Menperin Ungkap Motif di Balik Jokowi Larang Ekspor Bauksit

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita sangat mendukung kebijakan larangan ekspor bauksit yang telah diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Larangan ekspor bauksit ini mampu mempercepat pembangunan ekosistem industri semikonduktor di Indonesia.

"Bagus dong, bagus. Kami sangat mendukung larangan ekspor tersebut (bauksit), karena itu juga menjadi salah satu strategi kami untuk mendorong industri semikonduktor untuk tumbuh," kata Agus Gumiwang di Jakarta, Kamis (22/12/2022).

Menperin menilai industri semikonduktor Indonesia saat ini telah mampu membuat desain integrated circuit (IC). Artinya, sudah saatnya Indonesia masuk ke produksi wafer.

"Sudah waktu Indonesia masuk ke produksi wafe. Wafer ini membutuhkan bahan baku yang banyak silika dan galium. Galium ini jadi pentingnya bauksit ini by produk dari bauksit," ujarnya.

Dirinya menegaskan, adanya kebijakan larangan ekspor bauksit maka bahan-bahan yang digunakan guna mempercepat industri semikonduktor lokal, contohnya Silica dan galium.

"Gallium itu adalah by products dari bauksit. Dengan dilarangnya ekspor bauksit, kami akan punya kecukupan-kecukupan gallium dan itu adalah sumber bahan baku untuk kami bangun wafer untuk industri semikonduktor," ujar Menperin.

Namun demikian, Kemenperin mengaku belum bisa menghitung berapa potensi nilai yang akan diperoleh Indonesia dari kebijakan larangan ekspor bauksit. Tapi yang pasti, Indonesia bisa mendapatkan keuntungan hingga ratusan. Kali lipat jika mampu mengelola bauksit hingga industri semikonduktor dan pembuatan wafer.

"Ini kesempatan bagi Indonesia deam dinamika yang ada di dunia untuk membangun industri semikonduktor, dari IC design, mengarah kepada wafer, nanti setelah waktunya baru ke foundry. Di ujungnya itu pasti foundry," pungkasnya.

Pemerintah telah melarang ekspor nikel mentah sejak 2019. Meskipun kebijakan ekspor nikel tersebut digugat di WTO oleh Uni Eropa, pemerintah akan terus melanjutkan untuk melarang ekspor komoditas lainnya.

Terbaru, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan bahwa pemerintah akan melarang ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023.

"Mulai Juni 2023 pemerintah akan melarang ekspor bijih bauksit," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (21/12/2022).

Pelarangan ekspor bauksit ini akan mendapatkan penolakan dari negara lain sebagaimana yang terjadi saat melarang ekspor nikel. Bahkan saat ini Indonesia tengah digugat ke WTO karena melarang ekspor nikel mentah.

"Kita digugat ya enggak apa-apa. Nikel digugat, dan kita akan stop komoditas lain, nanti digugat lagi. Suruh aja gugat aja terus, kita stop lagi, gugat lagi. Iya enggak apa-apa," ungkapnya saat memberikan sambutan di acara Outlook Ekonomi Indonesia 2023 di Hotel Ritz Calton, Jakarta Selatan, Rabu (21/12/2022).

Terpenting kata dia, tugasnya sebagai kepala negara mencari nilai tambah dari produk yang dihasilkan dari dalam negeri. Sebab hilirisasi produk telah terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

"Tugas kita adalah mencari nilai tambah sebesar-besarnya," kata dia.

Tercermin dari pelarangan ekspor nikel tahun 3 tahun lalu. Dulu ekspor nikel hanya USD 1,1 miliar. Setelah dilakukan hiilrisasi, nilai ekspor nikel meroket hingga USD 30 miliar di tahun ini. Artinya dari pendapatan yang hanya Rp 18 triliun naik menjadi Rp 460 triliun.

"Ini betapa lompatan nilai tambah yang kita dirugikan puluhan tahun. Pajaknya kita enggak dapat, kalau punya dividen kita enggak dapat, royalti enggak dapat," tuturnya.

Termasuk penyerapan lapangan kerja yang minim jika hasil bumi langsung diekspor mentah ke luar negeri. Makanya Indonesia terus menggencarkan hilirisasi hasil tambang untuk mendapatkan nilai tambah.

Jokowi menambahkan, pelarangan ekspor tidak hanya akan berhenti di nikel dan bauksit. Bakal ada hasil tambang lain yang juga akan dilarang ekspornya dalam bentuk barang mentah.

"Tahun depan kita stop lagi 1 atau 2 komoditas," pungkasnya.