DJKN: Lelang dari Jaminan Utang di Bank Hampir Nembus Rp 10 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Joko Prihanto, mengatakan  bahwa sumber lelang 2022 paling besar salah satunya berasal dari Non-Performing Loan (NPL) atau jaminan hutang di perbankan, yang mencapai Rp 10 triliun.

Hal itu disampaikan Joko Prihanto dalam Media Briefing dengan tema DJKN Catat Rp35,2 Triliun Nilai Transaksi Lelang di 2022, Jumat (20/1/2023).

"Lelang yang sumbernya paling besar 2022 dari jaminan hutang perbankan, artinya lelang hak tanggungan berupa properti kebanyakan. Jaminan-jaminan hutang di bank yang macet kemudian dilakukan lelang hak tanggungan melalui eksekusi hasilnya sampai Rp 9,9 triliun hampir nembus Rp 10 triliun," kata Joko.

Menurutnya, dengan keberhasilan lelang ini maka NPL diperbankan bisa berkurang. Kemudian, hasil lelang tersebut bisa digunakan kembali oleh perbankan untuk menyalurkan kredit kepada nasabah lainnya yang membutuhkan.

"Hasil penjualan ini setelah diterima di bank nanti kan bisa di edar lagi ke nasabah-nasabah yang membutuhkan, yang pasti ini sangat membantu pada perekonomian kesehatan perbankan," ujarnya.

Adapun DJKN mencatat total lelang pada tahun 2022 mencapai Rp 35 triliun atau 117 persen meningkat dari target sebesar Rp 30 triliun. Sedangkan, untuk lelang Penerimaan Negara Bukan Pajak mencapai Rp 850 miliar atau 121 persen meningkat dari target Rp 700 miliar.

Dari total lelang 2022 sebesar Rp 35 triliun bersumber dari pemulihan negara atau penegakan hukum sebesar Rp 2 triliun. Kemudian, bersumber dari penjualan barang agunan/NPL perbankan Rp 10 triliun, dan lelang bersumber dari menggerakkan roda perekonomian Rp 23 triliun.

"Di tahun 2022 dari Rp 35 triliun itu bersumber dari pemulihan negara atau penegakan hukum Rp 2 triliun. Sedangkan yang bersumber dari penjualan barang agunan Rp 10 triliun dan ini yang patut kita bangga dalam roda perekonomian dan menciptakan lapangan kerja itu hasilnya Rp 23 triliun. Jadi, total Rp 35 triliun itu," pungkasnya.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan (DJKN Kemenkeu), mencatat bahwa total lelang sepanjang 2022 mencapai Rp 35 triliun atau 117 persendi atas target yang sebesar Rp 30 triliun.

"Di tahun 2022 kita lelang ada target Rp 30 triliun dan saya bersyukur bangga karena capaian pokok lelang 2022 tercapai Rp 35 triliun atau 117 persen," kata Direktur Lelang DJKN Kemenkeu Joko Prihanto dalam Media Briefing dengan tema DJKN Catat Rp 35,2 Triliun Nilai Transaksi Lelang di 2022, Jumat (20/1/2023).

Sementara, untuk lelang Penerimaan Negara Bukan Pajak mencapai Rp 850 miliar atau 121 persen meningkat dari target Rp 700 miliar. Lebih lanjut, Joko mengatakan capaian pokok lelang dari 2017 hingga 2022 mengalami tren pertumbuhan yang positif, sama halnya untuk capaian lelang PNBP.

"Kalau melihat capaian pokok lelang dari tahun 2017, ada tren pertumbuhan yang sangat positif mulai 2017 Rp 16 triliun, kemudian naik Rp 18 triliun, Rp 27 triliun dan seterusnya.Demikian juga untuk PNBP mulai 2017-2022 pertumbuhannya cukup positif ini membanggakan bagi kita semua," ujarnya.

Adapun rincian dari total lelang 2022 sebesar Rp 35 triliun bersumber dari pemulihan negara atau penegakan hukum sebesar Rp 2 triliun. Kemudian, bersumber dari penjualan barang agunan Rp 10 triliun, dan lelang bersumber dari menggerakkan roda perekonomian Rp 23 triliun.

"Di tahun 2022 dari Rp 35 triliun itu bersumber dari pemulihan negara atau penegakan hukum Rp 2 triliun. Sedangkan yang bersumber dari penjualan barang agunan Rp 10 triliun dan ini yang patut kita bangga dalam roda perekonomian dan menciptakan lapangan kerja itu hasilnya Rp 23 triliun. Jadi total Rp 35 triliun itu, perlu disampaikan ada lelang-lelang yang jenisnya sangat strategis," jelasnya.

Dalam paparannya, Joko menjelaskan peran lelang DJKN dalam perekonomian nasional. Peran lelang dalam perekonomian nasional ada 3 hal, pertama, membantu pemulihan keuangan negara.

"Artinya, bahwa proses pelaksanaan lelang ini melalui penegakkan hukum penjualan lelang terhadap barang rampasan, barang sitaan termasuk barang negara/inventaris," ujarnya.

Dimana uang negara yang dikorupsi atau disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, akan dikembalikan lagi kepada negara melalui lelang.

"Ada proses hukum pidana, perdata, kemudian perkara ada perampasan kemudian kita lelang. Artinya uang negara yg tadinya diambil sama orang yang tidak bertanggung jawab kita kembalikan dalam proses lelang," ujarnya.