BSU 2022 Tahap 6 Tak Kunjung Cair, Ternyata Ini Penyebabnya

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 tahap 6 belum akan cair. Hal ini terjadi karena Kemnaker baru memadankan atau menyesuaikan data dari BPJS Ketenagakerjaan.

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi. "Kita baru saja selesai memadankan untuk data penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan," kata Anwar kepada Liputan6.com, Kamis (20/10/2022).

Anwar menyampaikan, Kemnaker telah menerima 5,2 juta data calon penerima BSU. Namun, setelah dilakukan verifikasi data terdapat 4,4 juta data penerima BSU yang tidak sepadan.

"Ada data 5,2 juta data yang kami terima, setelah kita verifikasi terdapat data 4,4 juta yang tidak sepadan dengan penerima bansos lainnya. Kita saat ini sedang menunggu finalisasi verifikasi di perbankan," ujarnya.

Jika pemadanan data sudah selesai, maka BSU 2022 disalurkan melalui Bank Himbara bagi mereka yang telah memiliki rekening Bank Himbara. Sementara sebagian lain yang belum menerima BSU salah satunya disebabkan belum memiliki rekening Bank Himbara.

Sementara, bagi calon penerima BSU yang tidak memiliki rekening bank Himbara, Kemnaker menggandeng PT Pos Indonesia dengan maksud untuk mempercepat proses penyaluran.

Sehingga, mereka yang sudah ditetapkan sebagai calon penerima BSU dan belum memiliki rekening Bank Himbara, tidak perlu repot-repot membuka rekening Bank Himbara, karena akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

"Nanti akan kita salurkan lewat Himbara dan PT Pos," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menegaskan jangan khawatir bagi penerima yang status notifikasi Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 miliknya masih tertulis "calon". Penyaluran akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia, jika penerima tidak memiliki bank Himbara.

Tercatat BSU tahun 2022 telah tersalurkan melalui 5 tahap. Di mana hingga BSU tahap 5 sudah tersalurkan kepada 8.432.533 orang atau setara 65,66 persen.

Adapun hingga tahap ke-5, BSU disalurkan melalui Bank Himbara bagi mereka yang telah memiliki rekening Bank Himbara.

Sementara, sebagian lain yang belum menerima BSU salah satunya disebabkan belum memiliki rekening Bank Himbara.

"Rata-rata yang belum menerima ini adalah tidak memiliki rekening di Bank Himbara. Kami akan salurkan melalui PT Pos Indonesia, mulai minggu depan akan mulai kita salurkan melalui Pos Indonesia," kata Menaker, Jumat (14/10/2022).

Pada penyaluran BSU tahun ini, Kemnaker memang sengaja menggandeng PT Pos Indonesia dengan maksud untuk mempercepat proses penyaluran, sehingga, mereka yang sudah ditetapkan sebagai calon penerima BSU dan belum memiliki rekening Bank Himbara, tidak perlu repot-repot membuka rekening Bank Himbara, karena akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

Selain itu, Menaker memastikan penyaluran BSU, baik melalui Bank Himbara, BSI, maupun PT Pos Indonesia tidak dipungut biaya sepeser pun.

"Ini akan ditanggung pemerintah, tidak mengurangi jumlah Rp600 ribu yang akan diterima," ujar Menaker.

Sebelumnya, pada Kamis (13/10) Menaker mendampingi Presiden RI, Joko Widodo, menyerahkan bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah (BSU) kepada pekerja/buruh di Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini berlangsung di PT Pos Indonesia KCP Bandung.

"Dari 14,6 juta (calon penerima BSU) sudah tersalurkan 8,4 juta yang diberikan oleh pemerintah kepada pekerja/buruh di seluruh Tanah Air," kata Presiden Jokowi.

Untuk di Jawa Barat sendiri, dari target penyaluran BSU sebanyak 1.626.319 orang, saat ini telah disalurkan sebanyak 1.135.248 orang atau 69,80 persen.

"Jadi Jawa Barat ini secara keseluruhan itu lebih banyak dari rata-rata nasional," pungkas Menaker.

Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo kembali meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi para pekerja yang juga merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Kota dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. 

Presiden ingin memastikan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah tersebut telah diterima dan digunakan oleh para pekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. 

"Hari ini kita kembali di bandung membagikan bantuan subsidi upah yang kita berikan kepada para pekerja. Dari 14,6 juta yang nanti akan kita berikan, sekarang ini sudah 8,4 juta, jadi sudah 65,6 persen. Memang ini masih terus berjalan sampai selesai," ungkap Jokowi. 

Ketika berdiskusi dengan para penerima BSU, Jokowi mengimbau kepada seluruh pekerja untuk memastikan diri terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK. Sebab pemerintah selalu menggunakan data kepesertaan BPJAMSOSTEK sebagai dasar penyaluran BSU karena dianggap akurat sehingga dapat tepat sasaran.

Dalam kesempatan tersebut Anggoro mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pemerintah yang kembali menunjuk BPJAMSOSTEK sebagai mitra penyedia data calon penerima BSU sejak tahun 2020. Lebih jauh pihaknya menjelaskan bahwa untuk wilayah Kota dan Kabupaten Bandung total peserta aktif BPJAMSOSTEK mencapai 574 ribu. Dari jumlah tersebut 77 persen atau 414 ribu peserta memenuhi kriteria dan 230 ribu  diantaranya telah menerima BSU.

Sesuai dengan demografi wilayah, mereka berasal dari beragam sektor pekerjaan diantaranya farmasi, garment, tekstil, perhotelan, pendidikan, perdagangan, pelayanan kesehatan, perbengkelan dan outsourcing.

"Secara nasional hingga saat ini kami telah menyerahkan sebanyak 11,5 juta data kepada Kemnaker. Data ini kami serahkan secara bertahap sejak bulan September karena mengedepankan kehati-hatian dan keakuratan. BPJAMSOSTEK terus berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam mencapai target penyaluran BSU," terang Anggoro.