Simpanan Siswa di Program KEJAR Capai Rp 27,66 Triliun dan di SimPel Sentuh Rp 7,1 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Industri keuangan nasional terus mendorong peningkatan inklusi keuangan dan literasi keuangan. Alasannya, inklusi dan literasi keuangan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun juga berkomitmen melakukan percepatan perluasan akses atau inklusi keuangan. Salah satu langkah yang dijalankan adalah menggelar Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2022 pada Oktober ini.

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi menjelaskan, penyelenggaraan Bulan Inklusi Keuangan mendorong pencapaian target inklusi keuangan 90 persen di 2024.

Dalam Bulan Inklusi Keuangan  bakal ada Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR). Program ini sebenarnys sudah ada sejak lama tetapi akan ditingkatkan dalam Bulan Inklusi Keuangan.

Friderica mencatat, capaian Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) telah mencapai angka 49,6 juta rekening dengan total nilai Rp 27,66 triliun hingga Kuartal II 2022. Angka ini setara 76,73 persen dari 64,6 juta pelajar di 2021.

"Adapun target tahun 2022 adalah sebanyak 80 persen pelajar yang memiliki rekening," katanya dalam konferensi pers secara hybrid terkait Arah Kebijakan Penguatan Inklusi Keuangan di Jakarta, Jumat (7/10/2022).

Sementara itu, realisasi program Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB) telah mencapai 41,98 juta rekening tabungan SimPel dengan total nominal Rp 7,1 triliun hingga triwulan II 2022. Selain itu, telah terdapat Perjanjian Kerja Sama dengan 485.961sekolah dan 404 bank.

Adapun, realisasi program Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda) mencapai sebanyak 96.948 rekening dan nominal sebesar Rp 204,1 miliar hingga triwulan II-2022. Program tabungan ini ditujukan bagi kelompok usia 18 sampai 30 tahun dengan dilengkapi fitur asuransi dan produk investasi yang ditawarkan oleh perbankan di Indonesia.

"Melalui kemudahan akses keuangan, masyarakat memiliki kesempatan untukmemanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan secara lebih optimal dalammerencanakan keuangannya seperti untuk menabung, mendukung kegiatan usaha,berinvestasi dan melakukan proteksi aset atau jiwanya," tutupnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memantau pemahaman masyarakat terkait produk dan jasa keuangan, melalui survei inklusi dan literasi keuangan nasional. Program ini diadakan guna mendukung cita-cita Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang target inklusi keuangan bisa mencapai 90 persen secara nasional pada 2024.

Anggota Dewan Komisaris OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Friderica Widyasari Dewi, memberi sedikit bocoran terkait hasil survei inklusi dan literasi keuangan tahun ini, yang menurutnya cukup menggembirakan.

"Sebenarnya kami sudah melakukan survei nasional literasi keuangan di tahun ini dengan hasil yang cukup menggembirakan. Tetapi itu masih dihitung supaya nanti akan kami umumkan pada press conference di penutupan Bulan Inklusi Keuangan," kata Friderica dalam sesi konferensi pers di Kantor Pusat OJK, Jakarta, Jumat (7/10/2022).

OJK sendiri mencatat, tingkat literasi dan inklusi keuangan nasional masih memiliki gap yang besar berdasarkan data terakhir per 2019 lalu. Inklusi keuangan memang sudah mencapai 76,19 persen, namun literasi keuangan baru sekitar 38,03 persen.

Friderica mengatakan, OJK pada bulan ini akan fokus terlebih dahulu untuk menggelar rangkaian kegiatan Bulan Inklusi Keuangan, yang dihelat secara penuh di seluruh Indonesia sejak 1-31 Oktober 2022.

Bulan Inklusi Keuangan yang dilakukan secara berkesinambungan setiap tahunnya ini, diharapkan akan semakin memperkuat komitmen dari seluruh stakeholder dalam rangka pemenuhan dan peningkatan akses keuangan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Kebetulan bulan Oktober ini selain sebagai Bulan Inklusi Keuangan, juga bertepatan dengan World Investor Week di seluruh dunia yang digaungkan IOSCO. Kita melihat isu perlindungan konsumen, dan isu peningkatan literasi, inklusi juga semakin mengemuka di seluruh dunia," sambung Friderica.

Menurut dia, OJK berkomitmen penuh untuk mengejar target inklusi keuangan 90 persen di akhir 2024 sesuai arahan Jokowi. Hasilnya pun tak sia-sia, dimana pihak otoritas mengklaim program itu bisa membuat lebih banyak masyarakat paham soal produk dan jasa keuangan.

"Terus bagaimana kalau kita melihat tingkat literasi dan inklusi Indonesia, yang mana untuk 2022 segera kita sampaikan. Dan, bocorannya sangat menggembirakan kalau kita lihat pertumbuhannya," imbuhnya.

Adapun survei literasi dan inklusi keuangan nasional ini sudah digawangi OJK sejak 2013, dengan waktu pelaksanaan setiap 3 tahun sekali. Namun, Friderica ingin ke depan itu bisa dilakukan setiap tahun.

"Tapi ketika saya masuk ke OJK, kalau bikin survei jangan tiap 3 tahun, khawatirnya pertumbuhan tiap tahunnya tidak sesuai target, nanti kita miss. Tahun depan kita akan lakukan survei setiap tahun," pungkasnya. 

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com