Ikut Rombongan Pertama, BI Siap-Siap Pindah ke IKN Nusantara

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) sudah bersiap-siap untuk pindah ke Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara. Bank Indonesia merupakan salah satu lembaga yang keberadaannya atau pusatnya wajib ada di ibu kota negara.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menjelaskan, bank sentral tengah menyiapkan langkah perpindahan ke Ibu Kota Negara di pada 2023.

"Deputi Gubernur kami sudah mulai bolak-balik ke IKN untuk persiapan ini, sehingga perpindahan BI ke IKN masuk dalam arah kebijakan kami pada 2023," kata Perry dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dikutip dari Antara, Senin (21/11/2022). 

BI merupakan salah satu lembaga yang akan terlebih dulu pindah bersama dengan beberapa lembaga dan kantor pemerintahan lainnya, jika berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo.

Maka dari itu saat ini bank sentral sudah berada pada tahap akhir penyesuaian konseptual desain perpindahan ke IKN baru.

Selaras dengan tahapan pemindahan ke IKN, Perry menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah sesuai peta jalan (roadmap) perpindahan.

"Koordinasi dilakukan baik mengenai aspek hukum, organisasi, proses kerja, sumber daya manusia, maupun penyediaan sarana dan prasarana," jelasnya.

Selain perpindahan ke IKN, ia mengungkapkan terdapat empat arah kebijakan lainnya yang menjadi fokus BI pada tahun depan.

Pertama, yakni memperkuat kerangka kerja dan respons bauran kebijakan untuk memperkirakan dan membuat simulasi dengan lebih baik dan granular. Dengan demikian respons bisa dikalibrasi secara baik dengan waktu yang tepat.

Arah kebijakan kedua adalah peningkatan bank sentral digital, khususnya dalam penerbitan mata uang digital bank sentral (Central Bank Digital Currency/CBDC), Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI), maupun kerja sama internasional.

Perry melanjutkan, arah kebijakan ketiga yaitu dengan terus mengimplementasikan Digital Business Process Re-enginering terutama dalam penguatan tata kelola, pengukuran efektif dan efisien, serta manajemen risiko.

Kemudian yang keempat melalui persiapan saat Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) disepakati, mengantisipasi proses bisnis BI, maupun kepemimpinan BI di nasional maupun internasional.

Kepala Otorita IKN Nusantara, Bambang Susantono, menjabarkan sejumlah insentif bagi calon investor yang hendak menanamkan investasi di proyek IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

Hal itu dibicarakannya dalam gelaran acara B20 Summit Indonesia, Senin (14/11/2022), jelang diselenggarakannya konferensi tingkat tinggi, atau KTT G20 Bali.

Bambang mengatakan, dalam pembangunan proyek infrastruktur di Tanah Air, Pemerintah RI hanya bisa menyokong 60 persen kebutuhan dana. Guna menambal sisanya, pemerintah membuka kesempatan bagi pihak swasta untuk ikut serta melalui skema public private partnership (PPP).

Pun juga dalam membangun IKN Nusantara, dimana sokongan swasta lebih besar empat kali lipat dibanding kekuatan modal yang dimiliki pemerintah.

"Hanya 20 persen dari IKN Nusantara bakal datang dari kantong pemerintah APBN. Itu berarti 80 persen akan datang dari berbagai sumber," kata Bambang dalam B20 Summit Indonesia 2022, Senin (14/11/2022).

Untuk itu, ia melanjutkan, pemerintah mempersilakan kontribusi dari sektor swasta guna membiayai proyek IKN Nusantara melalui skema public private partnership.

"Saya ingin menggarisbawahi, pengembangan IKN Nusantara akan mengikuti prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Jadi IKN Nusantara juga akan menarik bagi investor yang mencari investasi berkelanjutan," imbuhnya.

Lebih lanjut, Bambang pun menginformasikan, Pemerintah RI telah menyiapkan sejumlah paket insentif di IKN Nusantara. Antara lain, pemberian tax holiday untuk berinvestasi/pemindahan kantor, hingga insentif khusus untuk PPN.

"Saya bisa memastikan, tingkat insentif tersebut yang ditawarkan oleh IKN Nusantara akan jadi insentif terbaik di Indonesia," pungkas Bambang.