manokwari, Papua Barat. "Begitu juga di Manokwari untuk solar," imbuhnya.

Sanusi berharap pemerintah bisa mencabut wacana pencabutan BBM bersubsidi. Dia meminta pemerintah melakukan perhitungan kembali terkait rencana kenaikan harga BBM.

"Terkait rencana pemerintah yang akan mencabut subsidi buat BBBM, saya harap perlu dipertumbangkan" kata dia.

Sebab, menurunya beberapa waktu lalu sudah pernah ada kenaikan harga BBM untuk jenis Pertamax. Kenaikan harga tersebut telah berdampak signifikan di masyarakat.

"Karena dalam kurun waktu beberapa bulan ini kenaikan BBM (Pertamax) cukup signifikan," kata dia.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan para menteri kabinet kerja masih membahas wacana kenaikan harga BBM atau Bahan Bakar Minyak. Mengingat anggaran subsidi BBM pemerintah makin terbatas meski sudah mengalokasikan anggaran Rp 502,4 triliun.

"Ada kebutuhan mendesak karena masalah keterbatasan subsidi BBM yang harus dijaga di angka Rp 502 triliun," kata Susi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (25/8) malam.

Susi mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memberikan penjelasan terkait jumlah yang sudah dikeluarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Dia pun memberikan sinyal kalau APBN tidak bisa memberikan tambahan lagi untuk subsidi BBM.

Jika subsidi ditambah, besar kemungkinan tingkat konsumsi masyarakat terhadap BBM bersubsidi makin meningkat. Disisi lain harga minyak dunia juga sangat fluktuatif dengan tren yang naik.

Maka menekan harga BBM tetap sama akan berdampak pada keuangan negara karena harus membayar selisih harga ditingkat konsumen dan nilai keekonomiannya.

"Kalau Bu Menkeu kan sudah jelasin, Rp 502 triliun itu sudah keluar, itu yang dijaga. Kalau harganya jauh seperti ini nanti konsumsinya melewati," kata dia.

Di sisi lain, kata Susi pemerintah juga harus mempertimbangkan semua aspek dan dinamika yang berkembang sebelum mengambil keputusan soal harga BBM subsidi ini.

Ada tingkat inflasi dan daya beli masyarakat yang harus dijaga agar tidak mengganggu momentum pemulihan ekonomi nasional.

"Banyak hal yang harus dipertimbangkan karena dampaknya akan ke inflasi, daya beli masyarakat, dampak ke perekonomian," kata dia.

Susi mengatakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian masih akan memanggil sejumlah menteri dan kepala lembaga yang akan diajak duduk bersama mengenai hal ini.

Setelah mendengar semua masukan dari berbagai pihak, baru akan diformulasikan dalam pilihan kebijakan.